PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI LELANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.06/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

Abstract

Penyelesaian sengketa tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, penyelesaian sengketa sering menimbulkan rasa ketidakadilan karena debitur merasa dirugikan dengan penyelesaikan sengketa oleh pihak perbankan. Walaupun pihak bank memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan untuk menjual objek jaminan berupa hak tanggungan milik debitur ketika debitur cidera janji atau wanprestasi melalui pelelangan umum. Dalam praktiknya hal tersebut tidak mudah karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan materi atau ada pihak-pihak yang berkeinginan menyelesaikan sengketa tanpa berorientasi pada kepuasan pelanggan. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan debitur dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan bagi debitur dalam pelaksanaan lelang yang dimohon oleh kreditur, Bagaimana penyelesaian sengketa atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohon oleh kreditur dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebaiknya dalam pelaksanaan lelang dilakukan sesuai dengan aturan, agar pelaksanaan lelang tidak menjadi batal, dan sengketa pelaksanaan lelang sebaiknya diselesaikan melalui mediasi. Penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analitis merupakan gambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Hak Tanggungan melalui Lelang. Metode pendekatan Yuridis Normatif merupakan penelitian berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Hak Tanggungan melalui Lelang. serta analisis data secara Yuridis Kualitatif merupakan mengukur data dengan konsep atau teori,kemudian dari data yang diperoleh tersebut dibuat suatu kesimpulan, yang diuraikan dalam bentuk narasi. Simpulan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan debitur belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan lelang. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, lelang menjadi batal dan Bank selaku kreditur tidak berhak atas pemenuhan perjanjian kredit dan objek lelang kembali ke dalam status barang jaminan juga terjadi penundaan untuk memperoleh pemenuhan perjanjian kredit dari pihak debitur. Penyelesaian sengketa atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan mediasi yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi diantara para pihak. Kata Kunci : Pelaksanaan lelang, Akibat Hukum, Penyelesaian sengket