PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN YANG DITELANTARAKAN OLEH ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Jo. UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Abstract

Anak merupakan generasi penerus pembangunan dan cita-cita bangsa. Seorang anak membutuhkan perawatan perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu perlindungan terhadap hak-hak anak harus lebih ditingkatkan lagi dengan adanya Peraturan khusus Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diharapkan perlindungan terhadap hak-hak anak akan ditegakkan khususnya dari kekerasan dan penelantaran.Identifikasi masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah mengenai penyebab terjadinya penelantaranterhadap anak dalam lingkup keluarga di Indonesia dan bagaimana upaya serta pelaksanaan Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlidungan Anak Jo. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menekankan pada norma hukum yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan dan penerapan asas-asas dan teori hukum dalam hukum pidana indonesia dan Undang-Udang perlindungan Anak serta kaitannya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yakni memberikan gambaran tentang tindak pidana penelantaran anak. Salah satu penyebab terjadinya perlakuan salah dan penelantaran dalam lingkup keluarga indonesia yang utama adalah faktor tekanan/krisis kehidupan akibat masalah sosial serta kurang harmonisnya suatu keluarga, walaupun masih terdapat beberapa faktor sosial yang lainnya. Kerukunan dalam keluarga sangatlah penting jika perkembangan emosi tidak stabil maka akan menimbulkan dampak yang merugikan terutama istri dan anak, inilah yang salah satunya menyebabkan para orang tua tega melepaskan tanggung jawab dan memilih menelantarkan anaknya. Peran pemerintah dalam upaya mewujudkan perlindungantelah dibuktikan dengan dikeluarkannya undang-undang khusus mengatur mengenai keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu melalui Undang-Undang No. 35Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT, peraturan ini sebagai landasan yuridis bagi pelaksaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan penelantaran. Sedangkan upaya-upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan anak terlihat dengan adanya lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga independen khusus perlindungan anak lainnya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Kekerasan dan Penelantara