Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP pada
dasarnya tidak sesuai dengan aturan atau tugas dan fungsi Satpol PP yang
tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2005 tentang pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin meningkatnya tindakan kekerasan yang
dilakukan anggota Satpol PP kini sering menyita perhatian publik. Dari
penjelasan tersebut maka terdapat permasalahan yaitu bagaimana tinjauan
viktimologis terhadap penganiayaan pedagang kaki lima oleh Satpol PP menurut
Pasal 351 KUHPidana. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 351
terhadap Satpol PP yang melakukan penganiayaan, faktor viktimologis apa saja
yang berkaitan dengan kekerasan Satpol PP, dan batasan-batasan yang dilakukan
Satpol PP dalam penertiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun
2004.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu
menggambarkan serta menganalisis objek permasalahan mengenai Satpol PP yang
melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pedagang kaki lima pada saat
penertiban. Metode yang digunakan metode pendekatan yuridis normatif serta di
dukung dengan metode penelitian hukum sosial yang bersumber pada perundangundangan
dan didukung dengan penelitian lapangan yang didapat dari hasil
penelitian penulis di lapangan serta wawancara dengan beberapa pihak untuk
mendapatkan yang diperlukan dalam menyelesaikan penulisan ini.
Mengacu pada Pasal 351 KUHP anggota Satpol PP yang melakukan
pelanggaran terhadap tugasnya seharusnya tetap mendapatkan sanksi tanpa harus
terhalang oleh Pasal 51 KUHP ayat (1) dan (2) tentang pembenaran. Ketidak
tegasan juga timbul dari Satpol PP yang tidak mejalankan Peraturan Daerah No.10
Tahun 2008 sesuai dengan apa yang telah ada, bahkan terkadang malah seperti
membiarkan hal tersebut terjadi. Dengan adanya penegakan hukum yang secara
tegas, maka akan menimbulkan kedisiplinan dan kebersihan kota dari
pelanggaran-pelanggaran yang biasanya selalu terjadi.
Kata Kunci: Yuridis Viktimologi, Pedagang Kaki Lima, Polisi Pamong Praja
The controlling street vendors carried out by municipal police basically incompatible with the rules or municipal police duties and functions set out in Government Regulation No.32 of 2005 on guidelines for Civil Service Police Unit. The increasing violence by members of municipal police are now often public attention. From these explanations then there are problems, namely how to review viktimologis against the persecution of street vendors by the municipal police under Section 351 of the Criminal Code. To determine how the application of Article 351 of the municipal police who commit abuses, viktimologis any factor relating to the municipal police force, and the restrictions do municipal police in policing compliance with Government Regulation No.32 of 2004.
This research uses descriptive analytical method is describing and analyzing the object concerns regarding municipal police who committed the crime of persecution of the street vendors at the time of demolition. The method used normative juridical approach and is supported by social law research method which is based on law and supported by field research obtained from the author in the field of research and interviews with several parties to obtain necessary in completing this writing.
Referring to Article 351 of the Criminal Code municipal police member who violates the duty should still get penalized without having hindered by Penal Code Article 51 paragraph (1) and (2) of justification. The lack of sharpness also arise from the municipal police did not carry out the Local Regulation No.10 of 2008 in accordance with what already exists, and sometimes even like to let it happen. With the enforcement of legislation that explicitly, it will lead to discipline and cleanliness of the city of offenses which are usually always the case.
Keywords: Juridical victimology, Street Vendors, Municipal Polic
