AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMECAHAN (SPLITZING) HAK ATAS TANAH YANG SEDANG TERIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Abstract

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam bidang properti, bagi pengembang (developer) erat sekali hubungannya dengan hak-hak atas tanah yang dijadikan jaminan. Untuk kepentingan penjaminan, maka oleh bank hak atas tanah tersebut dipasang Hak Tanggungan. Sebaliknya untuk kepentingan pengembang, adakalanya hak-hak atas tanah tersebut yang di atasnya dibangun bangunan perumahan, diperlukan pemecahan (splitzing) hak atas tanahnya. Splitzing pada hakekatnya pemecahan sertifikat menjadi beberapa bagian, yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan. Penelitian ini mempermasalahkan: 1) Pengaturan hukum tentang pemecahan sertifikat yang sedang terikat Hak Tanggungan; 2) Akibat Hukum pemecahan sertifikat hak atas tanah yang sedang terikat hak tanggungan tersebut dihubungkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; 3)Masalah-masalah yang terjadi dalam pemecahan sertifikat hak atas tanah yang sedang terikat Hak Tanggungan dan bagaimana upaya mengatasinya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder sebagai bahan penelitian pokok dan data primer sebagai penunjang. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Adapun metode analisis yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa pemecahan sertifikat hak atas tanah yang sedang terkait dengan hak tangguangan, pengaturan hukumnya mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Kemudian dengan adanya Surat Edaran Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Nomor 600-494-D.IV menimbulkan akibat hukum terhadap pemecahan sertifikat yang sedang terikat Hak Tanggungan yakni menyulitkan bagi debitur yang telah melunasi sebagian hutang-utangnya untuk meminta pencoretan sebagian objek Hak Tanggungan. Kondisi ini dapat merugikan kedudukan hukum debitur karena tidak adanya kepastian hukum. Selain itu terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaan pemecahan Splitzing Hak Atas Tanah yaitu kesadaran hukum yang rendah, kurangnya disiplin dari para pegawai, tidak ada regenerasi, dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan. Adapun upaya untuk mengatasi permasalahn tersebut tidak lain yaitu dengan cara pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan, dan peningkatan disiplin kinerja pegawai di Kantor Pertanahan. Kata kunci : Sertifikat, Splitzing Sertifikat Hak Atas Tanah, dan Hak Tanggungan. ABSTRACT A certificate is evidence of rights ownership, it consist the physical and juridical data in accordance to the diagram paper and land document. In the area of property business, for a developer, there is a strong connection between the rights for land and the collateral. For the purpose of loan, therefore some banks attribute the mortgage upon a land ownership. Meanwhile, most developer prefers to conduct the splitting of land document upon its rights. Splitting is basically a division of a certificate into sereval certificate, this is conducted in the Office of Land Administration. This research is question matters such as: 1) legal arrangement regarding to the splitting of mortgage certificate; 2) legal consequence for splitting of mortgage certificate related to the Decree of Chief Land Administration Office No. 3/1997; 3) problems originated from splitting of mortgage certificate and its solutions. This research applied the juridical normative approach, it is a method of approach that concerned the observed matter with focus on secondary data as the primary source and primary data as the supporting source. The writing was descriptive analytical and data collecting technique was conducted throught literature and field study. The method of analysis was juridical qualitative. The research concluded that the splitting of mortgage certificate is referred to the Decree of Chief Land Administration Office No. 3/1997 as its legal ground. Furthermore, the Letter of Deputy for Land Metric and Registration No. 600-494-D.IV has brought legal consequence for the splitting of mortgage certificate, that is being problematic for a debtor who has pay some of his debts to ask for release as mortgage object. This condition put the debtor in disadvantage situations since there is no legal certainly. Besides, there are problems concerning this splitting of mortgage certificate such as lack of legal awareness, undisciplined officials, no regenerations, and underdeveloped facilities at the Land Administrations Office. The solutions of this problems can be done through public empowerment on the land issue and the improvement of working ethos of the administrators at the Land Administration Office. Keywords: Certificate, Splitzing, Land Certificate, Mortgage