Zakat Sebagai Pengurang Biaya Pembayaran Pajak Penghasilan (Studi terhadap Pelaksanaan Pasal 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Cirebon)

Abstract

Zakat merupakan salah satu pilar dasar atas keislaman seseorang, sedangkan pajak merupakan iuran wajib untuk setiap warga negara di Indonesia. Dualisme tersebut menimbulkan kebingungan sendiri bagi masyarakat, karena keduanya memiliki konsekuensi masing masing apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Banyak masyarakat membayar dan pajak secara terpisah, hal ini menimbulkan beban ganda bagi wajib pajak yang juga merangkap sebagai Muzaki.Untuk itu lahirlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan yang merupakan hasil amandemen dari Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Undang-undang zakat Ini terdapat satu ketentuan dalam pasal 22 bahwa “zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana eksistensi Undangundang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat?, (2) Bagaimana pelaksanaan administratif kebijakan zakat sebagai pengurang biaya pembayaran pajak penghasilan? Dan (3) Apa sajakah faktor yang mempengaruhi keefektifan pelaksanaan pasal 22 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di lapangan? Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Untuk mengetahui eksistensi Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, (2) Untuk mengetahui pelaksanaan administratif kebijakan zakat sebagai pengurang biaya pembayaran pajak penghasilan Dan (3) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keefektifan pelaksanaan pasal 22 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2011 adalah dasar legalitas dari kegiatan perzakatan di Indonesia. Prosedur administratif dari zakat sebagai pengurang pembayaran pajak penghasilan adalah dengan cara melampirkan bukti setoran zakat dari lembaga yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-undang atau fotokopian yang sudah dilegalisir ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh wajib pajak orang pribadi. Lalu bukti setoran tersebut akan dijadikan sebagai faktor pengurang pada jumlah penghasilan bersih (netto) wajib pajak. Dan faktor yang mempengaruhi kefektifan pelaksanaan pasal 22 dalam undang-undang ini adalah a. faktor materil atau isi dari Undang-undang, b. faktor sosialisasi hukum, c. pelaksana hukum, d. faktor srana dan fasilitas dan e. faktor budaya masyarakat