Conservation of a heritage building is often become a problem, referring to the amount of heritage building in Bandung.Gedung Indonesia Menggugat is one of the most important heritage building through it's history of being a part of Indonesian independence. The conservation planned in 1999 and the restoration occured in 2004 to 2005, referring to Undang-Undang Republik Indonesia number 5 year 1992. In 2009, the city goverment state Peraturan Daerah Kota Bandung number 19 year 2009 about heritage building and culture. The regulation regulate everything about heritage building in Bandung in a more detailed way.Through qualitative, descriptive, and argumentative methods the observer evaluate the last conservation labor of Gedung Indonesia Menggugat to be compared to the newest regulation. The observation conclude that the restoration labor has an inappropriate detail according to the newest regulation. So, the oberver recommend to re-restorate the heritage building to return the building to be as it is, which is in compliance with the newest Peraturan Daerah Kota Bandung

Pirmansyah, P. (Pirmansyah)

Putra, F. F. (Fadli)

Ramadhan, D. (Dianto)

Indonesian

Neliti

Evaluasi Restorasi Gedung Indonesia Menggugat terhadap Peraturan Daerah Tentang Bangunan Cagar Budaya

ABSTRAKUsaha konservasi bangunan cagar budaya seringkali menjadi permasalahan, mengingat begitu banyak bangunan cagar budaya di Kota Bandung.Gedung Indonesia Menggugat merupakan salah satu bangunan yang dianggap penting karena merupakan bagian dari sejarah Indonesia Menuju Kemerdekaan. Rencana usaha restorasi dimulai pada tahun 1999 dan proses restorasi berlangsung pada tahun 2004 sampai 2005, dengan mengacu kepada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992. Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 19 tahun 2009 tentang kawasan dan bangunan cagar budaya. Peraturan ini mengatur secara lebih mendetil hal-hal yang berhubungan dengan benda cagar budaya yang berada di Kota Bandung.Dengan metoda kualitatif, deskriptif, dan argumentatif penulis mengevaluasi usaha restorasi yang telah dilakukan pada Gedung Indonesia Menggugat dan dibandingkan dengan peraturan daerah yang terbaru. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada restorasi yang telah dilakukan, terdapat ketidak sesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Bandung yang baru. Oleh karenanya disarankan untuk melakukan restorasi ulang untuk mengembalikan bangunan tersebut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung yang terbaru.Kata kunci: restorasi, Undang-undang Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota BandungÂ ABSTRACTConservation of a heritage building is often become a problem, referring to the amount of heritage building in Bandung.Gedung Indonesia Menggugat is one of the most important heritage building through itâ€™s history of being a part of Indonesian independence. The conservation planned in 1999 and the restoration occured in 2004 to 2005, referring to Undang-Undang Republik Indonesia number 5 year 1992. In 2009, the city goverment state Peraturan Daerah Kota Bandung number 19 year 2009 about heritage building and culture. The regulation regulate everything about heritage building in Bandung in a more detailed way.Through qualitative, descriptive, and argumentative methods the observer evaluate the last conservation labor of Gedung Indonesia Menggugat to be compared to the newest regulation. The observation conclude that the restoration labor has an inappropriate detail according to the newest regulation. So, the oberver recommend to re-restorate the heritage building to return the building to be as it is, which is in compliance with the newest Peraturan Daerah Kota Bandung.Keywords: restoration, Undang-undang Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bandung

Pirmansyah, Pirmansyah

Ramadhan, Dianto

Putra, Fadli Febriana

Institut Teknologi Nasional: Jurnal Itenas Online

Reka Karsa ©Teknik Arsitektur Itenas | No.4 | Vol.1 Jurnal Online Institut Teknologi Nasional Januari 2014 Reka Karsa – 1   “Evaluasi Restorasi Gedung Indonesia Menggugat Terhadap Peraturan Daerah Tentang Bangunan Cagar Budaya”  1. Pirmansyah  (Itenas) 2. Dianto Ramadhan  (Itenas) 3. Fadli Febriana Putra (Itenas) Jurusan Tenkik Arsitektur – Fakultas Teknis Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional febry039@yahoo.co.id  ABSTRAK Usaha konservasi bangunan cagar budaya seringkali menjadi permasalahan, mengingat begitu banyak bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Gedung Indonesia Menggugat merupakan salah satu bangunan yang dianggap penting karena merupakan bagian dari sejarah Indonesia Menuju Kemerdekaan. Rencana usaha restorasi dimulai pada tahun 1999 dan proses restorasi berlangsung pada tahun 2004 sampai 2005, dengan mengacu kepada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992. Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 19 tahun 2009 tentang kawasan dan bangunan cagar budaya. Peraturan ini mengatur secara lebih mendetil hal-hal yang berhubungan dengan benda cagar budaya yang berada di Kota Bandung. Dengan metoda kualitatif, deskriptif, dan argumentatif penulis mengevaluasi usaha restorasi yang telah dilakukan pada Gedung Indonesia Menggugat dan dibandingkan dengan peraturan daerah yang terbaru. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada restorasi yang telah dilakukan, terdapat ketidak sesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Bandung yang baru. Oleh karenanya disarankan untuk melakukan restorasi ulang untuk mengembalikan bangunan tersebut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung yang terbaru.  Kata kunci: restorasi, Undang-undang Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bandung ABSTRACT Conservation of a heritage building is often become a problem, referring to the amount of heritage building in Bandung. Gedung Indonesia Menggugat is one of the most important heritage building through it’s history of being a part of Indonesian independence. The conservation planned in 1999 and the restoration occured in 2004 to 2005, referring to Undang-Undang Republik Indonesia number 5 year 1992. In 2009, the city goverment state Peraturan Daerah Kota Bandung number 19 year 2009 about heritage building and culture. The regulation regulate everything about heritage building in Bandung in a more detailed way. Through qualitative, descriptive, and argumentative methods the observer evaluate the last conservation labor of Gedung Indonesia Menggugat to be compared to the newest regulation. The observation conclude that  the restoration labor has an inappropriate detail according to the newest regulation. So, the oberver recommend to re-restorate the heritage building to return the building to be as it is, which is in compliance with the newest Peraturan Daerah Kota Bandung.  Keywords: restoration, Undang-undang Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bandung. Pirmansyah, Dianto Ramadhan, Fadli Febriana Putra  Reka Karsa – 2 1. PENDAHULUAN  Kota Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki peninggalan bangunan dan karya arsitektur. Bangunan konservasi di Kota Bandung memiliki banyak nilai kesejarahan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat sekitar 600 bangunan yang termasuk kategori konservasi. Setelah di lakukan diskusi dengan Disbudpar, jumlah tersebut mengerucut menjadi 350 dan akhirnya menjadi 240 bangunan. Salah satunya adalah Gedung Indonesia Menggugat yang terklasifikasi sebagai bangunan konservasi golongan A. Bangunan Gedung Indonesia Menggugat adalah bangunan cagar budaya yang mengalami perubahan fungsi berkali-kali. Saat ini Gedung Indonesia Menggugat digunakan untuk kegiatan masyarakat, salah satunya adalah kegiatan kebudayaan.  3.1 Beberapa definisi  Cagar Budaya Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan, sesuatu yang dibangun (seperti rumah, gedung, menara). Jadi pengertian bangunan cagar budaya adalah sesuatu yang dibangun (seperti rumah atau gedung) yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.  Konservasi Konservasi ( dalam konteks yang luas) ialah semua proses pengelolaan suatu tempat hingga terjaga signifikasi budayanya. Hal ini termasuk pemeliharaan dan mungkin (karena kondisinya) termasuk tindakan preservasi, restorasi, rekonstruksi, konsolidasi serta revitalisasi. Biasanya kegiatan konservasi merupakan kombinasi dari beberapa tindakan tersebut. (Ref. UNESCO.PP. 36/2005). Konservasi (dalam konteks terbatas) dari bangunan dan lingkungan ialah upaya perbaikan dalam rangka pemugaran yang menitik beratkan pada pembersihan dan pengawasan bahan yang digunakan sebagai kontsruksi bangunan, agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi. (Ref. UNESCO.PP. 36/2005).  Restorasi Restorasi (dalam konteks yang lebih luas) ialah kegiatan mengembalikan bentukan fisik suatu tempat kepada kondisi sebelumnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan atau merakit kembali komponen eksisting menggunakan material baru. Restorasi (dalam konteks terbatas) ialah kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan konservasi semirip mungkin ke bentuk asalnya berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi. (Ref.UNESCO.PP. 36/2005).  3.2 Klasifikasi Bangunan Tidak semua bangunan tua dapat dikatakan sebagai bangunan cagar budaya, dibutuhkan penelitian dan penelusuran lebih dalam terhadap bangunan tua tersebut. Hal ini seperti yang tertulis pada Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 19 tahun 2009 pasal 18, bahwa terdapat beberapa kriteria yang menjadi syarat sebuah bangunan untuk dapat disebut sebagai bangunan konservasi. Suatu bangunan dapat dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya apabila memenuhi 5 kriteria, yaitu; Nilai Sejarah, Nilai Arsitektur, Nilai Sosial dan Budaya, Nilai Ilmu Pengetahuan, dan Umur Bangunan. Dari kriteria-kriteria di atas bangunan cagar budaya sendiri dikelompokan dalam 3 golongan seperti yan tertulis pada Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 19 tahun 2009 pasal 19, antara lain:   Golongan A Bangunan cagar budaya Golongan A (Utama), yaitu bangunan cagar budaya yang memenuhi 4 kriteria, dan harus dipertahankan dengan cara preservasi. Bangunan dilarang dibongkar dan atau diubah. Apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya. Pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan yang sama / sejenis atau memiliki karakter yang sama, dengan mempertahankan detail ornamen bangunan yang telah ada. Dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian / perubahan fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa EVALUASI USAHA KONSERVASI BANGUNAN TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN CAGAR BUDAYA Reka Karsa – 3   mengubah bentuk bangunan aslinya. Di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.  Golongan B Bangunan cagar budaya Golongan B (Madya), yaitu bangunan cagar budaya yang memenuhi 3 kriteria dan bangunan cagar budaya ini dapat dilakukan pemugaran dengan cara restorasi/rehabilitasi atau rekonstruksi. Bangunan dilarang dibongkar secara sengaja, dan apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya. Pemeliharan dan perawatan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah pola tampak depan, atap, dan warna, serta dengan mempertahankan detail dan ornamen bangunan yang penting. Dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan tata ruang dalam asalkan tidak mengubah struktur utama bangunan. Di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama.  Golongan C Bangunan cagar budaya Golongan C (Pratama), yaitu bangunan cagar budaya yang memenuhi 2 kriteria dan bangunan cagar budaya ini dapat dilakukan pemugaran dengan cara revitalisasi/adaptasi. Perubahan bangunan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan pola tampak muka, arsitektur utama dan bentuk atap bangunan. Detail ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan arsitektur bangunan disekitarnya dalam keserasian lingkungan. Penambahan bangunan di dalam perpetakan atau persil hanya dapat dilakukan di belakang bangunan cagar budaya yang harus sesuai dengan arsitektur bangunan cagar budaya dalam keserasian lingkungan. Fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana Kota.  3.3 Gedung Indonesia Menggugat Gedung Indonesia Menggugat (GIM) pada saat ini berfungsi sebagai gedung serba guna yang menitik beratkan fungsi sebagai ruang publik. Gedung yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan ini memiliki ciri khas rancangan arsitek Belanda pada umumnya, yaitu halaman yang luas. Halaman yang luas ini bertujuan agar siapa pun yang melihat bangunan ini dapat menikmati keseluruhan bangunan dalam sekali pandang. Dari gaya bangunan pun terlihat bahwa gedung ini memiliki gaya bangunan yang populer saat itu, yaitu Neo-Klasik atau gaya yang lazim digunakan untuk rumah-rumah pada masa kolonial Belanda.   Gambar 1. Lokasi GIM (Sumber: map.google.com)  Nama Bangunan : Gedung Indonesia Menggugat (eks-Landraad) Lokasi : Jl. Perintis Kemerdekaan nomor    5, Bandung Tahun Dibangun : 1907 (renovasi terakhir 2005) Luas Site : ± 1385 m2 Luas Bangunan : ± 785 m2 Fungsi : Gedung serba guna dan ruang publik Batas Site : Pemukiman (utara) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (selatan) Bank BNI (barat) Gereja Bethel (timur)  Pirmansyah, Dianto Ramadhan, Fadli Febriana Putra  Reka Karsa – 4  Gambar 2. Denah Baru (Sumber: Dok. Pribadi) 3.4 Sejarah Perubahan Fungsi  Diperkirakan sejak awal bangunan dibangun untuk Landraad pada tahun 1907,   Gambar 7. Gedung Landraad tahun 1907 (Dok.Guyarman, 2003) (Sumber: Buku Indonesia Menggugat : Pemugaran Monumen Perjuangan Bangsa)   Dari Surat Ijin Perluasan Bangunan 18 September 1917, terlihatlah bahwa rumah tersebut telah direnovasi menjadi bangunan Landraad pada tahun 1917, dengan penambahan bangunan disamping kanan dan di samping kirinya, dan dibagian belakang adalah bangunan induknya.    Gambar 8. Gedung Landraad tahun 1907 (Sumber: http://mayose.multiply.com)   Sejak masa kemerdekaan Indonesia, antara tahun 1947 sampai 1949, bangunan ini dipergunakan sebagai Kantor Palang Merah Indonesia,  Pada tahun 1949, bangunan ini digunakan oleh KPP Pusat, sampai tahun 1955,  Berdasarkan surat keputusan Sekretariat Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Juni 1955, beralih fungsi menjadi kantor CKC sampai tahun 1970, Gambar 3. Tampak Depan Baru (Sumber: Dok. Pribadi) Gambar 4. Tampak Samping Baru (Sumber: Dok. Pribadi)  Gambar 5. Potongan Memanjang (Sumber: Dok. Pribadi)  Gambar 6. Potongan Melintang (Sumber: Dok. Pribadi)  EVALUASI USAHA KONSERVASI BANGUNAN TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN CAGAR BUDAYA Reka Karsa – 5    Sejak tahun 1970 sampai tahun 2003, bangunan digunakan oleh Bidang Metrologi (Jawatan Tera) dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat,dengan penambahan-penambahan bangunan seperti  rumah tinggal pegawai, dan bangunan untuk lahan kendaraan.   Gambar 9. Gedung Landraad sebelum dipugar tahun 2003 (Sumber: Buku Indonesia Menggugat : Pemugaran Monumen Perjuangan Bangsa)   Rancangan pemugaran baru dapat lebih disempurnakan setelah bangunan ditinggalkan oleh bidang Metrologi tahun 2003, dan dilaksanakan dari tahun 2004 sampai 2005, serta kemudian dapat digunakan lebih intensif sampai saat ini.    Gambar 3.10 Gedung Landraad setelah dipugar tahun 2005 (Sumber: http://statuskota.blogspot.com)  3.5 Peraturan Daerah Yang Digunakan PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 19 TAHUN 2009 BAB VII Bagian ketiga : Pemugaran a. bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah; b. apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya; c. pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama, dengan mempertahankan detail ornamen bangunan yang telah ada; d. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian/perubahan fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan aslinya; e. di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama, dengan ketentuan penambahan bangunan hanya dapat dilakukan di belakang dan/atau di samping bangunan cagar budaya dan harus sesuai dengan arsitektur bangunan cagar budaya dalam keserasian lingkungan.  Pirmansyah, Dianto Ramadhan, Fadli Febriana Putra  Reka Karsa – 6 2. METODA PENELITIAN  Metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif, deskriptif dan argumentatif yang meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode pembahasan dan evaluasi. Metode deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan perubahan-perubahan dan usaha konservasi pada bangunan Gedung Indonesia Menggugat.  3. HASIL DAN PEMBAHASAN  No Peraturan Terkait Sebelum Dipugar Sesudah Dipugar Sesuai Tidak Sesuai 1 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 19 TAHUN 2009 BAB VII Bagian ketiga : Pemugaran Pasal 22 : a.   bangunan dilarang dibongkar dan/atau diubah;  Elemen yang dibongkar pada bangunan Gedung Indonesia Menggugat adalah bagian dinding sementara, seperti yang terlihat pada gambar.   Pembongkaran dinding sementara ini bertujuan untuk memperluas ruangan.       √ 2 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 19 TAHUN 2009 BAB VII Bagian ketiga : Pemugaran Pasal 22 : b.  apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;  Pada beberapa bagian bangunan terdapat kerusakan yang cukup parah dan tidak layak.      Bagian bangunan yang tidak layak dan rusak direstorasi kembali menjadi seperti semula sesuai dengan aslinya.     √                          EVALUASI USAHA KONSERVASI BANGUNAN TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN CAGAR BUDAYA Reka Karsa – 7   No Peraturan Terkait Sebelum Dipugar Sesudah Dipugar Sesuai Tidak Sesuai  3 PERATURAN DAERAH  KOTA BANDUNG NOMOR : 19 TAHUN 2009 BAB VII Bagian ketiga : Pemugaran Pasal 22 : c. pemeliharaan dan perawatan bangunan harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama, dengan mempertahankan detail ornamen bangunan yang telah ada; Material penutup atap genting terakota, plafond dan lantai marmer dalam keadaan yang buruk dan membutuhkan perbaikan juga perawatan.  Penutup atap, plafond dan lantai diperbaiki dan dirawat menggunakan material sejenis dengan material aslinya.       √  4 PERATURAN DAERAH  KOTA BANDUNG NOMOR : 19 TAHUN 2009 BAB VII Bagian ketiga : Pemugaran Pasal 22 : d.  dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian/perubahan fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan aslinya; Setelah mengalami berbagai perubahan fungsi dari yang semula sebagai rumah tinggal, fungsi terakhir dari gedung ini adalah sebagai kantor dari badan meteorologi. Bangunan diubah fungsinya sebagai gedung serba guna, ruang publik, dan museum. Hal ini dinilai sesuai dengan rencana kota yang ingin mengidupkan kembali aktivitas pada bangunan ini melalui fungsi ruang publik.  √  5 PERATURAN DAERAH  KOTA BANDUNG NOMOR : 19 TAHUN 2009 BAB VII Bagian ketiga : Pemugaran Pasal 22 :  e.   di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya  Bangunan utama adalah bagian yang diwaranai hijau pada gambar dibawah.  Menyesuaikan dengan fungsi barunya, bangunan ini diperluas dengan membahkan massa pada sisi timur dan baratnya (warna merah pada gambar) yang tidak mengganggu massa utama.   √  Pirmansyah, Dianto Ramadhan, Fadli Febriana Putra  Reka Karsa – 8 No Peraturan Terkait Sebelum Dipugar Sesudah Dipugar Sesuai Tidak Sesuai  dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama, dengan ketentuan penambahan bangunan hanya dapat dilakukan di belakang dan/atau di samping bangunan cagar budaya dan harus sesuai dengan arsitektur bangunan cagar budaya dalam keserasian lingkungan.     √   Usaha konservasi yang di lakukan pada Gedung Indonesia Menggugat berupa restorasi. Beberapa bagian direstorasi karena kondisi yang rusak sudah tidak layak sehingga material seperti plafond, atap, dinding, dan lantai diperbaiki dengan mengacu kepada material pada bangunan lama. Pada bangunan Gedung Indonesia Menggugat ini terlihat adanya pembongkaran bagian dinding dalam yang bertujuan untuk memperluas dan memanfaatkan fungsi bagian dalam Gedung Indonesia Menggugat agar lebih maksimal. Secara fungsi bangunan ini diubah menjadi area publik dengan ditambahkanya cafetaria, perpustakaan dan toko buku.  4. KESIMPULAN  Secara keseluruhan dari segi fisik bangunan maupun dari segi fungsi bangunan Gedung Indonesia Menggugat telah mengikuti prosedur peraturan tentang konservasi sesuai dengan peraturan daerah, tetapi pada usaha restorasi bangunan Gedung Indonesia Menggugat ada suatu upaya pembongkaran bagian dinding dalam untuk memperluas dan memanfaatkan fungsi bagian dalam bangunan. Hal itu tidak sesuai dengan peraturan daerah dimana bangunan golongan A tidak boleh diubah.  Akan tetapi merujuk pada sejarah dari Gedung Indonesia Menggugat yang ada, bahwa pada awal pemugaran pada tahun 2004 peraturan dijadikan acuan adalah Undang-Undang Republik Indonesia no. 5 tahun 1992 yang menyantumkan dan menjelaskan peraturan bangunan konservasi yang masih bersifat umum dan kurang spesifik untuk upaya pemugaran yang dilakukan pada kriteria penggolongan bangunan cagar budaya yang berbeda. Oleh karena itu, hasil kajian ini memberi rujukan untuk melakukan restorasi ulang pada bangunan Gedung Indonesia Menggugat sehingga bisa sesuai dan tidak menyalahi Peraturan Daerah Kota Bandung no 19 tahun 2009.  DAFTAR PUSTAKA   Hartono Dibyo, Dedem Mashudi dan Ruchlia. 2006. Indonesia Menggugat Pemugaran Monumen Pemugaran Bangsa. Bandung: Geger Sunten   Referensi UNESCO no 36/2005  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009   Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 5 Tahun 1992 

Evaluasi Restorasi Gedung Indonesia Menggugat Terhadap Peraturan Daerah Tentang Bangunan Cagar Budaya

https://media.neliti.com/media/publications/220964-evaluasi-restorasi-gedung-indonesia-meng.pdf

Evaluasi Restorasi Gedung Indonesia Menggugat terhadap Peraturan Daerah Tentang Bangunan Cagar Budaya

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Neliti

Institut Teknologi Nasional: Jurnal Itenas Online