Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Serta mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan belum berjalan dengan seharusnya. Beberapa ketidaksesuaian adalah Proses perencanaan yang tidak melibatkan partisapasi masyarakat, belanja desa dalam APBDes 71,4 persennya dihabiskan untuk belanja operasional pemerintah desa dan 28,6 persen saja untuk pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan belum ke arah tujuan dari kebijakan ini. Untuk mencapai tujuan dari kebijakan, maka suatu produk kebijakan harus memuat bagaimana cara agar tujuan kebijakan tersebut tercapai. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak memuat tentang program-program yang harus dimuat dalam penggunaan dana bantuan keuangan kepada desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta tidak ada standar persentase penggunaan dana tersebut untuk program yang mendukung ke arah tercapainya dari kebijakan ini.Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan dilihat dari faktor disposisi (sikap pelaksana) tidak berjalan dengan baik karena pemahaman dari aparat pelaksana yang kurang terhadap isi kebijakan ini meskipun aparat pelaksana sudah mempunyai komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan ini. Dilihat dari faktor sumber daya, Desa di Kecamatan Batang Alai Selatan mempunyai jumlah aparat yang cukup akan tetapi tidak memiliki mutu yang baik, sedangkan Fasilitas baik sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan dan ketersediaan dana sudah memadai, informasi yang dibutuhkanpun sudah bisa didapatkan melalui musrenbang, dan kewenangan juga sangat jelas diatur dalam Peraturan dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah