Efektivitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukun

Abstract

Penulis mengambil permasalahan tentang Efektivitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat ( Studi Di Kota Bekasi ), yang dilatarbelakangi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah tersebut merupakan hasil kompromi dari berbagai pihak unsur agama yang ada di Indonesia. Namun demikian, masalah pembangunan rumah ibadah menjadi batu sandungan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sayangnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat tersebut kurang tersosialisasi di tengah masyarakat, sehingga tidak banyak dijadikan pijakan dalam menjalin kerukunan beragama dan pendirian rumah ibadah. Sehingga akhir-akhir ini sering terjadi gangguan gangguan kebebasan dan keamanan yang dialami masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing, terutama dalam permasalahan Pendirian rumah ibadah. Beberapa peristiwa berkaitan pendirian rumah ibadat akhir-akhir ini terjadi seperti pada contoh kasus HKBP di Perumahan Pondok Timur Indah (PTI), Kecamatan Mustikajaya-Kota Bekasi dan HKBP (Horia Kristen Batak Protestan), Pantecosta dan GKRI (Gereja Kristen Rahani Indonesia) di Kavling Mangseng, Kecamatan Bekasi Utara-Kota Bekasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologisadalah untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum normatif yaitu Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dikaitkan dengan Kenyataan-Kenyataan yang ada di lapangan. 3 Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi terkait efektivitas pendirian rumah ibadat tidak efektif karena masih ada gesekan-gesekan yang menyebabkan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi teranca