Pendaftaran Hak Cipta melalui Jasa Notaris (Analisis Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)

Abstract

This thesis behind this is the legal requirements in the legislation, the authority of a Notary or notary to perform the role of Registration of Intellectual Property Rights, especially regarding the rights The problem studied in this thesis is: How juridical analysis of Article 37 of Law No. 19 of 2002 on Copyright related registration of intellectual property rights through the services of a notary and how the law construction to increase the law protection for the people who register their copy right through the Notary service. To answer the problem studied, the authors use the method of normative legal approach. Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, namely Article 37 of Law No. 19 of 2002 on Copyright, it can be concluded that the provisions of that article has a fundamental weakness, namely: does not reflect the principle. Responding to the things mentioned above, it should be the government, revising Article 37 paragraph 4 of Law No. 19 of 2002 on Copyright, which better reflect the principle. So Notary could become that position through the procedur within. Key words: registration, copyright and notary Abstrak: Hal yang melatarbelakangi penulisan tesis ini adalah kebutuhan hukum dalam peraturan Perundang-undangan, mengenai kewenangan Notaris atau peran notaris untuk melakukan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Hak cipta. Masyarakat lebih mempercayai Notaris, sehingga mendaftarkan ciptaannya melalui jasa notaris. Masalah yang dikaji dalam tesis ini adalah: Bagaimana analisis yuridis terhadap Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terkait pendaftaran hak kekayaan intelektual melalui jasa notaris dan bagaimana konstruksi hukum untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada masyarakat yang melakukan pendaftaran hak cipta melalui jasa notaris. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut memiliki kelemahan yang fundamental, yakni: tidak mencerminkan Asas kedapatlaksanaan. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka penulis merevisi Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang lebih mencerminkan Asas kedapatlaksanaan. Sehingga notaris mendapat wewenang untuk menjadi kuasa dalam pendaftaran Hak Cipta melalui prosedur yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta. Kata kunci: pendaftaran, hak cipta dan notari