Mendorong Jaminan Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Buruh Migran dalam Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Abstract

Buruh Migran Belum Terlindungi. Jaminan Perlindungan Bantuan Hukum dalam RUU Perlindungan Buruh Migran belum Optimal Bantuan Hukum merupakan konsep pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan tertindas untuk mendapatkan keadilan. Aktor utama pemberian bantuan hukum adalah Negara sebagai pemenuhan pemangku kewajiban dalam konsep hak asasi manusia, untuk memberikan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pemberian bantuan hukum di luar negeri diatur dalam Pasal 80 UU No 39 Tahun 2004 yang kemudian dilanjutkan dengan PP No 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam PP tersebut, pemberian bantuan hukum di luar negeri meliputi: pembinaan dan pengawasan; bantuan dan perlindungan kekonsuleran; pemberian bantuan hukum; pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI; perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional; dan upaya diplomatik. Ketentuan bantuan hukum dalam Pasal 80 UU No 39 Tahun 2004 memperkecil pengertian “buruh migran” itu sendiri karena hanya megakomodir bantuan hukum di Negara penempatan. Itu berarti, Negara hanya mengakui seserorang disebut buruh migran untuk mereka yang sudah bekerja di Negara penempatan. Padahal, konsep perlindungan buruh migran yang ada dalam UU No 39 Tahun 2004, Pasal 1 angka 4 “Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja”