Model Manajemen Teknologi Komunikasi Dalam Pemerintahan Dan Penanganan Bencana Alam

Abstract

Pemerintah daerah yang diteliti yaitu Pemkab Sleman, Pemkab Bantul dan PemkotYogyakarta yang secara kelembagaan memiliki perbedaan dalam pengelolaan teknologi komunikasidan informasi (TIK).Ketiga lembaga pengelola bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretarisdaerah, namun kewenangan dalam menentukan kebijakan sangat berbeda. Pada sisi lain, adanyaperbedaan pengelolaan TIK terlihat kurangnya standardisasi dalam manajemen. Rumusan masalahdalam penelitian ini adalah ”Bagaimana model manajemen teknologi komunikasi informasi yangideal yang digunakan jajaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukungpemerintahan dan penanganan bencana alam?” Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitumembuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Hasil Penelitian menunjukkan manajemen TIKyang dilakukan oleh lembaga teknis yang mendukung sistem pemerintahan diantara subjek yangditeliti memang memiliki perbedaan dalam implementasinya.Perbedaan tersebut bersumber daripenerjemahan undang-undang serta peraturan di bawahnya yang berbeda-beda di antara subjek yangditeliti.Rekomendasi lembaga yang mengelola TIK untuk kegiatan pencegahan dan penanggulanganbencana adalah dengan penambahan Bagian Urusan Teknologi di struktur organisasi BPBD, yangmemiliki dua seksi yaitu Seksi Operasional Administrasi serta Seksi Operasional Lapangan