Evaluasi Implementasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Semarang Terikat Kerjasama Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Abstract

Penyediaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Semarang belum dilaksanakan secara optimal. Peningkatan kunjungan pasien peserta JKN tahun 2014 hanya 1% dibanding era Askes, adanya ketidak sesuaian tarif dengan biaya riil yang dikeluarkan, prasarana pelayanan kurang memadai, waktu tunggu antrian pelayanan lama dan belum adanya kesepakatan antar pemangku kepentingan menetapkan status klasifikasi BKPM. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi implementasi jaminan kesehatan nasional pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Wilayah Semarang. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumentasi untuk menggali fenomena yang dievaluasi. Informan utama penelitian ini dari BKPM Wilayah Semarang yaitu Kepala BKPM Wilayah Semarang, Bendahara, 1 orang petugas Rekam Medis, 2 orang dokter klinik, dan 1 orang pengelola administrasi Jaminan Kesehatan. Informan triangulasi 1 orang seksi pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 1 orang staf BPJS Kesehatan Cabang Utama Semarang. Data kuantitatif untuk mendukung data triangulasi dengan survey kepuasan pelanggan menggunakan teknik quota sampling dengan sample 45 orang pasien peserta JKN yang berobat di BKPM Wilayah Semarang. Teknik analisis data kualitatif dengan metode analisis isi dan kuantitatif dengan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Jumlah pasien PBI lebih banyak dari Non PBI, 2) Pelayanan BKPM Wilayah Semarang sesuai isi perjajian kerjasama namun masih perlu dikembangkan dan perbaikan lagi. Kepuasan pasien 79,03 % yang termasuk katagori memuaskan. 3) Pada aspek pembiayaan masih ada ketidak sesuaian tarif pelayanan BPJS dengan biaya riil pengeluaran BKPM Wilayah Semarang, 4) Koordinasi belum maksimal pada tingkat manajemen dan pelaksana di BKPM Wilayah Semarang dalam implementasi Jaminan Kesehatan di awal tahun 2014. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan sosialiasi JKN dan pembenahan prosedur rujukan, pembuatan kajian unit cost sebagai dasar pola tarif, pengembangan prasarana pelayanan kesehatan dan peningkatan disiplin kerja dalam implementasi JKN di BKPM Wilayah Semarang