Agus Kelana Putra

AGUS KELANA PUTRA

uilis.unsyiah.ac.id

Eksistensi lembaga kejaksaan sebagai pengacara negara dalam penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (Suatu penelitian pada kejaksaan tinggi Aceh)

ETD - Unsyiah Central Library

ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAHTITLEEKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANGPERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (SUATU PENELITIAN PADA KEJAKSAAN TINGGI ACEH)ABSTRACTEKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM  DI BIDANGPERDATA DAN TATA USAHA NEGARA(Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh)Oleh :Agus Kelana Putra*Faisal A. Rani**Mahdi Syahbandir***ABSTRAK		Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa di bidangperdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk danatas nama negara atau pemerintahâ€•.  Kejaksaan dalam hal ini dapat menjalankan  tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara (JPN) guna menjaga kewibawaan pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya adanyajaksa pengacara negara ini, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BadanUsaha Milik Daerah (BUMD) guna membela kepentingannya dalam perkara perdata dan tata usaha negara.		Tujuan penelitian ini adalah untuk alasan badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaandalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dan  ada tidaknya konsekuensi hukum terhadap badan/instansi pemerintahyang tidak memberikan kuasa khususkepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.		Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan guna memperoleh  data sekunder dilakukan penelitiankepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori yang berkaitan dengan  tugas danwewenang jaksa pengacara negara. Sedangkan  untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan denganmewawancarai para responden dan informan yang terkait.		Hasil penelitian menunjukkan bahwa  alasan badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembagakejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara disebabkan karena adalah masih kurangnya kepercayaan kepadalembaga kejaksaan. Kondisi ini selanjutnya menimbulkan kurangnya minat Jaksa Pengacara Negara yang kurang  optimal dalampenyelesaian perkara datum, anggapan masih kurangnya kemampuan JPN, anggapan bahwa Datun tidak sejajar dengan bidang lainserta fungsi dan wewenang JPN belum banyak dikenal boleh di kalangan stakeholders dan masyarakat pada umumnya.Konsekwensi hukum terhadap badan/instansi pemerintah yang tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalampenanganan perkara perdata dan tata usaha negara dapat dikatakan belum ada karena tidak ada ketentuan sanksi yang mengaturnya.Terhadap badan/instansi pemerintah tersebut tidak patuh pada ketentuan yang berlaku dan apabila menggunakan jasa pengacaraatau advokad hanya berpengaruh pada anggaran yang digunakan untuk membiayai suatu perkara yang berkaitan dengan bidangperdata dan tata usaha negara serta nama baik dan wibawa pemerintah.		Disarankan kepada lembaga legislatif dan eksekutif agar dapat segera mengkaji dan melakukan revisi  Undang-Undang No 16Tahun 2004 tentang Kejaksaan  untuk dapat lebih memperjelas kedudukan fungsi serta tugas  jabatan fungsional dari Bidang Datun.Disarankan kepada  lembaga Kejaksaan agar dapat meningkatkan sumber daya  Jaksa Pengacara Negara baik kualitas maupunkuantitas sehingga   perkara yang ditangani jumlahnya dapat  terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Jaksa PengacaraNegara dan kemampuan dalam  menangani perkara yang ada di samping berupaya  lebih aktif untuk mencari stakeholders, sehinggasemakin meningkat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang  Jaksa Pengacara Negara. Disarankan kepada Kejaksaan Tinggi Acehagar meningkatkan kinerja jaksa pengacara negara termasuk mengintruksikan untuk melakukan lebih banyak sosialisasi agarmasyarakat serta instansi pemerintah serta BUMN dan BUMD  mengenai keberadaan dan jenis pelayanan yang dapat diberikanoleh Jaksa Pengacara Negara.

EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (SUATU PENELITIAN PADA KEJAKSAAN TINGGI ACEH)

EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (SUATU PENELITIAN PADA KEJAKSAAN TINGGI ACEH)

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

uilis.unsyiah.ac.id

ETD - Unsyiah Central Library