Hassanein Heikal Hamdani

ETD - Unsyiah Central Library

ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAHTITLEPENYELESAIAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BIREUENABSTRACTPenyelesaian Kekerasan Fisik Terhadap Anak (SuatuPenelitian di Wilayah Hukum Polres Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,55),pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK      Hassanein Heikal,               2017  Dr. Mohd.Din,S.H.,M.H.Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmenyebutkan bahwa â€œSetiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan,melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadapanak, pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana dalam Pasal 80 ayat (1)yaitu Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulandan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).Namun kenyataannya tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak masih terjadi diwilayah Bireun.   Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan upayapenegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan fisikterhadap anak dan untuk menjelaskan upaya apa yang dilakukan untuk pencegahantindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di wilayah hukum Polres Bireun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiankepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan caramembaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitianlapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadappelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak ialah dengandiselesaikan secara peradilan pidana dan secara mediasi. Upaya yang dilakukanuntuk pencegahan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak ialah denganpreventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi dan penyuluhan padamasyarakat tentang perlindungan anak, melakukan sosialisasi di sekolah tentangpemahaman dan ajaran agar anak terhindar dari kejahatan, dan bekerjasamadengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak, serta upaya represifmeliputi memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan melalui BadanPemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak . Disarankan kepada pemerintah untuk sering melakukan sosialisasitentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor23Tahun2002tentangPerlindunganAnakkepadaseluruhelemenmasyarakatagar masyarakat bisa memahami aturan hukum yang berlaku dandisarankan juga agar penyelesaian perkara pidananya dapat dilakukan secaramediasi.

PENYELESAIAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BIREUEN

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

ETD - Unsyiah Central Library