FAJAR ANDI SAPUTRA

ETD - Unsyiah Central Library

ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAHTITLEPERANAN TUHA PEUT DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DIKECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR (KAJIAN BERDASARKAN QANUN ACEH BESAR NOMOR11 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG)ABSTRACTiABSTRAKFAJAR ANDI SAPUTRA,  PERANAN TUHA PEUT DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA2016  GAMPONG DI KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR (Kajian Berdasarkan Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 82), pp.,bibl., tabl.(Andri Kurniawan, SH.,MH)Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009  tentang Pemerintahan Gampongtelah memperluas peran, fungsi dan kewenangan  Tuha Peut  sebagaimana tercantum dalam Pasal 45.  Salah satu tugas  dan fungsi Tuha Peut  yang paling utama  di bidang pengawasan keuangan  gampong. Meski demikian, keberadaan lembaga  Tuha Peut sampai saat ini masih  belum efektif.  Sebenarnya  lembaga tersebut  merupakan  jalur koordinasi  penting  dalam  penggunaan  keuangan  gampong.  Oleh sebab itu, tidak sedikit    Keuchik  sebagai  kuasa pengguna anggaran sering memperlihatkan  sikap â€•menguasai penuh anggaranâ€• dalam pengelolaannya.Penelitian ini  bertujuan  untuk  membahas  peranan  Tuha Peut  dalam penetapan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG),  mengungkapkan hambatan rendahnya keterlibatan  Tuha Peut  dalam menjalankan tugas dan fungsi terhadap penetapan  APBG dan  menjelaskan  upaya  peningkatan peran dan fungsi Tuha Peut  dalam menjalankan fungsi  Anggaran di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.Untuk memperoleh data dalam penelitian  ini dilakukan  melalui metode yuridis-empiris. Yuridis adalah, proses pengumpulan data dengan memanfaatkan dalil-dalil dan komposisi yang berkenaan dengan pembahasan seperti buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan serta qanun Aceh Besar. Sementara pengumpulan data emperis yaitu, dengan memanfaatkan studi dokumentasi dan wawancara pada subjek atau sampel yang telah ditentukan.Hasil penelitian menunjukkan peran  Tuha Peut  dalam penetapan  APBG  di Kecamatan Baitussalam  secara umum belum mampu  berdiri  secara independen berdasarkan tugas dan fungsinya mengenai tata kelola keuangan  gampong.  Hal  inikurang  sesuai  sebagaimana amanah  di dalam  Qanun  Aceh Besar  Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 45  huruf a  mengenai keterlibatannya dalam membahas, menyetujui danmengawasi  APBG.  Hambatan  dan tantangan terhadap  keterlibatan  Tuha Peut  di Kecamatan Baitussalam  yaitu, belum adanya etika dan norma pengawasan yang baku, dimensi kesukuan  â€•asoe lhokâ€•,  Tuha Peut  sebagai lawan  politik  keuchik, dan pelatihan Tuha Peut lebih cenderung teoritis dan kurang bersifat praktis. Tuha Peut  seharusnya  dapat  independen  seperti halnya  lembaga  legislatif di tingkat kabupaten/kota.  Untuk itu perlu adanya  sarana yang ideal seperti  kantor  dan Keuchik  juga perlu  mencari jalan keluar terhadap kebutuhan dana operasional tahunan bagi Tuha Peut. Pihak kabupaten perlu memperhatikan kembali teknis, etika dan norma pengawasan yang jelas bagi Tuha Peut.

PERANAN TUHA PEUT DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DI KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR (KAJIAN BERDASARKAN QANUN ACEH BESAR NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG)

PERANAN TUHA PEUT DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DI KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR (KAJIAN BERDASARKAN QANUN ACEH BESAR NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG)

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

ETD - Unsyiah Central Library