Pembagian Harta Bersama yang Hartanya Berupa Benda Tidak Bergerak yang Masing-masing Pihak Mempertahankan Hak Bagiannya Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Abstract

This study, the authors raised the issue of the division of joint property wealth in the form of objects that do not move. The choice of theme background of the problem there is a legal vacuum. Legal vacuum occurs in the division of joint property wealth in the form of objects that do not move if one of the parties are not willing to sell joint property, but his property in the form of immovable such as land and or house. Formulated a problem that is: How can the wealth division of joint property in the form of immovable if each party maintains its share rights under Law No. 1 of 1974 About Marriage?.The purpose of this paper, to know, to describe and analyze the wealth division of joint property in the form of immovable if each party maintains its share rights under Law No. 1 of 1974 About Marriage. The method used is normative research, with the approach of legislation (statute approach) and approaches the case (case approach). Results of the research by the above method, obtained answers to existing problems. It can be concluded that the division of joint property which his wealth in the form of immovable if each party maintains its share rights under Law No. 1 of 1974 About Marriage is divided by equal parts by means of: 1. if the property such as houses, parts house divided by maintaining the value of usefulness. 2. if the property such as land, land area divided by retaining the usefulness and value of undefined. Because the purpose of the law is based on the theory, that the purpose of the law is to provide fairness, expediency and legal certainty to the subject of law.Key words: the division of joint property, immovable, retain the right partAbstrak Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan tentang pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dari permasalahan ada kekosongan hukum. Kekosongan hukum terjadi pada pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika salah satu pihak tidak bersedia menjual harta bersama, padahal hartanya berupa benda tidak bergerak misalnya tanah dan atau rumah. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan sebuah permasalahan yaitu: Bagaimana pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?.Tujuan dari penulisan ini, untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian dengan metode di atas, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah dibagi dengan bagian sama besar dengan cara: 1. Jika harta benda berupa rumah, bagian-bagian rumah dibagi dengan tetap mempertahankan nilai kemanfaatannya. 2. Jika harta benda berupa tanah, luas tanah dibagi dengan tetap mempertahankan nilai kemanfaatannya dan ditentukan batas-batasnya. Karena berdasarkan teori tujuan hukum, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada para subjek hukum. Kata kunci: pembagian harta bersama, benda tidak bergerak, mempertahankan hak bagia