Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi secara Ilegal Berdasarkan Undang-undangnomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyakdan Gas Bumi (Studi Kasus di Kota Pontianak)

Abstract

This thesis discusses law enforcement against criminal distribution of fuel oil (BBM) subsidy is illegal under Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas in Pontianak. In addition it also has the goal of which is to reveal and analyze the obstacles to enforcing the law against criminal distribution of fuel oil (BBM) illegally subsidized by Act No. 22 of 2001 on Oil and Gas in Pontianak and effort made to overcome the obstacles in enforcing the law against criminal distribution of fuel oil (BBM) illegally subsidized by Act No. 22 of 2001 on Oil and Gas in Pontianak. Through the study of literature and the field of law approach using empirical and qualitative research methods can be concluded, that the law enforcement action against the distribution of fuel oil (BBM) illegally subsidized Pontianak is not maximized, it can be seen from the cases of successful arrested by the police until now no one has tried and imposed sanctions in accordance with the provisions of Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas.Key Words : Crime Distribution of Fuel OilAbstrakTesis ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Pontianak dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Kota Pontianak. Melalui studi kepustakaan dan lapangan menggunakan metode pendekatan hukum empiris serta metode penelitian kualitatif diperoleh kesimpulan, bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal di Kota Pontianak belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari kasus-kasus yang berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian hingga saat ini belum ada yang disidangkan dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Kata Kunci : Tindak Pidana Pendistribusian Bahan Bakar Minya