Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris di Kota Pontianak (Studi terhadap Implementasi Pasal 70 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)

Abstract

This Thesis Discusses The Problem Effectiveness Monitoring Implementation Supervisory Council Local Authority Against Notary Notary In Pontianak (Studies On Implementation Of Article 70 Of Law Number 34, 2004 On The Notary). From The Results Of Research Using Normative Legal Research Methods And Sociological Conclusion That: 1. Implementation Of The Regional Supervisory Council Oversight Authority Notary Pontianak As Mandated Article 70 Of Law Number 34,2004 On The Notary Is Not Fully Effective Because Of The Authority Given Seven Article 70 Of Law Number 34, 2004 And During His Tenure Supervisory Council Regional Assembly Notary Implement New Pontianak The Authority Of The Notary Examination Protocol. Moreover, Despite The Findings Of The Examination Protocol Notaries Are Strong Indications Of Violations Of Ethics Codes And Implementation Of Office Notary, But Notary Regional Council Supervisory Council Pontianak Follow Up To The Meeting To Follow. Examine The Alleged Violation Or Breach Of The Code Notary Notary Office Implementation. Moreover, According To The Practice, Often Occur Precisely The Seller And Buyer Agree On Price Fixing In The Soil Under The Deed Tax Object Sale Value (SVTO) In Order To Relieve The Obligation To Pay Taxes Tax On Acquisition Of Land And Building. This Act, Of Course, Can Lead To Legal Consequences Both Under Criminal Law, Civil And Administrative Law. 2. Efforts Should Be Made To Improve The Effectiveness Of The Authority Of The Supervisory Council Area Forward Notary Pontianak City Is The Element Of Recruiting Members Of The Supervisory Council Of Notaries Local, Regional Supervisory Council Member Elements And Element Notary Supervisory Council Member Of Central Notary Notary Honorary Board Member. So Therefore, Violations Of The Code And Implementation Notary Notary Obligation Referred To In Article 70 Letter A Of Law Number 30, 2004, Enough To Be Handled By The Control Panel Of Notary, Both At The Regional, District And Central Levels. Further Recommended, Conceptually, An Effort To Increase The Effectiveness Of The Implementation Of The Regional Supervisory Council Authority Notary Pontianak City Ahead, Also Can Be Done With Mengmbangkan Progressive Legal Thought, Which Is The Point: It Asserts That The True Law For Man, Not Man For The Law Instead.Keyword : Notary Regional Supervisory Oversight Council ABSTRAKTesis ini membahas masalah Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris Di Kota Pontianak (Studi terhadap Implementasi Pasal 70 Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Pelaksanaan kewenangan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak sebagaimana diamanahkan Pasal 70 Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris belum sepenuhnya efektif karena dari tujuh kewenangan yang diberikan Pasal 70 Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan selama masa jabatannya Majelis Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak baru melaksanakan satu kewenangan yaitu Pemeriksaan Protokol Notaris. Selain itu, meskipun dari hasil temuan pemeriksaan protokol notaris terdapat indikasi yang kuat adanya pelanggaran kode etik dan pelaksanaan jabatan notaries, namun Majelis Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak tindak menindaklanjutinya ke sidang untuk. memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Apalagi menurut praktiknya, kerap terjadi pihak penjual dan pembeli justru menyepakati penetapan harga tanah di dalam Akta Notaris berada di bawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan tujuan untuk meringankan kewajiban membayar Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Perbuatan ini, tentu saja dapat menimbulkan akibat hukum baik menurut hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi. 2. Upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak ke depan adalah dengan merekrut unsur anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris, unsur anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan unsur anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris dari anggota Dewan Kehormatan Notaris. Sehingga dengan demikian, pelanggaran Kode Etik Notaris dan Pelaksanaan Kewajiban Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf a UU No 30 Tahun 2004, cukup ditangani oleh Mejelis Pengawasan Notaris, baik di tingkat Daerah, Tingkat Wilayah maupun Pusat. Selanjutnya disarankan, secara konsepsional, upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak ke depan, juga dapat dilakukan dengan mengmbangkan pemikiran hukum progresif, yang intinya:menegaskan bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum.Kata Kunci : Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris