ABSTRAK
Judul dari tesis ini adalah Kebijakan Hak Perlindungan Hukum Dan Hak Imunitas Insan Ombudsman Yang Berkeadilan.
Tindak pidana dan indikasi tindak pidana adalah salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang Hukum Pidana, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa tindak pidana penganiayaan ringan dan tindak pidana lainya yang sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri, yang di lakukan oleh seseorang Insan Ombudsman Republik Indonesia. Terlebih lagi pada saat menjalankan tugas dan fungsinya.
Jenis penelitian yang di gunakan adalah dengan metode pendekatan masalah dimana spesifikasi penelitian melalui asas-asas dan teori hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan implementasinya. Metode penggumpulan data dipusatkan pada data sekunder dengan studi kepustakaan. Hasil akhir pengolahan data dikualitatifkan, Selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif-normatif, dalam hal ini dilakukan bahasan teoritik ilmu hukum pidana, metoda penafsiran dalam ilmu hukum, serta menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori.
Tindak pidana dapat berupa penganiayaan ringan dan tindak pidana lainnya perlu dilakukan penegakan hukum yang berkeadilan dalam pemberian sanksi hukum. Sehingga perlu ada kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Insan Ombudsman yaitu dengan konsep penyelesaian ideal perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Insan Ombudsman dengan menggunakan pendekatan restorasi justice menggunakan konsep mediasi, schikkeng atau perdamaian.
Kata kunci : tindak pidana, Insan Ombudsman, Hak Imunitas, Penegakan hukum berkeadilan, restorasi juctic
