AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA BAGI SUAMI DAN ISTERI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO.239/PDT.P/1998/PN.JKT.SEL dan NO.180/PDT.P/2010/PN.JKT.SEL)

Abstract

Dalam perkawinan dikenal adanya perjanjian perkawinan yang dibuat saat atau sebelum perkawinan berlangsung tapi dalam kenyataannya dalam masyarakat ada perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dan bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama bagi suami dan isteri setelah adanya perjanjian perkawinan dengan penetapan Pengadilan Negeri?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan alasan dikabulkannya perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dan untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap harta bersama bagi suami dan isteri setelah adanya perjanjian perkawinan dengan penetapan Pengadilan Negeri. Metode Penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan studi pustaka (penetapan pengadilan) dilengkapi dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim bahwa hakim menggunakan A Contrario karena aturannya tidak ada, maka hakim mempunyai wewenang untuk melakukan penafsiran sedangkan keterlambatan pencatatan perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan hukum. Mengenai akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya perjanjian perkawinan adalah ada perubahan terhadap harta bersama dan akibat hukum setelah adanya pencatatan perjanjian perkawinan maka perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga. Harta bersama suami isteri setelah dibuatnya perjanjian perkawinan ada perubahan dan setelah adanya pencatatan perjanjian perkawinan maka perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga. Sebaiknya hakim dalam melakukan penemuan hukum, menentukan secara tegas syarat-syarat yang harus dipenuhi suami isteri yang bersangkutan dan sebaiknya Notaris harus teliti dalam penerapan obyek dari penetapan permohonan perjanjian perkawinan setelah perkawina