KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP HARTA BERSAMA AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus Putusan No. 583/Pdt.G/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal)

Abstract

Kenyataan yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini khususnya di Kabupaten Kendal, mayoritas masyarakatnya beragama Islam menunjukkan bahwa setelah terjadinya suatu perceraian, persoalan yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak (suami-isteri) adalah mengenai kedudukan harta bersama yang penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama Kendal, ini berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 583/Pdt.G/PA.Kdl yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan penulisan tesis ini untuk memahami akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap harta bersama, memahami pelaksanaan pembagian harta bersama dan kendala- kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama beserta caia penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kendal. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil yang berlaku di masyarakat. Teknik pengumpulan sample berbentuk purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu. Akibat hukum yang timbul dari perceraian terhadap harta bersama yaitu setelah adanya perkawinan, harta kekayaan yang diperoleh baik dari suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak separuh dari harta bersama tersebut. Pelaksanaan pembagian harta bersama dari perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, setelah syarat-syarat untuk pengajuan terpenuhi maka proses pembagian harta bersama diproses, sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 583/Pdt.G/PA.Kdl menetapkan pembagian harta bersama seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat. Kendala-kendala dan penyelesaiannya, tanah yang di anggap sebagai harta bersama oleh tergugat, dalam hal ini perlu menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikannya. Pembagian harta bersama berbentuk. tanah yang berbidang-bidang, ditempat yang berbeda-beda telah dibagi seperdua tapi para pihak tidak puas maka Hakim, Panitera, Juru sita mengambil bidang tanah lain yang lebih mahal atau lebih murah untuk menutup kekurangan dalam pembagian harta bersama dengan perhitungan yang cermat. Terhadap barang sengketa yang merupakan harta bersama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, dengan menyampaikun surat permohonan bantuan pemeriksaan {decente) kepada Pengadilan Agama Kendal dengan tujuan dibantu dalam peminjaman tempat dan dibantu dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat (decente). Kesimpulan dari penulisan tesis ini bahwa pembagian harta bersama akibat dari perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendal menetapkan pembagian harta bersama separuh untuk penggugat dan tergugat