IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PRODUK-PRODUK HUKUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DI DIY

Abstract

Tujuan dari penelitian “Implemetasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini adalah untuk menganalisis rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produkproduk hukum daerah yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY.Penelitian ini merupakan bagian desertasi yang menjawab rumusan masalah pertama dari desertasi yang berjudul “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah KabupatenKota Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, yuridis filosofis, dan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara dan observasi. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum mapun bahanbahan non hukum yang relevan dengan hal-hal yang diteliti yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan pusat maupun produk-produk hukum daerah yang berupa peraturan, keputusan, peraturan kebijakan, dan bahan hukum non primer. Wawancara dilakukan dengan para pejabat pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Observasidilakukan untuk melihat implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk-produk hukum daerah Kabupaten Sleman tidak banyak yang merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara eksplisit dan belum menguraikan secara rinci asasasas tersebut dalam ketentuan pasal-pasal dari produk-produk hukum daerah Sleman. Kota Yogyakarta sudah banyak produk hukum daerahnya, terutama yang berbentuk peraturan daerah yang telah merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara eksplisit maupun implisit dan rinci ke dalam pasal-pasalnya. Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak peraturan daerahnya yang mengiplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasalpasalnya, walaupun jumlah produk hukumnya belum sebanyak di Kabupaten Sleman dan Kota Yogya. Hal ini mempengaruhi implementasi asas-asas umum pemerintahan tersebut dalam pelaksanaan kebijakan layanan perizinan didaerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun pada dasarnya pelaksaan asas-asas umum pemerintahan dalam kebijakan layanan perizinan investasi sudah dilakukan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa asas-asas yang belum dilaksanakan dengan baik