Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah
dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2011. Metode pengukuran kinerja
dengan menggunakan pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah
Daerah (EKPPD), dimana sumber EKPPD berasal dari Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.
Penelitian ini menggunakan populasi semua pemerintah daerah di Indonesia.
Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yaitu dengan
cara memilih pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan
penulis. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 243 pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia.
Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara rata-rata kinerja
penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam
kategori tinggi. Berdasarkan hasil olah statistik SPSS dengan regresi linear dapat
disimpulkan sebagai berikut bahwa tingkat kekayaan daerah (PAD), belanja
modal (BM), dan temuan audit (TEMUAN) berpengaruh signifikan terhadap
kinerja penyelenggara pemerintah daerah, tetapi untuk variabel belanja modal
(BM) arah tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian karena hasilnya adalah
negatif. Sementara itu untuk variabel ukuran daerah (ASET) tidak berpengaruh
terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi
5%, dan hanya berpengaruh pada tingkat signifikansi 10%. Variabel tingkat
ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU) dan status daerah (STATUS) tidak
berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah.
Kata Kunci: karakteristik pemerintah daerah, temuan audit, laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), evaluasi kinerja
penyelenggara pemerintah daerah (EKPPD)
