Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas pengelolaan&nbsp; keuangan&nbsp; desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan&nbsp; mengacu&nbsp; pada&nbsp; Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan&nbsp; data sekunder&nbsp; dengan&nbsp; metode&nbsp; pengumpulan&nbsp; data&nbsp; menggunakan&nbsp; teknik wawancara, dokumentasi, observasi, dan triangulasi.&nbsp; Hasil&nbsp; penelitian&nbsp; dengan berdasarkan&nbsp; Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang&nbsp; Pengelolaan&nbsp; Keuangan Desa, menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa Moyo Mekar telah akuntabel meskipun dalam praktiknya masih terdapat indikator yang belum sesuai&nbsp; dengan&nbsp; Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tersebut. Ketidak&nbsp; sesuaian&nbsp; tersebut&nbsp; terdapat&nbsp; pada&nbsp; indikator&nbsp; tahap&nbsp; perencanaan&nbsp; point&nbsp; ke empat&nbsp; yaitu&nbsp; Rancangan&nbsp; Peraturan Desa&nbsp; tentang&nbsp; Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa&nbsp; disepakati&nbsp; bersama paling&nbsp; lambat&nbsp; bulan&nbsp; Oktober&nbsp; tahun&nbsp; berjalan,&nbsp; akan&nbsp; tetapi&nbsp; di&nbsp; Desa&nbsp; Moyo Mekar mengalami keterlambatan yaitu disepakati pada bulan Januari 2019

seftiana, yana

Sudrajat Martadinata

English

Journals of Universitas Teknologi Sumbawa

JAFA Vol. 2 No. 2 (2020), pp 74-81 Copyright©2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing  74  AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MOYO MEKAR KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA   Yana Seftiana1, Sudrajat Martadinata2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa Yanaseftiana43@gmail.com    Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan  mengacu  pada  Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan  data sekunder  dengan  metode  pengumpulan  data  menggunakan  teknik wawancara, dokumentasi, observasi, dan triangulasi.  Hasil  penelitian  dengan berdasarkan  Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa, menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa Moyo Mekar telah akuntabel meskipun dalam praktiknya masih terdapat indikator yang belum sesuai  dengan  Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tersebut. Ketidak  sesuaian  tersebut  terdapat  pada  indikator  tahap  perencanaan  point  ke empat  yaitu  Rancangan  Peraturan Desa  tentang  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa  disepakati  bersama paling  lambat  bulan  Oktober  tahun  berjalan,  akan  tetapi  di  Desa  Moyo Mekar mengalami keterlambatan yaitu disepakati pada bulan Januari 2019. Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa. Abstract.  This research aims to analyze how the accountability of village financial  management  of  Moyo Mekar  village,  Moyo  Hilir  Subdistrict,  Sumbawa Regency  based  on  Government Regulation Number 113 of 2014 about  Village Financial  Management.  The  method  used  in  this  research  is  interpretative method. Data sources in this research are primary data and secondary data  with  data  collection  methods  using  interview  technique,  documentation, observation and triangulation. The results of this research based on Government Regulation Number 113 of 2014 about Village Financial Management, indicated that  the  management  of  village  financial  in Moyo Mekar  village  was  already accountable  although  in  practice  there  are  still  some  indicators that  are  not  accordance  with  the  Government Regulation Number 113 of 2014. The  discrepancy  is  found  in  the  indicators  of  the  planning  stage  of  the  fourth point,  namely  The  draft  of  Village  Rules  about Revenue and Expenditure Journal of Accounting, Finance and Auditing Vol. 2 No.2 (2020), pp 74-81 75  Budget Village or abbreviate agreed no later than October of the current year. However, In the Villages the companies experienced delays, which was agreed in January 2019. Key words: Accountability, Village Financial Management  I. PENDAHULUAN Sistem desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah guna mengatur secara mandiri sistem pemerintahannya dan guna mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dimasing-masing daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan. (Anggraini, 2018).  Desa merupakan organisasi yang paling dekat dengan masyarakat, sehubungan dengan itu, pemerintah pusat memberikan dana yang cukup besar kepada pemerintah desa sebesar   Rp 1.449.250.782,00, tujuannya yaitu untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dalam pengelolaannya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi kegiataan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.  Peran  besar  dalam pengelolaan  keuangan  desa  secara  mandiri  harus  disertai  dengan tanggungjawab yang  besar  pula.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  menerapkan  prinsip akuntabilitas  dalam  tata  kelola  pemerintahannya, agar semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah adanya tindak korupsi yaitu penyalahgunaan dana desa seperti kegiatan-kegiatan fisik atau program desa yang belum selesai atau belum dikerjakan. Sementara tidak sesuai dengan pengeluaran dana karena dana desa yang diberikan pemerintah disalahgunakan oleh kepala desa. Bersadarkan informasi dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa, telah menerima pengaduan terkait dengan pengelolaan keuangan desa pada desa Lopok Beru Kecamatan Lopok. Pengaduan tersebut diduga adanya suatu tindakan penyalahgunaan dana desa dalam pengelolaan keuangan desa (Nusra Media, 2108). Desa Moyo Mekar  merupakan desa yang terletak di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Desa Moyo Mekar ini memiliki potonsi desa yang baik untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Potensi-potensi tersebut antara lain Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan produksi Kain Sesek dan Tanaman obat Herbal atau sering disebut Toga. Segala aktivitas tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Moyo Mekar Ujar Kepala Desa Moyo Mekar Bapak Saguni. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa, Desa Moyo Journal of Accounting, Finance and Auditing Vol. 2 No.2 (2020), pp 74-81 76  Mekar mendapat kucuran dana dari pemerintah untuk membangun desa agar desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Berdasarkan latar belakang diatas dan mengingat pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan desa yang sejahtera dengan memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola keuangan desa secara mandiri maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa”.  II. KAJIAN PUSTAKA Desa Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah: “ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2017 asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.   Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa  Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2017 pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan dan Memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksaan APBDes .  Akuntabilitas Akuntabilitas dapat diwujudkan dengan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Afni, 2017).  Indikator Akuntabilitas Dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mulai memiliki indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tahap pertanggungjawaban (Krina, 2003). Journal of Accounting, Finance and Auditing Vol. 2 No.2 (2020), pp 74-81 77  Kerangka Konseptual  Penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang  pengelolaan keuangan desa, peneliti memfokuskan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang memiliki beberapa indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir, peneliti mengunjungi objek guna mengumpulkan data dari penelitian yang dilakukan agar dapat menarik kesimpulan apakah Pemerintah  Desa Moyo Mekar  sudah menerapkan sepenuhnya Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. III. METODOLOGI PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Pendekatan Interpretatif  berangkat dari upaya mencari penjelasan tentang peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang atau organisasi yang diteliti. Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi (Marta, 2017).  Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai Februari 2020. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Metode  pengambilan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Tekhnik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Alat analisa yang digunakan adalah Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017. IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Indikator Akuntabilitas  Perencanaan  Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan tahapan paling  pertama, yaitu  melaksanakan  penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  dengan  tujuan  yaitu  untuk  memperkirakan besarnya  pendapatan  dan  belanja  desa  yang  akan  dikeluarkan  dalam  satu tahun anggaran. Dalam tahap perencanaan ini terdapat lima Indikator yang terangkum dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 yang  dijadikan  sebagai  acuan  untuk  melihat  kesesuaian  pengelolaan keuangan  Desa. Pada tahap perencanaan ini Desa Moyo Mekar dalam tahap pembuatan rancangan Peraturan Desa dimulai dengan Sekretaris Desa Moyo Mekar menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Tahap selanjutnya Sekretaris Desa Moyo Mekar menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa, kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa ke BPD untuk dibahas oleh intern BPD kemudian akan diadakan rapat bersama antara BPD Journal of Accounting, Finance and Auditing Vol. 2 No.2 (2020), pp 74-81 78  dan perangkat desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan akan tetapi desa Moyo Mekar mengalami keterlambatan sampai dengan bulan Januari. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama BPD diserahkan ke camat satu hari setelah disepakati. Namun untuk pengesahannya tidak disahkan langsung oleh bupati akan tetapi disahkan oleh camat karena camat memiliki hak wewenang bupati. Dari  hasil  analisis  dalam  praktiknya  bahwa  dapat  dilihat  secara  garis besar    perencanaan  keuangan  desa  di  Desa  Moyo Mekar  telah  sesuai  dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa.  Meskipun  masih  terdapat  satu  indikator  yang  belum  sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017. Pelaksanaan Pelaksanaan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dari  anggaran  yang  diterima pemerintah  dalam  mengelola  keuangan  desa.  Setelah  melakukan tahap  perencanaan  maka  tahap  selanjutnya  yaitu  tahap  pelaksanaan. Pada tahap ini Desa Moyo Mekar dimulai dengan proses pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara Desa Moyo Mekar di bank yang telah ditentukan. Proses Pelaksanaan pada Desa Moyo Mekar dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang ada di Desa Moyo Mekar dilaksanakan melalui rekening desa. (2) Semua penerimaan dan pengeluaran di Desa Moyo Mekar selalu disertai dengan bukti transaksi. (3) Desa Moyo Mekar tidak terdapat pungutan lain dari masyarakat sebagai penerimaan desa. (4) Bendahara Desa Moyo Mekar melakukan penyimpanan uang di Rekening Desa dan juga menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu. (5) Desa Moyo Mekar tidak pernah sama sekali melakukan pengeluaran Desa jika belum disahkan di APBDes. (6) Setiap penggunaan biaya tak terduga di Desa Moyo Mekar harus dibuatkan RAB. (7) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan di Desa Moyo Mekar disertai dengan RAB. (8) Desa Moyo Mekar Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa. (9) Desa Moyo Mekar Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa. (10) Surat Permintaan Pembayaran di Desa Moyo Mekar  tidak dilakukan jika barang dan jasa belum ada. (11) Desa Moyo Mekar Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. (12) Dalam pengajuan pembayaran, Sekretaris Desa Moyo Mekar selalu meneliti kelengkapan permintaan pembayaran kemudian meneliti kebenaran perhitungan tagihan. (13) Desa Moyo Mekar Setelah SPP diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menandatangani, dan bendahara melakukan pembayaran. (14) Di Desa Moyo Mekar pemungutan pajak dilakukan oleh Bendahara Desa. Kemudian Bendahara Desa menyetorkan pajak ke kas negara langsung ke KPP, atau via pos.. Journal of Accounting, Finance and Auditing Vol. 2 No.2 (2020), pp 74-81 79  Berdasarkan uraian diatas dapat disempulkan proses perencaan yang dilakukan oleh Desa Moyo Mekar telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  Penatausahaan   Menurut penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Dalam melaksanakan penatausahaan yang memiliki tanggungjawab penuh dalam penerimaan atau pengeluaran kas untuk memenuhi kebutuhan operasional desa adalah bendahara desa. Desa Moyo Mekar telah melakukan pencatatan untuk penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku diakhir bulan dan telah telah mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban. Pada Desa Moyo Mekar laporan pertanggungjawaban telah disampaikan kepada kepala desa di akhir bulan yang bersangkutan. Kegiatan penatausahaan ini telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Moyo Mekar sudah dilaksanakan dengan cukup baik, terlihat dengan proses pencatatan dan dan pertanggungjawaban yang teratur dari Bendahara ke Kepala Desa Moyo Mekar pada setiap akhir periodenya sehingga dapat disimpulkan bahwa telah tercipta akuntabilitas dalam proses penatausahaan. Berdasarkan uraian diatas dapat disempulkan proses perencaan yang dilakukan oleh Desa Moyo Mekar telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pelaporan  Pelaporan  keuangan  desa  merupakan  kewajiban  pemerintah  desa  kepada  pemerintah  daerah,  tujuannya  untuk  mengetahui  sejauh  mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa. Kondisi yang ditemukan pada Desa Moyo Mekar dah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa telah menyampaikan laporan realiasasi pada semester pertama dan semester akhir tahun 2018 kepada Bupati melalu camat. Dalam konteks pelaporan dari pemerintah Desa ke Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa.Desa Kerekeh telah melaksanakan sesuai prosedur. Pertanggungjawaban  Pertanggungjawaban  adalah  kewajiban  untuk  menyampaikan kegiatan  yang  telah  dilakukan  kepada  pihak  yang  berkepentingan. Dengan  begitu  pemerintah  desa  harus  bisa  mempertanggungjawabkan  segala  kegiatan  yang  Journal of Accounting, Finance and Auditing Vol. 2 No.2 (2020), pp 74-81 80  dilaksanakan  agar dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.   Di Desa Moyo Mekar Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksaan APBDes kepada Bupati pada akhir tahun, dimana laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa Moyo Mekar tersebut terdiri dari kegiatan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Desa. Pada saat melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesDesa Moyo Mekar turut melampirkan format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Berdasarkan uraian diatas dapat disempulkan proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa  Moyo Mekar telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. V. KESIMPULAN Berdasarkan  pada  penelitian  dan  analisis  yang  telah  dilakukan  oleh peneliti dalam menilai pengelolaan keuangan desa di Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dimulai  dari  tahap  perencanaan yang salah satu indikatornya tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 yaitu pada point ke 4, pada tahap pelaksanaan semua indikatornya sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017, pada tahap penatausahaan dari 5 indikator dan semua indikator tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017, dan tahap pelaporan  hingga  pertanggungjawaban juga sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017. Dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 penulis menyimpulkan  bahwa  secara  garis  besar  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Moyo Mekar  telah  dikelola  secara  baik  dan  akuntabel. Meskipun  masih  terdapat  indikator  yang  belum  sesuai  dengan  Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Ketidak  sesuaian tersebut  terdapat  pada  indikator  tahap  perencanaan  point  ke  empat  yaitu Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan  Oktober  tahun  berjalan,  akan  tetapi  di  Desa  Moyo Mekar  mengalami keterlambatan yaitu disepakati pada bulan Januari 2019. Penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki keterbatasan yaitu keterbatasan  pada saat peneliti meminta data aparatur desa sedang sibuk rapat menganai kegiatan desa dan Keterbatasan peneliti dalam menunggu data yang lama disediakan aparatur desa dan keterbatasan peneliti dalam menunggu data yang diminta kepada desa. DAFTAR PUSTAKA  Afni, I. N. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negri Malang. Anggraini, D A E. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa  Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa). Skripsi. Program studi Akuntansi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Universitas Teknologi Sumbawa. Journal of Accounting, Finance and Auditing Vol. 2 No.2 (2020), pp 74-81 81  Bupati Sumbawa, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Krina, P L L. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, & Partisipasi. Jakarta: Badan Persencanaan Pembangunan Nasional. Nusra Media. 2018. Penyalagunaan Dana Desa ( Inspektorat Peringatan Kades Lopok Beru).https://www.nursamedia.com/pemerintahan/penyalagunaan-dd-inspektorat-peringatan-kades-lopok-beru-2035.html Diakses pada 23 Desember 2019.  Marta, T. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MOYO MEKAR KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA

https://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/download/693/509

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MOYO MEKAR KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Journals of Universitas Teknologi Sumbawa