Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran BAZNAS Sumatera Selatan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 di Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pendistribusian dana zakat untuk membantu menanggulangi dampak Pandemi COVID-19. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terhambat oleh prasarana yang kurang mendukung. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS membagi menjadi dua jenis distribusi, yaitu konsumtif dan produktif

Akbar, Syarif Ali

Amri, Ulil

Atika, Atika

Junaidi, Heri

English

e-Journal Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN Raden Fatah Palembang)

Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 10 No. 2 (2021) DOI: https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.12369 Copyright © 2021 Syarif Ali Akbar, Heri Junaidi, Ulil Amri p-ISSN 2303-2952; e-ISSN 2622-8491   http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita  399  Peran BAZNAS Sumatera Selatan dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 di Kota Palembang Syarif Ali Akbar1, Heri Junaidi2, Ulil Amri3, Atika4 1, 2,3,4 UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran BAZNAS Sumatera Selatan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 di Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pendistribusian dana zakat untuk membantu menanggulangi dampak Pandemi COVID-19. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terhambat oleh prasarana yang kurang mendukung. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS membagi menjadi dua jenis distribusi, yaitu konsumtif dan produktif.  Kata Kunci: BAZNAS, Zakat Konsumtif, Zakat Produktif Abstract: This study aims to describe the role of BAZNAS South Sumatra in dealing with the impact of the Covid-19 pandemic in the city of Palembang. The method used in this research is descriptive qualitative. This study found that BAZNAS of South Sumatra Province has carried out the distribution of zakat funds to help overcome the impact of the COVID-19 Pandemic. Although its implementation is still hampered by inadequate infrastructure. In its implementation, BAZNAS divides into two types of distribution, namely consumptive and productive.  Keywords: BAZNAS, Consumptive Zakat, Productive Zakat  Pendahuluan Pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang tidak stabil. Hampir setiap warga Negara Indonesia merasakan dampaknya, mulai dari PPKM sampai PHK yang mana membuat alur perekonomian menjadi terhambat. Dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angka pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlah tersebut meningkat 26,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta orang.  Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa Pandemi                                                               Corresponding Author: Syarif Ali Akbar (syarifshahab22@gmail.com). UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia COVID-19 benar-benar memberikan dampak yang cukup signifikan di bidang perekonomian Indonesia (BPS, 2021). Sedangkan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Palembang pada Februari 2021 sebesar 5,17%. Hal ini lebih rendah 0,34% poin dibandingkan pada Agustus 2020 yang memiliki poin sebesar 5,51%. Namun jika dibandingkan pada Agustus 2019 yang memiliki poin sebesar 4,48% jelas terlihat dampak peningkatan angka pengangguran di Kota Palembang setelah pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia (BPS, 2021). Syarif Ali Akbar, Heri Junaidi, Ulil Amri, Atika 400                                                  Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains – Vol. 10 No. 2 (2021)  Menurut Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya, pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabit (MUI, 2020). Pendistribusian zakat ialah kegiatan yang bertujuan untuk memudahkan serta melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Setiap dana yang terkumpul akan disalurkan dari muzakki kepada mustahik melalui lembaga yang bertujuan mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul bisa tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka dana yang terkumpul bisa melimpah dan merata serta tidak beredar dalam golongan tertentu saja (Hafidhuddin, 2008). Dalam melaksanakan fatwa diatas, BAZNAS memiliki beberapa cara diantaranya adalah penyaluran dana zakat secara langsung kepada mereka yang terkena dampak COVID-19 dengan syarat termasuk kedalam salah satu dari 8 golongan penerima zakat. Sejalan dengan teori diatas, pendistribusian dana Zakat untuk menghadapi pandemi COVID-19 harus tepat sasaran dan sesuai fatwa MUI agar merata dan benar-benar memiliki efek terhadap mustahik yang terdampak pandemi COVID-19. Disinilah peran BAZNAS diperlukan sebagai badan (organisasi) yang dibentuk oleh negara untuk mendistribusikan dana zakat di Indonesia. Metode Penelitian Dalam hal ini, penelitian dilaksankan di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Yang mana Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap Pegawai BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.  Data Primer disini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan kepada para mustahik yang terkena dampak pandemi COVID-19. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data-data fakta dari hasil wawancara dengan Pegawai BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dan Pembahasan Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 358,55 km² yang dihuni 1,7 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per km². Diprediksikan pada tahun 2030 mendatang Kota ini akan dihuni 2,5 Juta orang. Pasca 1968 ialah tahun yang sangat krusial bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, sebab Sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut dan menangani aplikasi zakat. Dasar hegemoni pemerintah dari seruan Presiden dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj pada istana Negara di tanggal 26 oktober 1968, dimana dia menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih intensif buat menunjang pembangunan Negara, serta Presiden siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tadi ditindaklanjuti dengan munculnya Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/1968 lepas 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, serta Ali Afandi untuk membantu Presiden pada administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud Peran BAZNAS Sumatera Selatan  Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains – Vol. 10 No. 2 (2021)                                                  401  dalam seruan Presiden pada peringatan Isra' dan Mi'raj lepas 26 Oktober 1968 tersebut. Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat dibuatlah aturan-aturan.  Pada tanggal 23 September 1999 di awal Era Reformasi di Republik ini, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahirlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah (pasal 6). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13). Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008; kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012. Untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi. Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan zakat di Indonesia tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ke I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah, ataupun pengurus Lembaga Amil Zakat baik di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.  Alhamdulillah pada saat ini BAZ Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki perangkat Perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat.  Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan Oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad (BAZNAS, 2021). Dampak Pandemi Covid-19 Dalam menekan dan mengurangi penyebaran COVID-19 Pemerintah Indonesia Syarif Ali Akbar, Heri Junaidi, Ulil Amri, Atika 402                                                  Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains – Vol. 10 No. 2 (2021)  mengeluarkan berbagai kebijakan dimana salah satunya adalah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sejak tanggal 28 April 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyetujui implementasi kebijakan PSBB di beberapa daerah yang masuk dalam zona merah. Isi dari kebijakan PSBB diantaranya, yaitu: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; pembatasan kegiatan sosial dan budaya; pembatasan moda transportasi; dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Akan tetapi di balik di berlakukannya kebijakan ini memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Dampak lain dari adanya PSBB ini di rasakan langsung oleh masyarakat pekerja harian dan kelompok masyarakat kelas bawah diantaranya adalah kalangan pedagang yang mengharuskan mereka menjual barang dagangan mereka dengan harga murah dan sejak adanya instruksi PSBB ini, para pembeli dan pelanggan mereka juga ikut berkurang. Kemudian adanya beberapa daerah yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pangan yang berasal dari luar daerah. Meskipun masyarakat masih memiliki ketersediaan pangan, namun kondisi psikologi masyarakat sangat buruk, penuh kekhawatiran, ditambah saat yang sama banyak usaha dan lapangan pekerjaan yang hilang (Nugraha, 2021). Upaya Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 Pendistribusian zakat adalah aktivitas yang bertujuan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat yang berasal dari muzakki kepada mustahik. Setiap dana yang terkumpul akan disalurkan dari muzakki kepada mustahik melalui lembaga yang bertujuan mengelola zakat. dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul mampu tersalurkan secara tepat sasaran serta sesuai dengan yang diperlukan sang mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang sempurna maka dana yang terkumpul bisa melimpah dan merata serta tidak beredar dalam golongan tertentu saja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari’at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya (Nawawi, 2010).  Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya. Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah.  Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.  Dari hasil wawancara kepada Staff BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, Hendra, dalam pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, BAZNAS menggunakan 2 tipe distribusi, Peran BAZNAS Sumatera Selatan  Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains – Vol. 10 No. 2 (2021)                                                  403  yaitu; Konsumtif dan Produktif. Zakat konsumtif sendiri berupa persediaan kebutuhan sehari-hari berupa beras, minyak goreng, gula, garam, dan hal-hal mendasar lainnya. Sedangkan untuk zakat produktif, Baznas memberikan bantuan berupa Uang sebagai modal usaha bagi mereka yang memiliki niat untuk berwirausaha dan memiliki niat kuat untuk memperbaiki kehidupannya. Dalam pelaksanaannya, Hendra menjelaskan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS. Mulai dari minimnya sarana dan prasarana untuk mengetahui apakah mereka yang terdampak Pandemi COVID-19 ini sudah termasuk dalam 8 madzhab atau belum. Hal ini juga di persulit dengan adanya PPKM serta rasa takut dan khawatir terhadap Pandemi ini. Sedankan menurut hasil wawancara dengan Sayuti, seorang Kuli Angkut dan salah satu mustahik yang menerima bantuan dari BAZNAS, bantuan yang diterima sangat membantu terutama di masa pandemi ini. Bantuan ini dapat membuat keluarganya yang terdampak akibat hilangnya penghasilan sebagai kuli angkut di pasar akibat banyak toko yang tutup dan PPKM yang berkepanjangan. Kesimpulan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pendistribusian dana zakat untuk membantu menanggulangi dampak Pandemi COVID-19. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terhambat oleh prasarana yang kurang mendukung. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS membagi menjadi dua jenis distribusi, yaitu Konsumtif dan Produktif. Penelitian ini merekomendasikan kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dapat melaksanakan kerja sama dengan beberapa Lembaga untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Serta meningkatkan prasarana yang dapat mendukung pendstribusian zakat kepada mustahik terdampak pandemi COVID-19 menjadi lebih effisien, tepat, dan cepat. Dan menambahkan kreatifitas dalam mengelola dana zakat agar memberikan efek yang lebih baik kepada para mustahik. Agar dana zakat benar-benar mampu memperbaiki tingkat perekonomian mustahik. Daftar Pustaka https://www.bps.go.id https://palembangkota.bps.go.id Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya Hafidhuddin, Didin dkk., The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara, Malang: UIN- Malang Press, 2008. Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002, Cet. Pertama. Majma Lughah al-„Arabiyyah, al-Mu‟jam al-Wasith, Mesir : Daar el-Ma‟arif, 1972. Syahatah, Husein, Cara Praktis Menghitung Zakat, Ciputat :Kalam Pustaka, 2005, Cet. Pertama. Kahf, Monzer, ‘The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah’, Iqtisad: Journal of Islamic Economics, 1999. Ali, Mohammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI-Press, 2012. Nugraha, Denas Hasman, Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, Yogyakarta: Qulubana, 2021. http://sumsel.baznas.go.id/ diakses tangal 16 desember 2021 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Nawawi, Ismail, Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.  

Peran BAZNAS Sumatera Selatan dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 di Kota Palembang

https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/download/10642/6257

Peran BAZNAS Sumatera Selatan dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 di Kota Palembang

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

e-Journal Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN Raden Fatah Palembang)