Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Yang Dilindungi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya

Abstract

Saat ini, satwa-satwa yang dilindungi oleh negara sudah sangat sulit dijumpai di habitat aslinya karena telah terancam punah oleh manusia itu sendiri dan kerusakan pada habitatnya. Penyebab lain yang mengancam kelestarian satwa liar adalah perdagangan satwa liar dan kegiatan lain yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar, seperti perburuan satwa liar yang dilindungi. Identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini mengenai penerapan pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya oleh aparat penegak hukum dalam memberantas penyelundupan dan perdagangan hewan yang dilindungi sehingga terciptanya penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi hewan yang dilindungi oleh negara. Rumusan masalah dalam skripsi ini mengenai pengaturan perlindungan terhadap hewan yang dilindungi negara berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi di Indonesia dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi di Indonesia. Untuk mengetahui upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi di Indonesia, skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaturan perlindungan terhadap hewan yang dilindungi negara berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya mengenai pelarangan terhadap perburuan, penyelundupan dan perniagaan satwa yang dilindungi masih belum efektif. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi oleh negara saat ini tidak dapat ditegakkan dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhinya terutama yaitu mengenai ancaman pidana minimum yang tidak ada pada ketentuan Pasal 40 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya