Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan tata laksana nilai ekonomi karbon pra dan pasca terbitnya peraturan presiden nomor 98 tahun 2021 jo peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 21 tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Potensi hutan dan lahan, harus dimaksimalkan melalui integrasi dan rencana aksi daerah. Pelaksanaan kegiatan ekonomi karbon, selama ini berjalan masih bersifat sukarela (voluntary). Menggunakan metode penelitian yuridis doktrinal, dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Selanjutnya menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama, tata laksana ekonomi karbon pra Perpres Nomor 98 tahun 2021 jo Permenlhk Nomor 21 tahun 2022, telah dilaksanakan kurang lebih selama 15 tahun dan bersifat sukarela (voluntary) oleh kelompok masyarakat/komunitas penggiat lingkungan, baik dengan mekanisme skema Plan Vivo dan skema lainnya. Kegiatannya bersifat dua pihak (business to business) yaitu pihak komunitas dan pihak investor luar negeri. Kedua, Diterbitkannya Perpres Nomor 98 tahun 2021 jo Permenlhk Nomor 21 tahun 2022, maka kegiatan ekonomi karbon yang dilakukan sebelum regulasi tersebut lahir, diwajibkan (mandatory) untuk melakukan penyesuaian melalui skema Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Lahirnya regulasi aquo, memberikan kepastian hukum pelaksanaan nilai ekonomi karbon di Indonesia. Abstract: This study aims to examine the issue of governance of the economic value of carbon pre- and post-issuance of presidential regulation number 98 of 2021 and regulation of the Minister of Environment and Forestry number 21 of 2022 concerning the implementation of the economic value of carbon. The potential of forests and land must be maximized through integration and regional action plans. The implementation of carbon economy activities, so far, is still voluntary. Using juridical doctrinal research methods, with a library research approach. Furthermore, it uses secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, and is analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of the first study, the management of the carbon economy pre-Presidential Regulation Number 98 of 2021 jo Permenlhk Number 21 of 2022, has been implemented for approximately 15 years and is voluntary by community groups / communities of environmental activists, both with the mechanism of the Vivo Plan scheme and other schemes. Its activities are two parties (business to business), namely the community and foreign investors. Second, the issuance of Presidential Regulation Number 98 of 2021 and Permenlhk Number 21 of 2022, so carbon economic activities carried out before the regulation was born, are required (mandatory) to make adjustments through the National Registry System for Climate Change Control (SRN PPI) scheme. The birth of aquo regulation, providing legal certainty for the implementation of the economic value of carbon in Indonesia
