Kajian ini hendak menganalisis Putusan Pengadilan Nomor: Putusan Nomor
127/Pid.Sus/2017/PN Lsm tentang Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial.
Dalam putusan tersebut, nampak bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut telah bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan pemenuhan unsur-unsur dalam
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (3)
peraturan a quo dengan didasarkan pada fakta hukum yang terungkan di persidangan. Fakta hukum tersebut adalah keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudia dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam perkara a quo
