Kualitas Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada Upt. Pengujian Kendaraan Bermotor (Pkb) di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Barito Timur danuntuk menganalisis apa saja yang menjadi  faktor  pendukung  dan  penghambat  Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten BaritoTimur.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah  metode kualitatif deskriptif, untuk menggambarkan keadaansubjek/objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan teknk dokumentasi. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB ) Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu institusi pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan terhadap uji kelayakan kendaraan. Sebagai instansi publik wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, sehingga dapat memberikan  kepuasan terhadap penerima pelayanan. Pengertian  dari  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  sendiri  adalah pemeriksaan kondisi kendaraan apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratanya layak  darat  atau  tidak,  termasuk  kelengkapan  surat-surat  kendaraan, mengingat  begitu  besarnya  manfaat dari  alat  transportasi  kendaraan umum atau tidak umum  membantu  mobilitas kegiatan masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan UPT.Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Barito Timur belum memadai atau masih rendah, karena ditemukan sebagian besar darikelima indikator kualitas masih rendah terutama indikator reliability, responsiveness, assurance dan emphaty Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari struktur organisasi, sumberdaya manusia/aparat, system pelayanan dan finansial yang kecil, sedangkan faktor eksternal berupa kebijakan pengganggaran dan penempatan personil dari instansi terkait tanpa melihat kebutuhan dan kompetensi