Selain sebagai hak masyarakat, keterbukaan informasi publik juga sekaligus sebagai instrumen bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, karena semakin terbuka suatu pemerintahan maka akan semakin rendah tingkat penyelewengannya serta pemerintahannya semakin dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui persepsi masyarakat, civil society organization, dan aparatur pemerintah itu sendiri terhadap keterbukaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (SKPD) khususnya Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi terhadap keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cukup baik. Bila dilihat menurut tanggapan responden terhadap seluruh bentuk informasi, maka hanya terdapat satu bentuk informasi yang memperoleh tanggapan baik yakni informasi mengenai profil organisasi, selebihnya adalah cukup baik. Perlu penyamaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat/stakeholder mengenai prinsip penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, penyebarluasan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD juga perlu ditingkatkan, serta diperlukan pula peningkatan perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan