Evaluasi SPBE pada Dinas Kesehatan Salah Satu Kabupaten di Bali

Abstract

Information Technology (IT), nowadays has become an integral part in the Indonesian government, namely SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). SPBE evaluation guidelines is created by government to measure maturity level of e-government implementation. This research purpose is conducts self-evaluation maturity level of e-government implementation in the one of public health office in the Bali province. SPBE evaluation guidelines is aggreggeted with business process mapping to measures that level of maturity. As a results of the research at these public Health Office indicates that maturity index SPBE at 2.5, with domain index of the SPBE internal policy at 2.3, domain index of the SPBE governance  at 2.0, and domain index of the SPBE service at 3.1. Therefore, some recommendations are proposed for improvements of e-government implementation, in order to achieve the next maturity level of SPBE which has been determined by the central government. Teknologi Informasi (TI) saat ini sudah menjadi bagian penting didalam sistem pemerintahan Indonesia, yang kemudian lebih dikenal dengan nama SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Pemerintah Indonesia mengeluarkan Pedoman evaluasi SPBE untuk mengukur tingkat kematangan implementasi e-government. Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi mandiri tingkat kematangan implementasi e-government pada Dinas Kesehatan salah satu Kota di Bali. Evaluasi dilakukan dengan cara menggabungkan pedoman evaluasi SPBE dan pemetaan proses bisnis di Dinas untuk mengukur tingkat kematangan implementasi SPBE pada Dinas Kesehatan tersebut. Hasil yang diperoleh adalah Dinas Kesehatan memiliki nilai indeks SPBE sebesar 2,5, dengan indeks domain kebijakan internal SPBE 2,3, indeks domain tata kelola SPBE 2,0, dan indeks domain layanan SPBE 3,1. Berdasarkan hasil tersebut kemudian disusun saran perbaikan yang bisa diterapkan, sehingga dapat mencapai level yang diharapkan dan sesuai dengan perencanaan SPBE Pemerintah Pusat. &nbsp