Tax avoidance is considered as an effort by taxpayers who aims to make the tax burden efficient by finding other ways of imposing taxes. This study aims to determine the effect of the audit committee, audit quality, profitability, capital intensity and leverageon tax avoidance.  The sample used in this study amounted to 75 data from companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2017-2021. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis, descriptive test and classical assumption test using SPSS. The results of this study indicate that the variables of the audit committee, audit quality, profitability, capital intensity and leverage have a significant effect on tax avoidance

Utami, Fadila Indah Tri

Perbanas Institutional Repository

    1  BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Peningkatkan perekonomian nasional suatu negara, tentunya perlu untuk melakukan pembangunan di dalam negara tersebut. Sehubungan dengan upaya pembangunan negara, pemerintah Indonesia memerlukan sumber pendapatan yang besar. Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah berasal dari sektor pajak, sehingga untuk memaksimalkan potensi pajak yang diterima oleh suatu negara, pemerintah harus membuat regulasi yang mengatur tentang perpajakann negara. Menurut KUP No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutama oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan bagi negara berupa pajak inilah yang dapat digunakan untuk menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumber pendanaan yang dianggap penting bagi perekonomian Indonesia adalah pajak, dari pajak lah program-program pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Wajib pajak Indonesia salah satunya adalah perusahaan bisnis. Perusahaan bisnis membayarkan pajaknya didasari dari laba yang diperoleh   2    oleh perusahaan itu sendiri. Namun, dalam pelaksanaannya antara pemerintah dengan wajib pajak, masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan pembayaran pajak. Bagi pemerintah, pembayaran pajak dianggap sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian berasal dari penerimaan pajak. Sementara itu, bagi wajib pajak menganggap bahwa pembayaran pajak sebagai beban perusahaan, karena sifatnya yang menjadi pengurang laba perusahaan. Oleh karena itu, perbedaan kepentingan antara keduanya menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada upaya penghindaran pajak. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak (LAKIN DJP) yang dipublikasikan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia, berikut ini merupakan besarnya target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017-2021. Tabel 1.1 Target, Realisasi dan Presentase Penerimaan Pajak  Tahun 2017-2020  (Dalam Triliun Rupiah) Sumber: Laporan Kinerja DJP, diolah Penerimaan Pajak adalah target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Sementara itu, Realisasi Tahun Target Penerimaan Realisasi Penerimaan Persentase Penerimaan 2017 1.283,57 1.151,03 89,67% 2018 1.424,00 1.315,51 92,24% 2019 1.577,56 1.332,06 84,44% 2020 1.198,82 1.069,98 89,25% 2021 1.229,58 1.277,53 103,90%   3    Penerimaan Pajak merupakan jumlah penerimaan pajak netto terhadap target penerimaan pajak.  Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami fluktasi namun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2017-2018 mengalami peningkatan hingga mencapai persentase 92,24% di tahun 2018, dengan realisasi penerimaan sebesar 1.315,51 (dalam triliun rupiah).  Namun, pada tahun 2019 meskipun mengalami peningkatan realisasi penerimaannya pajak sebesar 16,55 (dalam triliun rupiah) namun dalam persentase penerimaannya mengalami penurunan yang signifikan sebesar 7,8%. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak 2020 mulai membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya dan mengalami peningkatan persentasi sebesar 4,81% dengan realisasi penerimaan 1.069,98 (dalam triliun rupiah) dengan target 1.198,82 (dalam triliun rupiah). Sebagian besar pajak di Indonesia, seperti PPh Badan dan PPh orang pribadi usahawan, menggunakan Self Assessment System, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Keberadaan Self Assesment System ini membuat wajib pajak memiliki celah untuk melakukan penghindaran pajak, melalui suatu mekanisme manajemen pajak tertentu yang membuat beban pajak dapat ditekan semaksimal mungkin. Menurut Mardiasno (2016) mengungkapkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dirjen Pajak dalam melakukan pemungutan pajak disebabkan karena adanya perlawanan dari wajib pajak.   4    Tindakan perlawanan tersebut salah satunya dapat berupa penghindaran pajak. Penghindaran pajak banyak dilakukan karena merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang bersifat legal (lawful), sehingga tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. Penghindaran pajak dianggap mengurangi pajak secara eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan (Puspita & Harto, 2014). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terjadi secara kebetulan, namun telah diatur dalam strategi yang telah ditetapkan (Hanafi & Hartono, 2015). Oleh karena itu, penghindaran pajak diperbolehkan, namun disisi lain tidak diinginkan. Menurut Imanul Hakim, selaku Sub-Direktorat Transaksi Khusus DJP, bahwa terdapat empat sektor industri yang terdapat pada industri di Indonesia yang diidentifikasikan sering melakukan penghindaran pajak. Empat sektor industri diantaranya perkebunan, pertambangan, otomotif, dan elektronik. PricewaterhouseCoopers (PWC) Indonesia menyebut hanya ada 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 (http://bisnis.com, 2021). Sementara itu, laporan pajaknya belum transparan. PwC Indonesia Mining Advisor mengatakan bahwa transparansi pajak, yang merupakan salah satu metrik utama peringkat Environmental, Social dan Good Governance (ESG), memberi kesempatan kepada perusahaan pertambangan untuk menyoroti kontribusi keuangannya yang signifikan kepada masyarakat. Setelah tim Bisnis.com melakukan liputan menunjukkan hasil bahwa sejumlah perusahaan pertambangan besar tidak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pugutan lainnya yang ditetapkan oleh   5    pemerintah. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. (https://tirto.id, 2019). Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batu bara dunia. Posisi tersebut menyebabkan pelaku industri pertambangan batu bara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga acap kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik immoral berupa penghindaran pajak (https://katadata.co.id, 2019). Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya. Angka tersebut belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. Perlu dicatat bahwa diantara wajib pajak yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran pajak (tax avoidance) dan penghematan pajak seperti aggressive tax planning, corporate inversion, profit shifting dan transfer mispricing. Penelitian ini menggunakan agency theory (teori agensi) yang menjelaskan adanya kumpulan kontrak antara prinsipal dan agen yang mengelola penggunaan dan pengendalian sumber daya mereka, yang menggambarkan bahwa masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan. Agency theory ini dalam melakukan pengelolaan suatu perusahaan harus dikendalikan dan diawasi dengan penuh kepatuhan sesuai dengan ketentuan   6    dan peraturan yang berlaku. Teori keagenan ini menjelaskan hubungan antara prinsipal yaitu pemegang saham (stakeholders) dan agen yaitu manajemen perusahaan yang dijelaskan dalam teori keagenan Jensen dan Meckling (1976).  Konsep agensi teori menurut Fatahillah (2018) bisa diibaratkan dengan kontak antara prinsipal dan agen. Peran prinsipal yaitu memberi perintah kepada agen untuk menyelesaikan tugasnya terkait dengan kepentingan prinsipal, termasuk pelimpahan wewenang dalam menentukan keputusan dari prinsipal kepada agen. Namun, agen sendiri tidak selamanya setuju untuk menerima perintah prinsipal, melainkan agen juga melakukan tugas untuk kepentingannya sendiri. Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, teori keagenan ini memiliki arti bahwa prinsipal (pemilik) memberikan kompensasi hingga bonus kepada agen (manajemen perusahaan), dalam mengoperasikan perusahaan, termasuk dalam manajemen pajaknya. Untuk memperoleh kompensasi dan bonus yang maksimal, maka agen akan bertindak oportunistik dengan menekan beban pajak secara agresif, untuk kepentingan laba yang tinggi demi memperoleh bonus. Meski demikian, perusahaan harus menyadari bahwa dirinya beroperasi tidak untuk kepentingannya saja, tetapi juga kepentingan negara dalam kontribusi pembayaran pajak. Dengan demikian, perlu ada pengawasan dari pihak independent, untuk menilai kewajaran dari praktik tax avoidance perusahaan. Komite Audit merupakan merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat.   7    Dalam riset Wijayanti et al., (2018), Dang dan Nguyen, (2022) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sementara itu, Barzegar et al., (2020), Lawati dan Hussainey (2021) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Kualitas audit merupakan karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Dalam riset Wijayanti et al., (2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sementar itu, Setyawan (2020) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Profitabilitas dalam hal ini, ketika perusahaan menghasilkan laba dengan mengelola aset perusahaan. Performa perusahaan dikatakan bagus, apabila nilai Return on Assets (ROA) semakin tinggi. Hal ini, sejalan dengan riset yang dilakukan Gumono, (2021), Aulia dan Mahpudin (2020), Wardani dan Khoiriyah (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, Masrurroch et al., (2021), Setyawan (2020), Putri dan Putra (2017), Ayu, (2020), Stawati, (2020) menyatakan bahwa profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Capital intensity merupakan salah satu investasi dalam bentuk aset biasa maupun aset tetap. Investasi bentuk ini menunjukkan berapa banyak kekayaan yang diinvestasikan oleh perusahaan ke dalam bentuk aset, ini menunjukan bahwa semakin besar perusahaan melakukan investasi aset, maka semakin besar pula   8    beban depresiasi yang ditanggung perusahaan. Melalui risetnya, Gumono (2021), Ayu (2020) menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sejalan dengan riset yang dilakukan Dharma dan Noviari (2017), Putri dan Putra (2017) menyatakan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance Leverage merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi situasi atau orang lain sehingga seseorang bisa mendapatkan keuntungan lebih besar atau mengendalikan apa yang sedang akan terjadi. Menurut Faisal et al., (2018) rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio Leverage juga menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio ini juga menunjukan risiko yang dihadapi perusahaan. Dalam riset Aulia dan Mahpudin (2020), Ayu (2020), Stawati (2020) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sementara itu, Masrurroch et al., (2021), Gumono (2021), Wardani dan Khoiriyah (2018) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Berdasarkan adanya penghindaran pajak di sektor pertambangan dan tidak konsistennya hasil riset terdahulu maka penelitian kali ini akan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance. Dengan demikian, penelitian mengangkat judul sebagai berikut: “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance.”    9    1.2 Perumusan Masalah Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance? 2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance? 3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance? 4. Apakah capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance? 5. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. 2. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance. 3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. 4. Untuk mengetahui apakah capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance. 5. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa gambaran mengenai penggunaan teori-teori yang telah diperlajari dan kegunaan   10    variable tertentu dalam memprediksi suatu hal, dalam penelitian ini adalah Tax Avoidance. Penelitian ini sekaligus mengkonfirmasi teori keagenan dalam perspektif tax avoidance. 2. Secara praktisi penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan terutama wajib pajak badan, khususnya sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai pengaruh komite audit, kualitas audit, profitabilitas, capital intensity dan leverage terhadap tax avoidance.  1.5 Sistematika Penulisan Skripsi       Dalam penelitian skripsi ini, terdapat tiga bab yang terbagi didalam beberapa sub-bab, sistematika penulisan skripsi ini ialah: BAB I:  PENDAHULUAN Bab ini memberikan penjelasan tentang hal yang melatarbelakangi beserta fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga patut untuk diteliti dilengkapi dengan pendapat teoritikal, rumusan masalah yang didasari oleh latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan manfaat-manfaat penelitian secara teoritis, praktis dan kebijakan, serta sistematika penulisan. BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari dilaksanakannya penelitian ini, teori-teori yang mendasari penelitian ini dan kerangka pemikiran   11    yang menguraikan pola pikir dalam menggambarkan masalah yang akan diteliti disertai hipotesis. BAB III:  METODE PENELITIAN  Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian atau tahapan yang akan ditempuh dalam pemecahan masalah untuk mencapai tujuan penelitian, antara lain jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.  BAB IV:  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian yang menjelaskan populasi penelitian serta aspek – aspek dari sampel penelitian secara garis besar. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang analisis hasil penelitian yang terdiri analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Selanjutnya pada bab ini dijelaskan terkait pembahasan yang menjelaskan tentang penalaran dari hasil penelitian secara teori maupun secara teoritis. BAB V:  PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan serta keterbatasan penelitian yang dilakukan secara teoritis maupun teknis. Selain itu, pada bab ini dijelaskan saran yang akan diberikan kepada peneliti sebelumnya.

Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance

http://eprints.perbanas.ac.id/9996/3/BAB%20I.pdf

Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Perbanas Institutional Repository