Peraturan Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Andalas University Repository

SALINAN PERATURAN  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 16 TAHUN  2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Kepulauan Riau, perlu membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;                       b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan  Atas Peraturan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;  Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  2.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);    2 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 4.  Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);  5.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013; 6.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian ; 7.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134); Memperhatikan : Persetujuan   Menteri   Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi  dengan surat Nomor  B/334/M.PAN-RB/02/2013 tanggal 12 Februari 2013; MEMUTUSKAN: Menetapkan    : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.     3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 568) diubah sebagai berikut:  1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 LPMP  Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi D.K.I. Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua,  terdiri atas:  a. Kepala;  b. Subbagian Umum;  c. Seksi Sistem Informasi;  d. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;  e. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan  f. Kelompok Jabatan Fungsional.  2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 LPMP Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:  a. Kepala;  b. Subbagian Umum;  c. Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu;  d. Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan  e. Kelompok Jabatan Fungsional.  3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6A (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan LPMP.  (2) Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan dan   4 pengelolaan sistem informasi serta pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.  (3) Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas melakukan supervisi, fasilitasi, dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.  4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  Ditetapkan di Jakarta       pada tanggal  4 Maret 2013                        MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD.  MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta  pada tanggal 5 Maret 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 366 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Muslikh, S.H. NIP. 195809151985031001    

PERATURAN  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 16 TAHUN  2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (Revisi)NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

http://repository.unand.ac.id/20880/1/permen_tahun2013_nomor16.pdf

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (Revisi)NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Andalas University Repository