Kedudukan Hukum dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Pakraman di Bali dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Tudi di Lpd Desa Pakraman Kedonganan, Kabupaten Badung)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi adanya fenomena hukum mengenai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang saat ini telah berkembang pesat di beberapa desa pakraman dan diketahui memiliki asset milyaran rupiah. LPD saat ini tengah diusik keberadaannya melalui pengaturan dari Pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pemberlakuan Surat Keputusan Bersama Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639 A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB1/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Melalui Pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan SKB tersebut pemerintah memaksa LPD untuk mengalih bentukan LPD kedalam bentuk lembaga keuangan tertentu, menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Koperasi. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kinerja Lembaga Perkreditan Desa, sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis mayarakat hukum adat di Bali dan faktor yang mendukung keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa, sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali. Dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa kedudukan hukum LPD tidak dapat dipersamakan dengan BPR, LKM dan Koperasi. Hal ini disebabkan karena dilihat dari landasan konstitusional LPD yang berbeda dengan BPR, LKM dan Koperasi. Dasar hukum yang dianut oleh LPD juga berbeda dengan dasar hukum yang dianut oleh BPR, LKM, Koperasi. Kinerja LPD di Bali dengan melakukan penelitian pada LPD desa pakraman Kedonganan dapat diketahui bahwa kinerja LPD banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu yakni Tri hita Karana serta adanya transparansi dari LPD kepada krama desa (masyarakat desa) yang diikuti dengan rutin melakukan analisa tingkat keberhasilan terhadap suatu produk yang dikeluarkan. Faktor pendukung keberhasilan LPD sebagai lembaga perekonomian rakyat yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali, bergantung pada segi SDM berkualitas yang memiliki moral baik serta adanya keinginan untuk maju, yang diikuti dengan SDM krama desa yang selalu mendukung program-program LPD di desa pakramannya. Selain dari sisi SDM faktor pendukung keberhasilan LPD juga dipengaruhi oleh keberhasilan LPD menciptakan market leader dikarenakan produk-produknya yang diterima oleh masyarakat