Implementasi Undang-undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Hubungannya dengan Proses Pensertifikatan Tanah ( Studi di Kantor Pertanahan Kota Malang dan Ppat)

Abstract

BPHTB adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan berdasarkan peraturan Perundangan yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 24 UU BPHTB, telihat bahwa pemungutan maupun pembayaran pajak BPHTB ini dikaitkan dengan proses penandatanganan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya dengan akta pemindahan hak ini akan dilakukan proses pemutakhiran data yuridis dalam sertifikat hak atas tanah.Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mendeskripsikan dan menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat dikaitkannya kewajiban pembayaran pajak BPHTB dengan proses sertifikasi tersebut