The program of family planning is an important policy to reduce fertility rate in Indonesia. The Departement of Population Control and Family Planning (DPPKB) has a major role in running the program in Parepare. DPPKB has the main task of carrying out the government affairs which have the authority of the region in the population control and family planning area. The Covid-19 pandemic has been the cause of the increase in the fertility rate in city of Parepare in recent times, so need to known what DPPKB program’s to solve the problem. One of program of DPPKB to solve the problem is KB village.&nbsp; This study uses qualitative research methods. Based on the research conducted by DPPKB Parepare has carried out its role effectively by carrying out door to door counseling and improving services in health public facilities

Ilham, Ilham

English

Sao Jurnal IAIN Parepare

CONTINUUM: Indonesia Journal Islamic Community Development Volume X, Nomor 1, 2022, 01-07 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Parepare CONTINUUM: Indonesia Journal Islamic Community Development  e-ISSN: xxxx.xxxx p-ISSN: xxxx.xxxx.      The Departement of Population Control and Family Planning Role’s In Reducing Fertility In Parepare, South Sulawesi  Ilham1 1Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, IAIN Parepare           ABSTRAK          (Font Book Antiqua  size 12, bold, Kapital) Program Keluarga Berencana menjadi kebijakan penting untuk mengurangi tingkat kelahiran di Indonesia. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memiliki andil besar untuk menjalankan program tersebut di Kota Parepare. Tugas pokok DPPKB ialah menjalankan program pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab bertambahnya tingkat kelahiran di Kota Parepare dalam waktu belakangan, sehingga perlu diketahui program-program yang dilakukan DPPKB untuk mengatasinya. Salah satu program yang coba dihadirkan oleh DPPKB Kota Parepare adalah kampung KB untuk menekan tingkat kelahiran di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan DPPKB Kota Parepare telah menjalankan perannya dengan efektif dengan melaksanakan penyuluhan dari rumah ke rumah serta peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan. ABSTRACT  The program of family planning is an important policy to reduce fertility rate in Indonesia. The Departement of Population Control and Family Planning (DPPKB) has a major role in running the program in Parepare. DPPKB has the main task of carrying out the government affairs which have the authority of the region in the population control and family planning area. The Covid-19 pandemic has been the cause of the increase in the fertility rate in city of Parepare in recent times, so need to known what DPPKB program’s to solve the problem. One of program of DPPKB to solve the problem is KB village.  This study uses qualitative research methods. Based on the research conducted by DPPKB Parepare has carried out its role effectively by carrying out door to door counseling and improving services Correspondence Email: (Book Antiqua 9) sample@gmail.com  Keywords: Family Planning, KB Village, Fertility Rate The Departement of Population Control and Family Planning Role’s In Reducing Fertility In Parepare, South Sulawesi      in health public facilities. PENDAHULUAN  Pertumbuhan penduduk di masa pandemi dianggap tinggi dan menjadi permasalahan mendesak bagi seluruh negara di dunia. Berdasarkan data kependudukan yang dirilis Kementerian Dalam Negeri bahwa terjadi penambahan jumlah penduduk Indonesia sebesar 2,7 juta jiwa selama enam bulan. Sepanjang sepuluh tahun (2010-2020) terdapat penambahan jumlah penduduk rata-rata 3,26 juta setiap tahunnya. Dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen per tahun. Januari 2016 lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program Kampung Keluarga Berkualitas (KB). Program ini hadir sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan membangun sektor lainnya. Kampung KB dapat dipahami sebagai satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setingkat, dan memiliki kriteria dalam keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dibuat secara sistematis. Program ini berkaitan erat dengan program sebelumnya yang telah lama digaungkan, yaitu program keluarga berencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Republik Indonesia, 2009). Program ini dilaksanakan sebagai upaya merealisasikan fungsi dan peran keluarga di masyarakat.  The Departement of Population Control and Family Planning Role’s In Reducing Fertility In Parepare, South Sulawesi   Kota Parepare menjadi salah satu kota yang menjalankan program beluarga berencana dengan melaksanakan program kampung KB. Pada tahun 2018, penduduk di kota Parepare berjumlah 143.710 jiwa yang berada di 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Kecamatan Soreang menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, sebanyak 45.640 jiwa. Kecamatan Bacukiki Barat menjadi kedua terbanyak, sebesar 44.033 jiwa, Kecamatan Ujung dengan 34.847 jiwa, dan Kecamatan Bacukiki sejumlah 19.190 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Parepare, yaitu 97 yang artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan perbandingan dari 100 wanita hanya terdapat 97 laki-laki. Dengan berjalannya koordinasi dalam penyelenggaraan program Kampung KB diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Parepare. Melalui program Kampung KB ini diharapkan menjadi jalan terbentuknya keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, ditekannya angka kematian ibu dan anak karena hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan peran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menekan angka kelahiran di Kota Parepare melalui program Kampung KB.  LANDASAN TEORITIS  Keluarga Berencana 1. Pengertian Keluarga Berencana Secara etimologis, istilah KB berasal dari kata "Keluarga" dan "Berencana". Kata "keluarga" bermakna bagian terkecil dalam golongan masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, sedangkan The Departement of Population Control and Family Planning Role’s In Reducing Fertility In Parepare, South Sulawesi      kata "berencana" dapat dimaknai sebagai tujuan pelaksanaan atau menyiapkan sesuatu yang akan dilakukan. Pengertian KB sesuai dengan UU No 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. BKKBN sendiri menjelaskan program Keluarga Berencana menjadi bagian yang terpadu dengan program pembangunan nasional guna menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia.  2. Dasar hukum KB Dasar hukum pelaksanaan program keluarga berencana terdapat pada pasal 18, UU No. 10 Tahun 1992. Dari peraturan tersebut dijelaskan bahwa keluarga berencana hadir untuk [a] mengatur kehamilan yang diinginkan, [b] menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, [c] meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga kerencana dan kesehatan reproduksi, dan [d] meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga kerencana, serta [e] mempromosikan penyusuan bayi untuk menjarangkan jarak kehamilan. Masih di pasal yang sama juga dijelaskan mengenai kebijakan keluarga berencana dilakukan dengan melakukan peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga, pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat. The Departement of Population Control and Family Planning Role’s In Reducing Fertility In Parepare, South Sulawesi   Selain itu, dijelaskan pula program keluarga berencana dilakukan dengan promosi; perlindungan; dan/atau bantuan sesuai dengan hak reproduksi. Beragam program ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang terlatih. 3. Hukum KB dalam Islam Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: َمَم ُالُْم اُاِثٌر ِبكَي ُمكِِإّنَ فَودَُولْ الَودَُودُْجوا ال َزوََّ ت“Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak karena aku akan berlomba dalam banyak jumlahnya umat.” (HR Abu Daud) Hadis di atas dimaknai bahwa hukum KB haram dalam Islam oleh sebagian para ulama. Karena bertujuan untuk membatasi kelahiran. Hal ini dianggap bertentangan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra; 31, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu.” Dilihat dari tujuan hadirnya hukum KB dalam pandangan Islam bisa saja menjadi haram. Sebab bukan untuk keselamatan dan menyelamatkan manusia. Namun, hukum KB bisa menjadi halal, jika memang berpotensi pada kesehatan dan juga kesejahteraan ibu. Hal ini tentu saja masih diperdebatkan dengan beragam argumen logis. Tentu kepentingan bersama menjadi hal penting yang patut dipertimbangkan. HASIL DAN PEMBAHASAN  Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mengurangi Angka Kelahiran Di Kota Parepare Dalam Program Kampung KB The Departement of Population Control and Family Planning Role’s In Reducing Fertility In Parepare, South Sulawesi      Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mengurangi Angka Kelahiran merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah laku.  Berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya, dinas ini sebelumnya sulit diterima oleh masyarakat. Sebab pendanaan dari pelaksanaan program ini berasal swadaya masyarakat, bukan dari Dinas PPKB. Pada akhirnya Dinas PPKB melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dibantu oleh aparat kecamatan. Namun sosialisasi yang telah dijalankan dianggap belum berjalan secara maksimal. Berkaitan dengan wewenang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahannya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.   Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare Dalam Melaksanakan Program Kampung KB Dalam pelayanan, Dinas PPKB memiliki cara aman, efektif, dan efisien dalam upaya pengendalian penduduk di masa pandemi Covid-19 kemarin. Masyarakat diharapkan cukup di rumah saja, penyuluh dan petugas Keluarga Berencana (KB) dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Parepare akan melakukan kunjungan dan penjemputan ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk mendapatkan pelayanan KB. Setelah pelayanan selesai, masyarakat diantarkan kembali ke tempat tinggalnya. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Parepare, Andi Arie Zulharby mengatakan bahwa layanan antar jemput peserta KB ini sudah menjadi program pemerintah kota Parepare. Hal ini dilakukan sebagai upaya The Departement of Population Control and Family Planning Role’s In Reducing Fertility In Parepare, South Sulawesi   masyarakat tetap proaktif menjalankan program KB, tetapi tetapi taat protokol kesehatan selama pandemi. Selanjutnya, pemantauan akan dilakukan oleh petugas penyuluh bagi masyarakat yang sudah terdata. Saat jadwalnya tiba, tenaga kesehatan atau penyuluh akan kembali datang ke rumah untuk dipastikan akan memilih program KB apa, hingga pelayanan sampai dan pulang dari fasilitas kesehatan. Banyak masyarakat sebagai peserta KB merasa terbantu dengan hadirnya layanan antar jemput ini.  SIMPULAN Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan program kampung KB berjalan dengan efektif melalui berbagai kegiatan-kegiatan, di antaranya melakukan penyuluhan di masyarakat dengan menghadirkan layanan antar jemput dari rumah ke fasilitas kesehatan. Meskipun, sebagian besar peserta menganggap program ini berhasil, akan tetapi upaya sosialisasi dan pengenalan program harus lebih dimassifkan. Hal ini dilakukan agar lebih banyak masyarakat yang terlibat aktif dalam program ini. DAFTAR PUSTAKA  BPS- statistik Kota Parepare di akses pada tanggal 20 Juli 2022 https://pareparekota.go.id/index.php/pemerintahan/opd/dinas-dan-badan/dinas-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana/ di akses pada tanggal 22 Juli 2022 https://pareparekota.go.id/index.php/pelayanan-kb-di-kota-parepare-terapkan-sistem-antar-jemput/ di akses pada tanggal 23 Juli 2022 https://kampungkb.bkkbn.go.id/ 

The Departement of Population Control and Family Planning Role’s In Reducing Fertility In Parepare, South Sulawesi

https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/continuum/article/download/3233/1155

The Departement of Population Control and Family Planning Role’s In Reducing Fertility In Parepare, South Sulawesi

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Sao Jurnal IAIN Parepare