Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui asas kesalahan bukan merupakan satu-satunya asas yang dapat digunakan jika terjadi suatu tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, disimpulkan, bahwa dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Dalam perkembangannya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ini terbagi dalam 2 (dua) konsep, yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability). Alasan utama penerapan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini digunakan oleh negara kita sudah tidak layak lagi digunakan karena masih menganut asas kesalahan. Oleh sebab itu perlu adanya produk hukum terbaru yang mengikuti perkembangan kejahatan yang muncul saat ini di negara kita yang mengatur konsep pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.Kata kunci: Analisis hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana, konsep strict liability dan vicarious liability

Bawole, Grace Yurico

English

LEX ET SOCIETATIS

Lex Et Societatis Vol. VI/No. 8/Okt/2018  16 ANALISIS HUKUM TERHADAP BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN KONSEP STRICT LIABILITY DAN VICARIOUS LIABILITY1 Oleh : Grace Yurico Bawole2  ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui asas kesalahan bukan merupakan satu-satunya asas yang dapat digunakan jika terjadi suatu tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, disimpulkan, bahwa dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Dalam perkembangannya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ini terbagi dalam 2 (dua) konsep, yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability). Alasan utama penerapan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini digunakan oleh negara kita sudah tidak layak lagi digunakan karena masih menganut asas kesalahan. Oleh sebab itu perlu adanya produk hukum terbaru yang mengikuti perkembangan kejahatan yang muncul saat ini di negara kita yang mengatur konsep pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Kata kunci: Analisis hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana, konsep strict liability dan vicarious liability.  PENDAHULUAN A. Latar Belakang  Pertanggungjawaban pidana selama ini menganut asas kesalahan, suatu asas yang dapat memidana seseorang pelaku delik selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini merupakan suatu hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana                                                           1 Artikel  2 Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. S1 Fakultas Hukum Unsrat, Pascasarjana Unsrat. terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan.3  Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan  bersifat absolut. Oleh karena itu, memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas strict liability, vicarious liability, erfolgshaftung, kesesatan atau error, rechterlijk pardon, culpa in causa dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs).  Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak  pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Namun, kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut baik langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan dan menimbulkan kejahatan yang baru. Kemajuan di bidang industri dapat menimbulkan polusi yang melahirkan kejahatan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan melahirkan kejahatan penyelundupan, penghindaran pajak, penipuan terhadap konsumen, persaingan curang, perbuatan pidana perbankan, perbuatan pidana di bidang pasar modal, penggunaan dan pengedaran obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Sebagian dari kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi dan sebagian lagi oleh orang dengan sistem pertanggungjawaban ketat (strict liability) dan pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability).                                                            3 Peter Gillies, Criminal Law, The Law Book Company, Sidney, 1990, hal. 43 Lex Et Societatis Vol. VI/No. 8/Okt/2018  17 B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah ini maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep strict liability dan vicarious liability?  C. METODE PENELITIAN Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan.  D. TINJAUAN PUSTAKA Jika Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.4 Pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.5                                                           4 Romli, Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal. 79. 5 Ibid  Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah:6 1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. Tindakan yang dilakukan oleh pembuat memenuhi unsur-unsur yang ada dalam salah satu pasal atau beberapa pasal dalam KUHP.  2. Mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. 3. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. 4. Tidak ada alasan pemaaf. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus keselahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan. Berdasarkan uraian di atas, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, maka telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana ketat (strict liability), yakni:7                                                           6 Ibid hal. 80 7 Hanafi, Amrani dan Mahrus, Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan), Rajawali Press, Jakarta, 2015 hal. 118  Lex Et Societatis Vol. VI/No. 8/Okt/2018  18 a. Marise Cremona mendefinisikan strict liability sebagai: “suatu ungkapan yang menunjuk kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari actus reus”.8 b. Smith dan Brian Hogan memberi definisi strict liability yakni: “kejahatan yang tidak mensyaratkan kesengajaan, kesembronoan, atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari actus reus)”.9 c. Richard Card berpendapat strict liability, adalah: “terdakwa bisa saja dihukum meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesembronoan, atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhkan”.10 d. Redmond memberi pengertian tentang strict liability, ialah: “menunjuk pada pengecualian situasi, dimana terdakwa bertanggung jawab dengan mengabaikan kesalahan, sebagai akibatnya penggugat yang menderita kerugian dapat menuntut tanpa harus membuktikan kesengajaan atau kealpaan dari terdakwa”.11 Selain itu, ada juga beberapa pendapat dari para ahli hukum yang dikemukakan tentang konsep pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability), yakni: a. Peter Gillies memberi pengertian bahwa: “pertanggunjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut”.12 b. La-Fave berpendapat bahwa:                                                           8 Marise Cremona, Criminal Law, The Macmillan Press Ltd, London, 1989, hal. 54. 9 J. C. Smith., dan Brian Hogan, Criminal Law, Butterworths, London, 1978, hal. 79. 10 Richard Card, Introduction to Criminal Law, Butterworths, London, 1984, hal. 72. 11 P. W. D. Redmond, J. P. Price, dan L. N. Stevens, General Principle of English Law, Macdonald and evans, London, hal 232. 12 Peter Gillies, Criminal Law, op. Cit., hal. 109. “pertanggungjawaban pengganti adalah sesuatu dimana seseorang, tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain”.13 c. Smith dan Brian Hogan menjelaskan: “secara umum majikan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan pegawainya, kecuali terhadap gangguan umum dan fitnah atau pencemaran nama baik).14 d. Menurut Henry Compbell: “pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja, atau pertanggungjawaban prinsip tindakan agen dalam suatu kontrak).15  PEMBAHASAN A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Asas strict liability di Inggris berkembang mulai pada abad ke-19 akibat buruk dari revolusi industri. Pada waktu itu, banyak peraturan perundang-undangan yang diciptakan berkaitan hal-hal yang baru, seperti kesehatan masyarakat, keselamatan, dan kesejahteraan. Pada abad ke-20, kecenderungan menggunakan strict liability semakin meningkat. Kebanyakan dari bentuk peraturan yang mengatur hal-hal tersebut di atas diletakkan di bawah yurisdiksi administrasi tanpa melibatkan hukum pidana. Penerapan hukum pidana terhadap kejahatan yang bersifat mengatur di satu pihak sangat penting sebagai sanksi terhadap pelaku. Namun di pihak lain penerapan hukum pidana ini menghadapi permasalahan terutama yang berkaitan dengan masalah pembuktian adanya unsur kesalahan dari pelaku delik. Dari permasalahan tentang pembuktian dalam penegakan hukum itulah strict liability mulai diintrodusir dalam kasus-kasus pidana.  Dasar pokok untuk menentukan penerapan tanggung jawab mutlak dalam perkara pidana pada prinsipnya tidak bersifat generalisasi. Jadi, tidak terhadap semua tindak pidana boleh                                                           13 Wayne., R., LaFave, Handbook on Criminal Law, West Publishing Co, 1972, hal. 219. 14 Smith dan Hogan., Criminal Law, op. Cit., hal. 171. 15 Henry., Campbell, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1979, hal. 1404. Lex Et Societatis Vol. VI/No. 8/Okt/2018  19 diterapkan. Akan tetapi lebih bercorak khusus, yaitu:16 (1). Ketentuan undang-undang sendiri menentukan atau paling tidak undang-undang sendiri cenderung menuntut penerapan strict liability; (2). Kebanyakan orang berpendapat bahwa penerapannya hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu. Jadi, penerapannya sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas, agar lebih jelas hal-hal yang menjadi landasan penerapan strict liability crime, antara lain:17 (a) Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial; (b) Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukun yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan; (c) Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik; dan (d) Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar. Dalam hukum pidana Inggris, strict liability terdapat pada hukum kebiasaan ataupun pada undang-undang. Beberapa tindak pidana yang dapat diterapkan konsep strict liability, adalah:18 - Tindakan yang mengganggu ketertiban umum, contohnya merusak jalan dan menimbulkan bau yang menusuk hidung; - Penghinaan terhadap agama, Tuhan, atau orang yang dianggap suci; - Penghinaan terhadap pengadilan dan delik ini juga biasanya dilakukan melalui publikasi yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan; dan - Tindak pidana fitnah.                                                           16 Hanafi, Amrani., dan Mahrus, Ali., op. Cit., hal. 128 17 ibid 18 Richard Card, op. Cit, hal. 75  B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Vicarious Liability Secara tradisional konsep ini telah diperluas terhadap suatu situasi dimana pengusaha bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaan. Tanggung jawab yang dipikul oleh majikan itu dapat terjadi satu diantara tiga hal berikut ini:19 1. Peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara vicarious; 2. Pengadilan telah mengembangkan doktrin pendelegasian dalam kasus pemberian lisensi. Doktrin tersebut berisi tentang pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu. Jadi harus ada prinsip pendelegasian; dan 3. Pengadilan dapat menginteprestasikan kata-kata dalam undang-undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha. Penerapan konsep vicarious liabilty ini pada awalnya hanya digunakan dalam hukum perdata. Namun dalam hukum pidana merupakan hal baru karena menyimpang dari asas kesalahan yang dianut selama ini. Pada akhirnya sejalan dengan perkembangan yang ada konsep ini mulai diterapkan pada kasus-kasus pidana. Perkembangan konsep ini didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya, yang pada dasarnya menganut asas precedent yang bersifat stare decises. Perkembangan  yang pesat mengenai vicarious liability terjadi di negara-negara yang menganut sistem common law, terutama di negara Inggris dan Amerika Serikat. Perkembangan di dua negara ini ternyata juga diikuti oleh negara-negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda, yakni sistem civil law termasuk Indonesia. Indonesia mendapat pengaruh dari konsep itu,                                                           19 C. M. V. Clarkson, Understanding Criminal Law, Second Edition, Fontana Press, London, 1995, hal. 108-109. Lex Et Societatis Vol. VI/No. 8/Okt/2018  20 walaupun tidak secara eksplisit mengakui adanya penerapan konsep vicarious liability, namun secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangan juga dalam praktek penegakan hukum lewat putusan-putusan pengadilan. Ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan konsep vicarious liability, yakni: a. Harus terdapat hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pekerja. b. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Berdasarkan syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan pekerja atau pegawai merupakan tanggung jawab majikan, tetapi hanya perbuatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan itulah yang dapat diterapkan konsep ini. Selain itu, ada 2 (dua) prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan konsep vicarious liability, yaitu: a). Prinsip Pendelegasian Prinsip ini berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, tetapi ia memberikan kepercayaan atau mendelegasikan secara penuh kepada seseorang untuk mengelola perusahaan tersebut. b). Tindakan buruh adalah tindakan majikan  Prinsip ini perkataan selling merupakan actus reus. Penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli harus dalam kondisi yang baik. Walaupun yang menjual itu adalah pekerja atau pegawainya tetapi yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adalah pemilik.   PENUTUP Asas kesalahan bukan merupakan satu-satunya asas yang dapat digunakan jika terjadi suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Dalam perkembangannya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ini terbagi dalam 2 (dua) konsep, yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability). Alasan utama penerapan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini digunakan oleh negara kita sudah tidak layak lagi digunakan karena masih menganut asas kesalahan. Oleh sebab itu perlu adanya produk hukum terbaru yang mengikuti perkembangan kejahatan yang muncul saat ini di negara kita yang mengatur konsep pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.  DAFTAR PUSTAKA C. M. V. Clarkson, Understanding Criminal Law, Second Edition, Fontana Press, London, 1995. Hanafi, Amrani dan Mahrus, Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan), Rajawali Press, Jakarta, 2015. Henry., Campbell, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1979 J. C. Smith., dan Brian Hogan, Criminal Law, Butterworths, London, 1978. Marise Cremona, Criminal Law, The Macmillan Press Ltd, London, 1989.  P. W. D. Redmond, J. P. Price, dan L. N. Stevens, General Principle of English Law, Macdonald and evans, London. Peter Gillies, Criminal Law, The Law Book Company, Sidney, 1990. Richard Card, Introduction to Criminal Law, Butterworths, London, 1984. Romli, Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.   Wayne., R., LaFave, Handbook on Criminal Law, West Publishing Co, 1972.      

ANALISIS HUKUM TERHADAP BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN KONSEP STRICT LIABILITY DAN VICARIOUS LIABILITY

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/23280/22975

ANALISIS HUKUM TERHADAP BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN KONSEP STRICT LIABILITY DAN VICARIOUS LIABILITY

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

LEX ET SOCIETATIS