One of the functions of political communication is to give information from top to bottom or vice versa, and with this horizontal information system will produce a mutual understanding between the state/government and organizations that become their subordinate. Political communication is a tool in managing, coordinating and regulate state institutions vertically or horizontall

Supriyatno, Yanto

English

Publikasi Jurnal Universitas Islam 45

PendahuluanNegara Indonesia adalah suatu negara yang terdiri kurang lebih 13.000pulau, yang terserak di suatu daerah sepanjang kurang lebih 3.000 mil melintangdari barat ke timur dan sepanjang kurang lebih 1.000 mil melintang dari utara keselatan. Sistem sosial masyarakat Indonesia mempunyai struktur yang istimewa,yaitu mejemuk secara “ganda”, atau kemajemukan struktur yang bersifatmultidimensional. Maksudnya, struktur sosial terpecah-pecah baik secarahorizontal maupun vertikal. Secara horizontal menghasilkan penggolongan sosial(deferensiasi sosial) dimana terdapat kurang lebih 636 suku dengan adat danbahasa yang berbeda juga terdapat 5 macam agama dan secara vertikalmenghasilkan pelapisan sosial (stratifikasi sosial) yaitu adanya lapisan-lapisansosial yang berdasarkan faktor-faktor kekuasaan politik dan kekayaan ekonomi.Keadaan negara seperti itu, membuat Negara Indonesia menjadi suatubangsa yang kaya akan keanekaragaman budaya tetapi hal itu merupakan juga halpatut diwaspadai bahwa keanekaragaman ini bisa memicu ke arah disintegrasibangsa, oleh kerena itu keadaan ini membuat pemerintah mempunyai tugas yangtidak ringan karena ia berkewajiban untuk menciptakan kesatuan dan rasaPERAN KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH DALAM MENCEGAHDISINTEGRASI BANGSAYanto SupriyatnoAbstractOne of the functions of political communication is to give information from top tobottom or vice versa, and with this horizontal information system will produce amutual understanding between the state/government and organizations thatbecome their subordinate. Political communication is a tool in managing,coordinating and regulate state institutions vertically or horizontally.Keywords: Political Communication, State Integration32 | Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010kebersamaan yang merupakan dasar pokok bagi terwujudnya suatu nation andstate building yang kokoh.Kekhawatiran mengenai terjadinya gejala disintegrasi bangsa itu sekarangini sudah mulai timbul seiring dengan beralihnya pemerintahan orde baru kepadapemerintahan orde reformasi dibawah pimpinan Presiden Abdurahman Wahidkemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono.Peralihan ini dibarengi dengan krisis multidimensional yang melanda bangsaIndonesia, mulai dari krisis ekonomi, politik, moral dan akhlak, krisis kepercayaankepada lembaga-lembaga pemerintahan mulai tingkat teratas sampai pada tingkatterendah bahkan krisis saling tidak percaya antara sesama warga bangsa sendiri.Direktur Pusat Penelitian Pembangunan Universitas Neuchatel, Jean-PierreGern (1985:8-10), mengatakan bahwa krisis yang terjadi dalam perubahan sosialdi berbagai negara dewasa ini tampaknya tidak dapat dianggap positif, kecualidalam beberapa hal seperti meningkatnya mobilisasi sosial. Alasannya tidakadanya perasaan kolektif akan adanya transisi menuju suatu tatanan sosial barudengan ciri-ciri yang bisa diramalkan. Persoalan besar yang perlu mendapatpemecahan mendesak adalah kapan dan sejauh mana masyarakat bisamendapatkan kembali hak-hak yang telah terenggut sebagai akibat carapengelolaan dan proses pembangunan masa lalu.Gerakan Menuju Disintegrasi Bangsa.Gerakan-gerakan dalam bentuk protes, unjuk rasa, keresahan dankerusuhan yang belum menunjukkan tanda-tanda akan surut menyiratkan bahwatingkat kekacauan yang dialami masyarakat memang cukup serius. Hal ini akanmembawa dampak terhadap eksistensi dan integrasi bangsa, apalagi dibanyakdaerah terutama di Aceh dan Papua cenderung ingin melepaskan diri dari NegaraKesatuan Republik Indonesia.Apa yang menyebabkan semua ini? Seperti kita ketahui pada masapemerintahan orde baru diberlakukan sistem pemerintahan yang sentralistikdimana semua aturan diatur oleh pemerintah pusat. Sedangkan suatu sistempolitik menurut David Easton (1971:92), adalah seperangkat interaksi yangdiabstraksikan dari totalitas kelakuan sosial, di mana nilai-nilai otoritatifdialokasikan kepada masyarakat. Sebagai suatu sistem, maka sistem politikmenurut Michael Rush and Philip Althoff (1983:244), terdiri dari subsistem-subsistem yang memiliki fungsi tertentu. Untuk berjalannya suatu sistem politik ,maka diperlukan mekanisme, dimana setiap struktur politik dapat berhubungandengan struktur politik lainnya berdasarkan fungsi yang melekat pada setiapstruktur politik. Interaksi di antara struktur-struktur politik dalam suatu sistemYanto Supriyatno – Peran Komunikasi Politik Pemerintah dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa | 33politik itu dapat dilihat sebagai unsur-unsur dari sistem komunikasi politik,meskipun tidak selamanya dan tidak semua unsur suatu sistem politik merupakanbagian struktural dari sistem politik.Interaksi unsur-unsur dalam sistem politik suatu negara tergantung sifatdari sistem politik negara tersebut, sifat dari sistem politik dapat dikelompokanpada dua kelompok yaitu sistem politik yang demokratis dan sistem politik yangtidak demokratis atau totaliter. Berdasarkan sifat sistem politik ini, sistem politikyang demokratis akan terlihat pola komunikasi tatap muka atau oleh Dan Nimmo(1989:184), disebut pola komunikasi dari satu kepala satu, dimana dalam polakomunikasi ini pembicaraan politik merupakan konsumsi sehari-hari masyarakat,sehingga membentuk partisipasi politik yang tergolong aktif.Sedangkan pola yang kedua, menurut Gabriel Almond and Sydney Verba,(1984:99), yaitu sistem politik totaliter menampilkan komunikasi politik satukepada semua, dimana pembicaraan politik lebih banyak ditemukan dalam mediamassa khususnya surat kabar. Dengan kata lain, media massa dijadikan saranapropaganda politik yang paling penting dalam kehidupan politik. Mengapademikian, karena pembicaraan politik secara tatap muka jarang dilakukan bahkantidak ditemui.Dalam kasus di Indonesia, sistem politik yang berlaku pada masa orde baruadalah sistem politik yang berada ditengah diantara keduanya dengan lebih beratkepada sistem politik yang totaliter. Hal ini bisa dilihat, dari apa yang terjadisekarang ini dimana terjadi kerusuhan-kerusuhan dan adanya tuntutan untukmerdeka merupakan akumulasi dari berbagai deprivasi atau perenggutanterhadap hak-hak yang dianggap wajar dimiliki setiap warganegara dari suatunegara yang berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial.Bila kita melihat semua permasalahan di atas, kita dapat menyimpulkanpenyebab semua itu adalah gagalnya pemerintah dalam menjalankan komunikasipolitik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hubungan pusatdengan daerah secara politis, daerah hanya dijadikan objek oleh negara denganmenerima beban, tugas dan kewajiban dari negara tanpa pernah bisamengembangkan kreasi dan inovasi dari daerah, hal inipun terlihat dari sumberpembiayaan APBD sebagian besar ditanggung oleh APBN sedangkan sebagianbesar kekayaan daerah diambil oleh pemerintah pusat dengan pembagian yangmerata pada semua daerah.Almond menggambarkan bahwa salah satu fungsi penting dari tujuh fungsisuatu sistem politik adalah komunikasi politik.1) Jadi kita dapat menyimpulkan1 Gabriel Almond & G.Bingham Jr Powel, Comparative Politics: System, Process, and Policy,Boston, Toronto: Litle Brown,1978, h. 14.34 | Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010bahwa komunikasi politik itu merupakan semacam “urat nadi” dari suatu sistempolitik di mana seluruh mekanisme kehidupan politik negara tergantungkepadanya.Pada masa reformasi dimana sistem politik sudah berubah menjadi sistempolitik yang demokratis, berubah pula pola interaksi dalam komunikasi politik.Pada masa ini komunikasi berlangsung secara tatap muka dimana rakyat denganbebas mengemukakan pendapat, berbicara tentang politik dan didukung olehmedia yang bebas. Namun pada masa inipun tuntutan masyarakat tersebut tidakdapat dipenuhi, disebabkan sarana komunikasi tidak terbangun secara lancarantara elit politik dengan rakyat dimana keinginan rakyat bertolak belakangdengan keinginan elit politik yang lebih banyak mementingkan urusan pribadi dankelompoknya, hal inilah yang menyebabkab semua persoalan bangsa tidak dapatdiselesaikan.Upaya Penyelesaian.Untuk mengatasi semua persoalan tersebut, sebenarnya ada jalan keluaryang bisa ditempuh yaitu bagaimana membina atau mengaktifkan komunikasipolitik antara pemegang kekuasaan dengan rakyat. Mengapa demikian? Sebabkomunikasi politik merupakan salah satu alat didalam mengatur,mengkoordinasikan serta mensikronkan lembaga-lembaga negara secara vertikalmaupun horizontal. Secara vertikal, ia mengatur mekanisme hubungan antarapemerintah dengan segenap lembaga dan organisasinya yang secara strukturfungsional saling berkaitan, dan secara horizontal ia mengatur danmengharmoniskan kehidupan bermasyarakat dengan menciptakan pengertiantimbal balik antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.Jadi salah satu fungsi komunikasi politik adalah mengalirkan informasibaik dari atas ke bawah ataupun sebaliknya, dan dengan informasi secarahorisontal inilah akan terjadi semacam proses saling memahami antaranegara/pemerintah dan organisasi-organisasi yang menjadi subordinatnya. Hal inipenting karena dengan melalui proses saling memahami ini kecenderunganotoriterisme dari negara dapat dikurangi, bahkan mungkin dapat dihilangkan.Sedang pada pihak rakyat akan timbul kesadaran untuk berpartisipasi sertamemberikan respons yang positif terhadap suatu kebijakan pemerintah.Informasi politik yang disalurkan melalui komunikasi yang baik akanmenciptakan suatu kesatuan pendapat atau konsensus nasional yang padaperkembangannya akan menumbuhkan stabilitas politik yang mantap gunamendukung pembangunan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam prosesdemokratisasi di Indonesia akan mengakibatkan goncangan-goncangan politikYanto Supriyatno – Peran Komunikasi Politik Pemerintah dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa | 35yang tinggi. Oleh karena itu pemerintah harus mengalirkan arus informasinyamengenai berbagai pembaharuan politiknya kepada rakyat. Hal ini perlu, karenajika tidak dilakukan maka pembaharuan tersebut akan mengalami kegagalan.Huntington menyebut ini sebagai modernisasi politik dan pembangunan politikyang pada dasarnya mencakup peningkatan kemampuan lembaga-lembaga politikdan lembaga lainnya dalam masyarakat untuk mampu memecahkan berbagaimasalah serta menampung berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat yang selaluberubah dengan cepat.2)Bila dibandingkan dengan Amerika Serikat, suatu negara federal yangterdiri dari beberapa negara bagian yang juga merupakan negara yangmempunyai kemajemukan yang tinggi, namun sifat pluralis ini tidak menyebabkanterjadinya kekacauan dan mengancam disintegrasi bangsa karena NegaraAmerika Serikat adalah negara federal yang sempurna sifat federalnya, karenakekuasaan pemerintah federal dirinci dalam konstitusinya, sehingga danakekuasaan (reserve of power) terletak pada negara bagian, dalam hal ini kekuasaanPemerintah Pusat sangat dibatasi.3) Dengan demikian kekuasaan untuk mengaturnegara dilaksanakan pada negara bagian sedang negara federal hanya mengaturhal-hal yang tidak diatur oleh negara bagian.Di samping itu budaya politik Bangsa Amerika yang bisa mempersatukanbangsa tersebut menurut Donald Devine4) mempunyai empat aspek yaitu:pertama, aspek komunitas, rakyat memikirkan diri sendiri dan mengingatkan dirisebagai sesama anggota suatu nation dan kesatuan politik yang sama. Kedua,perkembangan lambang-lambang yang mempersatukan dengan makna yangrelatif sama bagi setiap orang. Ketiga, perangkat aturan yang ditaati bersamatentang bagaimana pemerintahan harus berjalan, yang telah kita beri label dengankonsepsi bersama tentang autoritas dan keempat, kesepakatan atas nilai dantujuan fundamental, yaitu konsepsi tentang tujuan.Keempat prinsip yang mendasari budaya politik Bangsa Amerika tersebutjuga menjadi bagian dari konsensus politik Amerika Serikat ini dibuktikan denganadanya konsensus atas konsep kemerdekaan individual maupun nilai budaya,konsensus atas persamaan di bidang hukum, konsensus terhadap hak milikpersonal dan konsensus budaya mengenai dua hal, yaitu komitmen keagamaan2 Samuel Huntington, “Political Development and Political Decay” dalam Welch, Claude E, Jr.Political Modernization,19713 Roozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif,Jakarta: Rajawali Press, 2000, h. 934 Dan Nimmo, Komunikasi Politik: khalayak dan efek, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000, h.40-43.36 | Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010dan konsep pertanggungjawaban moral untuk meningkatkan kesejahteraananggota lain dalam komunitas.Dengan berpegang pada empat hal tersebut Bangsa Amerika bisamempertahankan keberadaan sebagai Bangsa bahkan menjadi suatu Bangsa yangsangat besar yang bisa mengatur bangsa-bangsa lain di dunia.Tekanan Pihak InternasionalPeranan pihak internasional terutama LSM -LSM dalam memberikanpengaruh berupa tekanan-tekanan dalam mencermati kasus Indonesia sangatbesar. Menurut Bruce Russet dan Harvey Starr, walaupun negara sebagai aktorsentral namun kehadiran lembaga-lembaga non government tidak dapatdiabaikan.5) Kehadiran lembaga-lembaga ini membawa pengaruh dalampengambilan keputusan pemerintahan karena lembaga-lembaga ini mempunyaidaya bargaining yang kuat dalam menekan pemerintahan hal ini disebabkanketergantungan negara pada lembaga-lembaga tersebut.Di samping itu, dengan dibukanya kebebasan berpendapat dan dibukanyapers bebas memunculkan lembaga-lembaga yang mengatasnamakan rakyat untukmembela kepentingan rakyat dengan gerakan-gerakan yang tidak bisa terkontrololeh pemerintah menyebabkan rakyat gampang sekali diadudombakan. Disamping itu, pemerintah tidak bisa bertindak dengan keras karena adanyapengawasan dari lembaga-lembaga internasional yang akan membawakonsekuensi dikucilkannya Indonesia dari dunia internasional jika bertindak tegasyang menurut mereka melanggar hak azasi manusia.Indonesia bisa saja menghiraukan berbagai persetujuan internasional atauorganisasi-organisasi internasional namun akibat yang ditimbulkan Indonesiaakan dihujani kritik, kecaman atau bahkan sanksi internasional. Indonesia belumtergolong negara yang mampu mempengaruhi perilaku negara-negara lain danIndonesia pun belum sepenuhnya bisa mengontrol situasi dalam negeri dan seringkali dipengaruhi oleh pihak luar terutama berupa intervensi dalam bidangekonomi. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak lagi independen secara murni,tetapi telah terlibat dalam interdependensi dengan munculnya hubungan-hubungan dengan negara dan organisasi di luar Indonesia.Pendekatan melalui Public Diplomacy.5 Bruce Russet and Harvey Starr, Word Politics, New York: W.H Freeman & Company,1985, h.31.Yanto Supriyatno – Peran Komunikasi Politik Pemerintah dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa | 37Pendekatan public diplomacy dimungkinkan bisa menyelesaikan persoalanyang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Publik diplomacy bisa dilaksanakanjika lembaga-lembaga pemerintah cukup peka terhadap suara-suara rakyat yangdisampaikan baik melalui massa cetak, penyampaian aspirasi ke DPR. Cara inimerupakan pertanda peningkatan demokratisasi politik dikalangan masyarakatdan bagi kalangan pemerintahan hal ini merupakan kesempatan mendengarsecara langsung apa keinginan dari masyarakatnya.Oleh karena itu dengan pendekatan ini, penguasa politik harus mendorongdigunakannya saluran politik langsung seperti menerima delegasi rakyat yangmenyampaikan protes atau tuntutan serta bersikap toleran terhadap pemberitaandi media massa yang menilai pelaksanaan tugas aparat pemerintahan. Tindakankeras yang dilakukan pemerintah berupa penutupan surat kabar atau penahananrakyat yang bersuara keras hendaknya dihindari karena hal ini akanmenyebabkan kurang efektifnya media cetak sebagai saluran komunikasi.Pendekatan ini juga mensyaratkan terbukanya saluran komunikasi, karenajika saluran komunikasi ini tertutup akan membahayakan sistem politik itusendiri. Di samping itu rakyat yang menyampaikan aspirasinya mengharapkanagar aspirasi yang mereka sampaikan diperhatikan dan dipenuhi. Dengandemikian permasalahan-permasalahan yang disampaikan rakyat tidak menumpukuntuk diselesaikan yang akhirnya akan membuat rakyat frustrasi dan selanjutnyarakyat akan antipati terhadap pemerintah.Dengan pendekatan ini pemerintah cepat tanggap tentang apa yangdiinginkan oleh rakyat dan cepat mengambil tindakan penyelesaian persoalantersebut, dengan demikian pola komunikasi yang terjadi antara rakyat denganpenguasa tidak lagi bersifat komando, dimana yang terjadi selama ini daerahhanya dijadikan objek dari pemerintah pusat dan tidak terjadi komunikasi duaarah.KesimpulanBerdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesiamasih dapat dipertahankan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, jikaPemerintah Indonesia sekarang dapat mengembangkan komunikasi politik secaradua arah, artinya pemerintah tidak lagi menganggap daerah sebagai objeksekaligus objek dari pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, tetapi daerahdifungsikan dapat mengurus dirinya sendiri dalam kerangka Negara KesatuanRepublik Indonesia.Dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerahdan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,38 | Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010memungkinkan daerah dapat mengembangkan dirinya sendiri menuju daerahyang maju dan berkembang. Tetapi berlakunya dua undang-undang tersebutdiiringi dengan banyak kekurangan-kekurangan yaitu dalam hal peraturan-peraturan yang mendukung berlakunya undang-undang belum dikeluarkan olehpemerintah sehingga pada saat ini banyak keraguan-keraguan yang dialamidaerah dalam melaksanakan undang-undang tersebut.Negara kesatuan juga dapat dipertahankan jika dalam hubunganpemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembangkan sistem komunikasi yangbaik, baik dalam komunikasi politik horizontal maupun dalam sistem politikvertikal. Komunikasi politik horizontal dapat dilakukan dengan melibatkan paraelit ke dalam lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat atau denganmelakukan pendekatan-pendekatan kultural. Komunikasi politik horizontal iniamat penting dilakukan, karena keberhasilan dari komunikasi ini akan membuatrakyat memiliki rasa the sense of belonging, yang akan membuat rakyat mengikutidan mendukung program-program pemerintah.Sebaliknya keberhasilan komunikasi politik horisontal juga akanmendukung terbentuknya komunikasi vertikal yaitu komunikasi antarapemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Komunikasi ini akan berhasil jikadilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan masyarakat.Terbentuknya komunikasi politik yang baik bagi suatu negara jika keduakomunikasi tersebut dapat seiring dan sejalan. Dengan demikian proses antarainput yang merupakan masukan dari rakyat akan dapat tersalurkan dengan baikdan akan menghasilkan output sesuai dengan keinginan rakyat.Daftar PustakaAlmond, Gabriel and Sydney Verba, Budaya Politik, Jakarta: Bina Aksara, 1984Almond, Gabriel & G. Bingham Jr. Powel, Comparative Politics: System, Process, andPolicy, Boston, Toronto: Litle Brown, 1978Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai SuatuAlternatif, Jakarta: Rajawali Press, 2000Davies, Morton and Vaufhan A. Lewis, Models of Political System, New York-Washington-London: Praeger, 1971Gern Pierre, Jean, Economic Globalization and Anomie , dalam Atteslander, Peter(ed), 1995Huntington, Samuel, “Political Development and Political Decay”, dalam Welch,Claude E, Jr. Political Modernization, 1971Yanto Supriyatno – Peran Komunikasi Politik Pemerintah dalam Mencegah Disintegrasi Bangsa | 39Nimmo, Dan, Komunikasi Politik, Bandung: Remaja Karya,1998Nimmo, Dan, Komunikasi Politik: khalayak dan efek , Bandung: Remaja Rosdakarya,2000Russet, Bruce, and Harvey Starr, Word Politics, New York: Freeman & Company,1985Rush, Michael and Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta, Rajawali,1983Welch, Claude E, Jr., Political Modernization, 1971*Drs. Yanto Supriyatno, M.Si. (Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPUNISMA Bekasi)

PERAN KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DISINTEGRASI BANGSA

https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/kybernan/article/download/639/526

PERAN KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DISINTEGRASI BANGSA

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Publikasi Jurnal Universitas Islam 45