Penelitian ini ingin menguji pengaruh kepemilikan saham oleh dewan komisaris,
ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, dan independensi
dewan komisaris terhadap biaya utang (obligasi). Populasi di dalam penelitian ini
adalah obligasi yang memiliki angka yield to maturity (t+1) di periode tahun
2012-2016. Metode sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode
analisis data menggunakan regresi berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 21.
Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan saham oleh dewan komisaris,
ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris dan independensi
dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap biaya utang obligasi. Hasil uji
sensitivitas pertama menunjukkan kepemilikan saham oleh dewan komisaris,
ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris dan independensi
dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hasil uji
sensitivitas kedua menunjukkan kepemilikan saham oleh dewan komisaris,
ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris dan independensi
dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap biaya utang obligasi. Hal tersebut
menunjukkan dewan komisaris belum mampu berkontribusi dalam penurunan
biaya utang obligasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan fenomena di Indonesia
bahwa hanya terdapat 4 perusahaan publik yang masuk ke dalam 50 TOP ASEN
penghargaan Asean Corporate Gorvenance Scorecard pada tahun 2017. Kondisi
tersebut menggambarkan tata kelola perusahaan publik di Indonesia masih lemah.
Hasil penelitian ini belum mampu mendukung teori keagenan dan teori
perusahaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh regulator seperti OJK untuk
memperbaiki standar dewan komisaris
