Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran yaitu
melalui pembangunan ketenagakerjaan dengan menempatkan TKI ke luar
negeri. Pemberangkatan TKI keluar negeri menyisakan masalah-masalah pada
keluarga yang ditinggalkannya. Berdasarkan kajian Bina Keluarga TKI
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2009
diperoleh berbagai hal yang perlu mendapat perhatian serius. Pada bidang
ekonomi, pekerja yang bekerja di luar negeri ternyata hasil kirimannya sebagian
besar untuk kegiatan konsumtif, di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
TKI, ternyata banyak terjadi perceraian sedangkan di bidang perlindungan anak,
ternyata anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja keluar negeri
sangat berpengaruh terhadap perkembangan anaknya. Proses pelaksanaan
program Bina Keluarga TKI di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang baru
sampai pada tahap persiapan, yaitu sosialisasi mengenai kebijakan bina
keluarga TKI. Sosialisasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 8 Januari
2014 dan selanjutnya diharapkan terbentuk pokja di tingkat kecamatan dan desa.
Namun, pada realitanya pasca sosialisasi belum ada tindak lanjutnya.
Tujuan penelitian adalah 1). Mendeskripsikan dan menganalisis kegagalan
implementasi kebijakan Bina Keluarga TKI di Kecamatan Donomulyo Kabupaten
Malang. 2) Membangun model implementasi Bina Keluarga TKI.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan berpikir sistem
(soft system methodology). Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 1).
Kegagalan implementasi kebijakan bina keluarga TKI di Desa Tlogosari
Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. a). Pengorganisasian dalam
mengimplementasikan program Bina Keluarga TKI. b). Sikap dan komitmen
stakeholder program Bina Keluarga TKI. c). Sumber daya yang mempengaruhi
implementasi program Bina Keluarga TKI. 2). Model konseptual implementasi
program Bina Keluarga TKI.
Hasil penelitian ini adalah 1) Kegagalan implementasi kebijakan Bina
Keluarga TKI disebabkan karena berbagai hal berikut: pertama, permasalahan
pengorganisasian kebijakan Bina Keluarga TKI disebabkan karena kurang
intensifnya komunikasi pada tim Pokja kabupaten, kecamatan dan desa. Kondisi
tersebut menyebabkan lemahnya struktur Pokja, belum adanya kesepakatan
program kerja, kurangnya keterpaduan hirarki. Di sisi lain tidak didukung dengan
adanya data mengenai keluarga TKI serta tidak adanya akses formal pihak-pihak
diluar tim Pokja untuk berpartisipasi. Kedua, permasalahan sikap dan komitmen
tim pokja disebabkan karena lemahnya kebermaknaan terhadap permasalahan
keluarga TKI bagi stakeholder. Hal ini menyebabkan lemahnya top leader
sehingga berdampak pada kurangnya komitmen tim Pokja. Di satu sisi dukungan
publik yang lemah turut mendukung permasalahan ini. Ketiga, permasalahan
pada sistem sumber daya terdapat permasalahan lemahnya SDM, dana dan
fasilitas. Lemahnya sumber daya berdampak pada belum terciptanya
keterpaduan hierarki pada tim Pokja dan kurangnya data mengenai keluarga TKI.
2) Dari berbagai permasalahan tersebut dibuat 3 (tiga) definisi permasalahan dan dari definisi permasalahan tersebut dibangun 3 (tiga) model konseptual yang
dianggap relevan dalam memberbaiki situasi permasalahan. Ketiga model
konseptual tersebut yaitu model konseptual I: pengorganisasian dalam
mengimplementasikan program Bina Keluarga TKI. Model ini merupakan solusi
dari permasalahan kurang intensifnya komunikasi tim Pokja Bina Keluarga TKI
tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; lemahnya struktur Pokja; belum adanya
kesepakatan bersama di dalam tim Pokja; belum adanya keterpaduan pada Tim
Pokja tingkat desa, kecamatan dan kabupaten; kurangnya info atau data tidak
akurat serta tidak adanya akses formal pihak-pihak luar untuk berpartisipasi
terbuka bagi para aktor di luar tim Pokja Bina Keluarga TKI untuk mempengaruhi
tujuan resmi. Model konseptual II: sikap dan komitmen stakeholder program Bina
Keluarga TKI. Model ini menjadi solusi dari permasalahan lemahnya top leader
Pokja Bina Keluarga TKI, kurangnya komitmen dari tim Pokja, lemahnya
dukungan publik, kurangnya kebermaknaan terhadap permasalahan keluarga
TKI bagi stakeholder. Model konseptual III: sumber daya yang mempengaruhi
implementasi program Bina Keluarga TKI. Model ini memberikan solusi dari
lemahnya dana, SDM dan fasilitas. Selanjutnya dibangun model konseptual IV:
implementasi kebijakan Bina Keluarga TKI, yang merupakan gabungan dari
model I, II dan III
