Latar Belakang: Penggunaan antibiotik yang tidak tepat merupakan suatu permasalahan global. Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan tingkat pertama, sehingga Apoteker di Puskesmas potensial berperan dalam mengoptimalkan penggunaan antibiotik yang bertanggung jawab. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi peran yang telah dan seharusnya dilakukan apoteker Puskesmas Kota Surabaya, serta mengetahui hambatan yang dialami dalam upaya mengoptimalkan penggunaan antibiotik. Metode: Penelitian kualitatif menggunakan wawancara semi terstruktur dilakukan pada seluruh apoteker yang bekerja di Puskesmas Kota Surabaya (n=63). Panduan wawancara terdiri dari dua (2) bagian yaitu identitas responden (sosiodemografi), dan peran terkait upaya mengoptimalkan penggunaan antibiotik. Informasi terkait peran untuk mengoptimalkan penggunaan antibiotik dianalisis secara Thematic Analysis dengan pendekatan induktif yang dibantu dengan pemetaan menggunakan Teori Behaviour Change Wheel (BCW), di mana mencakup sembilan (9) fungsi intervensi dan tujuh (7) strategi kebijakan. Hasil: Total terdapat 45 apoteker yang bersedia terlibat dalam penelitian ini (71,42). Aktivitas yang telah dilakukan apoteker dikelompokkan dalam empat (4) fungsi intervensi antara lain: Enablement, Education, Restriction, Training (beberapa fungsi intervensi dapat dilakukan secara kombinasi) dan satu (1) strategi kebijakan yaitu Regulation. Sedangkan aktivitas yang seharusnya dilakukan apoteker serupa dengan aktivitas yang telah dilakukan namun, ditemukan satu (1) fungsi intervensi baru yaitu: Persuasion. Ditinjau dari sisi pemangku kepentingan penggunaan antibiotik, hambatan untuk mengoptimalkan penggunaan antibiotik dapat dikelompokkan menjadi lima (5) tema, antara lain: apoteker, tenaga kesehatan lain (dokter), pihak manajemen Puskesmas dan pasien, dan kejadian pandemi COVID-19. Kesimpulan: Aktivitas yang sudah dilakukan maupun diusulkan dapat dijelaskan dengan Behaviour Change Wheel, namun terdapat beberapa fungsi intervensi (seperti Coercion, Incentivization, Environmental Restructuring, Modelling) atau kebijakan (Marketing, Guideline, Fiscal, Legislation, Social planning) yang belum ditemukan, sehingga perlu digali lebih lanjut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan