Pembangunan sektor pariwisa merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dalam konteks otonomi daerah pembangunan sektor pariwisata merupakan modal bagi daerah yang bersangkutan dalam rangka untuk meningkatkan potensi daerah dan secara signifikan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan di daerah. Faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh content atau isi dari kebijakan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pekerja anak pada sektor pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika melalui content atau isi dari kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan dengan menggunakan salah satu model implementasi dari Najam (1995). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa content atau isi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 belum berjalan dengan efektif karena belum dapat mencapai maksud dan target dari kebijakan, tidak sesuai dengan kondisi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika saat ini, serta belum adanya koordinasi yang baik antara lembaga terkait dengan kebijakan ini dengan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan
