Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara tertulis dituangkan
dalamperjanjian kerja tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya salah satu
atau keduabelah pihak melalaikan kewajibannya dan atau tidak memenuhi
haknya. Dengan tidakdipenuhinya hak atau kewajiban tersebut, dapat
menimbulkan perselisihan hubunganindustrial antara pekerja dengan pengusaha,
seperti yang terjadi dalam perkaraNomor : 722K/Pdt.Sus/2011, perselisihan bermula
ketika Sayed Fakhry yang bertindak sebagai Penggugat dimutasi oleh PT.
Conocophillips Indonesia Inc. Ltd yang bertindak sebagai Tergugat pada badan
hukum yang berbeda yaitu ke PT. ConocoPhillips Ramba Ltd yang mana mutasi
pada badan hukum yang berbeda adalah tidak sah dan melanggar ketentuan yang
diatur dalam PKB Bab XIV ayat (1), serta UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun
2013 dan UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Hal ini kemudian menjadi
lebih kompleks lagi ketika Hakim Judex Facti memutuskan bahwa Penggugat
dinyatakan telah mengundurkan diri dari PT.ConocoPhillips Ramba Ltd, yang
mana Penggugat tidak pernah membuat perjanjian kerja dengan PT.
ConocoPhillips Ramba Ltd sebelumnya. Berdasarkan hal itu maka penulis tertarik
melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu: 1).Apa penyebab
permohonan kasasi di tolak oleh Mahkamah Agung? 2). Apaakibat hukum yang
timbul dari putusan No. 722 K/Pdt. Sus/2011 tersebut?
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Sifat
penelitian adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka.
Adapun sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang dapat
dibedakan menjadi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum
tersier.
Hasil penelitian menunjukan bahwa1) penyebab dari permohonan
kasasipemohon kasasi di tolak yaitu Mahkamah Agung memutuskan permohonan
kasasi pemohon kasasi di tolak karena permohonan kasasi pemohon kasasi itu
tidak sah dari tahap pengadilan hubungan industrial yaitu perkaranya dinyatakan
telah ne bis in idem. Dan bahwa keberatan pemohon kasasi tidak memenuhi
ketentuan pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah di
ubah dan di tambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke
dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, sehingga sehingga permohonan
kasasi di pemohon kasasi di tolak. 2) Adapun akibat hukum bagi Penggugdi
/Pemohon Kasasi adalah dinyatakan telah mengundurkan diri, yang artinya bahwa
putusnya hubungan kerja Penggugat/Pemohon Kasasi. Akibat hukum bagi
Termohon Kasasi adalah membayarkan uang pisah kepada Penggugat/Pemohon
Kasasi