CHURINA, SAKIA

stiesia repository

  1  BAB 1 PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sistem perpajakan digunakan oleh sebagian besar negara di dunia untuk membayari pengeluaran pemerintahannya. Sama halnya Indonesia sebagai negara berkembang Indonesia juga ingin tumbuh dan bersaing dengan negara lain, dengan begitu dibutuhkan pembangunan di segala bidang. Dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyampaikan bahwa untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berlandaskan pancasila maka harus mendudukan perpajakan sebagai salah satu tanggungan kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Agar tercapainya tujuan negara, pajak berperan penting untuk membiayai anggaran belanja negara, Sehingga diperlukan biaya yang cukup besar, biaya tersebut berasal dari penerimaan APBN yang salah satunya dari pajak. Pendapatan pajak dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.743,6 Triliun pada tahun 2021 (Kemenkeu,2021). Pajak menjadi kontribusi wajib untuk Negara baik untuk orang pribadi maupun badan, sesuai undang-undang bersifat memaksa. Tidak berimbal balik dan untuk keperluan daerah juga kemakmuran rakyatnya (Mardiasmo,2018). Berdasarkan wewenang pemungutannya, Pajak dibagi menjadi Pajak Pusat/Negara dan Pajak Daerah. Pajak Pusat/Daerah merupakan Pajak yang memiliki kedaulatan dalam pemungutan pajak yang ada pada pemerintahan pusat dan dilaksanakan oleh2      Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Pusat diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk untuk kas Negara dan diperuntukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang termasuk pemungutan Pajak Pusat yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), PPN/PPnBM, Bea Materai. Pajak Daerah ialah Pajak yang berkedaulatan pada Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan penghasilannya akan masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kekuasaan bagi pemerintahan daerah dengan pemberian hak dan kewajiban dalam pengelolaan otonomi daerah dalam satu sistem pemerintahan Negara. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah  merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, Bahwa kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. 3       Berfungsinya otonomi daerah, membuat sebuah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola dan menggali sumber pendapatannya sendiri, disebabkan pemerintah daerah lebih mengetahui potensi yang dimiliki. Otonomi daerah merupakan berkedaulatan untuk mengatur diri sendiri baik urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sekitar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga setiap daerah memungut pajak daerah sebagai sumber pendapatannya dan membuat pembangunan yang merata. Pajak daerah terbagi menjadi dua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota. Pajak Daerah merupakan Hasil retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dikelola dengan benar akan memberikan dampak yang baik bagi pendapatan suatu daerah. Sehingga pemerintah daerah juga harus terus mengembangkan sumber pendapatan tersebut agar tercapai realisasi pendapatan daerah untuk setiap tahunnya (Lubnan Pahal B, 2015) Tabel 1 Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan daerah Kota Surabaya Tahun 2017-2021 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Realisasi (%) 2017 3,265,955,423,267  3,595,670,492,734   110.10  2018 3,615,432,902,416  3,817,402,592,324   105.59  2019 4,008,794,324,904  4,018,722,311,948   100.25  2020 3,770,223,284,323  3,276,840,036,302   86.91  2021 4,245,952,242,350  3,649,785,333,433   85.96  4           Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya                                                                                                                                                                      Pada Tabel 1. Dapat dilihat dari lima tahun terakhir terjadi naik turun dalam merealisasikan Penerimaan Pajak Daerah, dan terlihat pada awal pandemi yaitu di tahun 2019 realisasi mencapai 100,25% penurunan yang sama seperti tahun sebelumnya namun di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis dengan realisasi 86,91%  dan di tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi 85,96%. Artinya pandemi sangat mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah dalam Pendapatan Daerah. Masa pademi yang terjadi pada awal 2019 juga menjadi masalah cukup serius bagi perekonomian dunia. Sebagai mana yang tercantum pada peraturan walikota Surabaya nomor 23 tahun 2020, bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya cenderung terus meningkat yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,  dengan memperhatikan dampak lingkungan.  Dalam beberapa jenis Pajak Daerah diatas penulis memilih Pajak Air Tanah yang merupakan salah satu pendapatan yang dimanfaatkan oleh Badan Pendapatan Daerah. Penggunaan air tanah yang sangat dibutuhkan bagi segala kalangan dari mulai kebutuhan air tanah yang digunakan untuk kebutuhan industri hingga kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. sehingga membuat Badan Pendapatan Daerah tetap menerapkan pemungutan pajak bagi penggunaan air tanah. Tidak bisa dipungkiri Badan Pendapatan Daerah juga berupaya meningkatkan potensi pendapatan Air Tanah. Maka oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut seberapa besar pengaruh pendapatan pajak daerah pada masa pandemi. Sehingga 5       penulis memilih Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya sebagai tempat praktik dan memilih judul “ANALISIS PENGHITUNGAN PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH  PADA BADAN PENDAPATAN  DAERAH KOTA SURABAYA DI MASA PANDEMI” 1.2 Tujuan Studi Lapang Tujuan Studi Lapang yang dilakukan diharapkan untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut: 1. Mengetahui pengaruh pendapatan Pajak Air Tanah pada masa pandemi. 2. Mengetahui lebih dalam mengenai dasar pengenaan Pajak Air Tanah. 3. Mengetahui tarif dan cara perhitungan pada Pajak Air Tanah. 1.3 Manfaat Studi Lapang Studi lapang yang dilakukan penulis diharapkan mampu memberikan manfaat bagi: 1. Praktisi  Hasil Studi lapang ini diharapkan menjadi informasi dan masukan bagi wajib pajak yang belum mengerti mengenai pemungutan tarif pada beberapa jenis pajak daerah. Dan juga pentingnya peran wajib pajak dalam meningkatkan pendapatan daerah yang akan berpengaruh dalam banyak aspek. 2. Teoritis Studi lapang ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada pembaca mengenai Pajak Daerah. Dan juga mengetahui jenis pajak daerah beserta dengan cara hitung dan dasar pengenaan. Lebih mengetahui mengenai pemungutan Pajak 6       Air Tanah. Juga dapat digunakan sebagai bahan tambah informasi pada perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang  Ruang Lingkup merupakan batasan cakupan  agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan menghindari melebarnya pembahasan masalah yang akan dikaji, maka penulis hanya membahas mengenai Analisis Penghitungan Pendapatan Pajak Air Tanah Pada Badan Pendapatan  Daerah Kota Surabaya Di Masa Pandemi. 1.5  Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dilakukan penulis agar data yang disajikan akurat dan menjadi fakta pendukung lainnya yang diperlukan oleh penulis. Maka penulis menggunakan  beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut: 1. Observasi Dalam melakukan observasi penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. 2. Wawancara Data yang diperoleh melalui wawancara yaitu dengan tanya jawab langsung dengan kepala sub pendataan dan juga staf bidang pajak air tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. 3. Dokumentasi      Penulis menggunakan dokumentasi untuk pengambilan dokumentasi secara resmi sebagai objek pengembangan bagi penulis mengenai proses transaksi pajak yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. 7       1.6  Jadwal Studi Lapang Studi lapang dilakukan pada bulan Februari 2022 hingga bulan April 2022. Waktu yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara, proses pembuatan laporan, sampai dengan pengumpulan hasil laporan Tugas Akhir.               

ANALISIS PENGHITUNGAN PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH PADA BADAN PENDAPATAN  DAERAH KOTA SURABAYA DI MASA PANDEMI

https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/4940/1/BAB%201.pdf

ANALISIS PENGHITUNGAN PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA DI MASA PANDEMI

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

stiesia repository