PERAN HUMAS PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KONFLIK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAN REVITALISASI ALUN-ALUN KOTA GRESIK PERIODE MARET – SEPTEMBER 2017
Penelitian ini membahas tentang peran Divisi atau Bagian Humas lembaga pemerintahan terkait penanganan sebuah konflik antara lembaga pemerintahan dengan pihak dari masyarakat yang disebabkan suatu kebijakan, dengan mengambil sebuah studi kasus konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait kebijakan revitalisasi alun-alun Kota Gresik dan pembangunan Islamic Center pada tahun 2017. Konflik yang terjadi berawal dari adanya beberapa golongan dari masyarakat yang kontra dengan kebijakan serta pihak yang merasa dirugikan dalam proyek tersebut, yakni aliansi Forum Masyarakat Peduli Cagar Budaya Gresik (FMPCBG) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Gresik. Pada periode konflik, citra lembaga berada dalam kondisi rawan untuk mengalami krisis, krisis citra tentu berdampak merugikan terutama bagi lembaga pemerintahan karena menyangkut kepercayaan dan dukungan masyarakat pada kinerja lembaga, hal ini akan mempengaruhi jalannya pemerintahan dimasa mendatang. Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Gresik memfokuskan peran sebagai Teknisi Komunikasi (journalist in resident) dengan menerapkan strategi merancang pesan dalam bentuk berita, yaitu Strategi Publikasi, Strategi Argumentasi, Strategi Persuasi, dan Strategi Citra guna mempertahankan citra baik lembaga dan mengedukasi masyarakat awam agar tumbuh pemahaman, dengan tujuan untuk mendukung upaya pengelolaan konflik yang dilakukan oleh pengampu kebijakan
