This is a study on development of decentralization politics in some Asian countries, Malaysia, Thailand, the Philippines and Indonesia. It seems that some factors likelocal government, participating of people and non government sector are really needed to develop their regencies or local developmen

Supriyatno, Yanto

Publikasi Jurnal Universitas Islam 45

PendahuluanKebijakan desentralisasi telah banyak dilakukan di beberapa negaraseperti negara Asia Timur, yaitu Korea, Jepang dan Cina serta negara-negara Aseanseperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Philipina ini terlihat negara-negaratersebut telah sejak lama memulai usaha-usaha meningkatkan perananpemerintah daerah dalam pembangunan daerah yang melibatkan pemerintahdaerah, partisipasi penduduk lokal dan sektor swasta. Ketiga unsur tersebutmempunyai peran yang sangat penting dalam apa yang disebut era desentralisasiyang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.Tulisan ini ditujukan bagi para pengamat dan mahasiswa yang inginmempelajari sistem pemerintahan negara lain, dalam hal ini beberapa negaraAsean dan Asia Timur. Perbandingan yang disusun melihat dari perkembangansumber pendapatan asli daerah, sistem pemeliharaan struktur dan partisipasimasyarakat di empat negara tersebut.PERBANDINGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI DI BEBERAPANEGARA ASIA TENGGARAYanto SupriyatnoAbstractThis is a study on development of decentralization politics in some Asian countries,Malaysia, Thailand, the Philippines and Indonesia. It seems that some factors likelocal government, participating of people and non government sector are reallyneeded to develop their regencies or local development.Keywords: Decentralization Policy, Comparative Policy, South East AsiaCountriesYanto Supriyatno – Perbandingan Kebijakan Desentralisasi di Beberapa Negara Asia Tenggara | 15Perkembangan Pemerintahan Daerah Sejak KemerdekaanDitinjau dari perkembangan sejarah, Indonesia, Malaysia, Philipina danThailand memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Indonesia yang telah dijajahBelanda selama 350 tahun telah mengadopsi sistem pemerintahan daerah darinegara tersebut. Sementara Malaysia yang dijajah Inggris menerapkan sistempemerintahan daerah dari Inggris. Sedangkan Philipina telah dijajah oleh Spanyoldan kemudian Amerika Serikat banyak mengambil alih pengalaman dari keduanegara itu, dan terutama dari Amerika Serikat. Thailand yang tidak pernah dijajah,banyak terpengaruh oleh sistem pemerintahan daerah baik dari Eropa maupunAmerika Serikat.Di Indonesia proses desentralisasi sudah dimulai sejak tahun 1903, ketikaPemerintah Belanda mengeluarkan suatu undang-undang Desentralisasi yangdisebut dengan “Decentralizatie Wet”, di mana daerah dibagi-bagi menjadiKaresidenan dan Kota (Gementee). Kemudian pada tahun 1922, PemerintahHindia Belanda berusaha menyempurnakan pemerintahan daerah denganmengeluarkan Undang-undang Restrukturisasi Administrasi, di mana gementeedibagi menjadi Kota dan Kabupaten. Pemerintah penjajah kemudianmengeluarkan Ordonansi pemerintahan Propinsi di Jawa yaitu tahun 1925pembentukan Propinsi Jawa Barat, 1927 Propinsi Jawa Timur dan 1929 PropinsiJawa Tengah. Undang-undang Nomor 264 tahun 1937, mengatur derah-daerahotonom di luar Jawa.Setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal17 Agustus 1945, undang-undang pertama yang dibuat adalah Undang-UndangPemerintahan Daerah (UU No. 1 tahun 1945 tentang Tugas-Tugas Komite DaerahNasional) dimana daerah dibagi tiga yaitu Karesidenan, Kotamadya danKabupaten. Pada tahun 1948, UU No. 1 tahun 1945 digantikan oleh UU No. 22Tahun 1948 yang memiliki 5 (lima) butir penting yaitu:(1) Dasar implementasi desentralisasi sebagai suatu alat untuk mempercepatterwujudnya kesejahteraan sosial bagi rakyat di daerah-daerah;(2) Pembentukan tiga tingkat pemerintahan daerah otonom: Propinsi (Tk.I),Kabupaten dan Kotamadya (Tk.II), dan Desa, Kota Kecil, Nagari, dan lain-lain(Tk.III);(3) Memodernisasi pemerintahan desa;(4) Menghapuskan dualisme dalam pemerintahan daerah;(5) Membentuk daerah-daerah istimewa.Kemudian pada tahun 1950, ketika Indonesia berubah menjadi RepublikIndonesia Serikat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1950,dimana Pemerintah Daerah dibagi menjadi tiga tingkat: Propinsi (Tk. I),16 | Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010Kabupaten dan Kotamadya (Tk.II) dan Desa/Kelurahan (Tk. III). Sejak itu hinggatahun 1974 baru muncul lagi UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerahyang Peraturan Pemerintahannya dikeluarkan setelah menunggu 18 tahun yaituPP No. 45 Tahun 1992, Kemudian pemerintah mengeluarkan lagi UU No. 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Sementara itu Malaysia, yang mendapat kemerdekaan dari Inggrismenganut sistem pemerintahan daerah dan negara tersebut secara perlahan-lahanmengembangkan sistem pemerintahan daerahnya yang disesuaikan dengankondisi sosial dan budaya setempat. Ciri-ciri dari undang-undang pemerintahdaerah Malaysia mencerminkan suatu lingkungan sosio-ekonomi dan politiknasional bangsa Malaysia; yang merupakan bangsa Federal terdiri dari 9Kesultanan dan 3 propinsi (Penang, Sabah dan Sarawak). Pemerintah Daerah diNegara ini mengalami perkembangan yang tidak menggembirakan. PernahPemerintah Malaysia mencoba menerapkan pemerintah daerah perwakilan, dimana dewan daerah dipilih, tetapi kemudian karena daerah dianggap belumcukup dewasa untuk suatu proses demokrasi, sistem pemerintah daerahperwakilan tersebut dihentikan dan para pemimpinnya ditunjuk oleh PemerintahNegara bagian.Di Philipina, perkembangan pemerintahan daerah menuju kepada prosesdesentralisasi politik (devolusi) terjadi karena tuntutan daerah untuk mengurusrumah tangganya sendiri. Bab 10 dari Konstitusi Negara menyatakan bahwakongres akan membuat suatu undang-undang pemerintah daerah yang akanmemberikan struktur pemda yang lebih responsif dan akuntabel yang dibuatmelalui suatu sistem desentralisasi dengan mekanisme yang efektif atas recall,inisiatif dan referendum, melimpahkan kekuasaan tanggung jawab atas dana dansumber daya kepada pemerintah daerah dan menyediakan segala sesuatu denganorganisasi dan operasi pemda. Sejak tahun 1992, pemerintah daerah Philipinatelah menikmati Undang-Undang Pemerintahan Daerah.Sementara itu perkembangan pemerintahan daerah di Thailand, yangmerupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mendapatkankemerdekaannya dari tangan penjajah, sesuai dengan perkembangan pemerintahyang menganut sistem monarki absolut. Sejak itu Thailand telah melaksanakansistem pemerintah daerah selama 70 tahun dengan mengambil contoh-contoh darinegara-negara Eropa, dimana keluarga kerajaan banyak belajar danmengadopsinya melalui pembuatan konstitusi yang dapat diterima oleh rakyatThailand. Selama ini Thailand telah 16 kali merobah konstitusinya dan terakhirkonstitusi baru telah dibuat pada tahun 1998, di mana banyak hal-hal yangmengatur pemerintah daerah.Yanto Supriyatno – Perbandingan Kebijakan Desentralisasi di Beberapa Negara Asia Tenggara | 17Sumber-sumber Pendapatan Bagi Pemerintah DaerahDesentralisasi tanpa diikuti dengan suatu kebijakan perimbangankeuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pasti akan gagal. Daerah sangatmembutuhkan dana sehingga dapat mengelola rumah tangganya dengan baik.Secara tradisional, keempat negara: Indonesia, Malaysia, Philipina dan Thailand,pada umumnya memiliki sumber pendapatan yang sama seperti pajak lokal(property, hotel dan restoran serta pajak hiburan), retribusi, perijinan danpendapatan dari badan usaha milik daerah (BUMD).Bagi Pemerintah Daerah di Indonesia, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,diharapkan dapat memperoleh pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkandengan periode sebelumnya. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, sumber pendapatandaerah dapat dirinci sebagai berikut :1. Hasil pajak daerah;2. Hasil retribusi daerah;3. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan;4. Lain-lain pendapat asli daerah yang sah.Sementara itu pemerintah daerah di Malaysia menyandarkan sumberpendapatannya dari sumber tradisional dan subsidi dari pemerintah negarabagian. Beberapa pemerintah daerah menerima dana bantuan dari tarif bea.Sumber lain yang dapat diterima oleh daerah dari denda-denda (hal ini karenapenerapan enforcement yang sangat tegas), obat-obatan dan keuntungan.Pemerintah daerah di Philipina menerima jatah (allotment) dari andilpendapatan internal melalui pengumpulan pajak lokal, andil dari kekayaanpemerintah pusat, andil dari keuntungan yang diperoleh dari perusahaan miliknegara, pinjaman, surat obligasi, surat hutang dan lain-lain.Sedangkan di Thailand pemerintah daerah di samping mendapatkandananya dari sumber-sumber tradisional, seperti yang disebutkan di atas, jugamendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk grant,sumbangan, subsidi dan perijinan tanah (locus).Pemerintah Daerah Ditinjau dari Kerangka Perundang-undanganSeperti telah disebutkan di atas, Pemerintah Daerah di empat negara AsiaTenggara ini berkembang sesuai dengan perkembangan perundang-undangan darimasing-masing negara itu. Indonesia, misalnya UU No. 5 Tahun 1974,menyatakan bahwa otonomi daerah ditekankan sebagai otonomi yang18 | Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010bertanggung jawab, dan memprioritaskan keharmonisan dan demokrasi, yangbertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam memberikanpelayanan umum dan menjaga kestabilan politik dan integritas bangsa. Tigaprinsip dasar desentralisasi yang diterapkan adalah desentralisasi politik(devolusi), dekonsentrasi dan tugas pembantuan.Dengan digantinya UU No. 5 Tahun 1974 dengan UU No. 22 Tahun 1999dan kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, daerah dapat dikatakanmendapatkan otonomi penuh dalam arti daerah dapat mengelola segala urusan,kecuali urusan pertahanan dan keamanan, luar negeri, moneter, peradilan, agamadan urusan-urusan lain yang masih membutuhkan penanganan pemerintah pusat.Sedang dekonsentrasi hanya diserahkan kepada pemerintah propinsi, dan tugaspembantuan dapat dilakukan oleh setiap pemda yang mendapat tugas daripemerintah.Sementara itu pemerintah daerah di Malaysia mendasarkan segalakegiatannya pada Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 1976 (LocalGovernment Act. 196), yang mengatur kewenangan, tugas-tugas, tanggung jawabdan fungsi pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah daerah di Philipinamendasarkan pada undang-undang Pemerintah Daerah tahun 1991 (LocalGovernment Code, 1991). Undang-undang ini sangat komprehensif, menyentuhmulai dari struktur, fungsi dan kewenangan termasuk perpajakan dan hubunganantar pemerintahan.Di Thailand, pemerintah daerah baru saja melaksanakan undang-undangyang baru, setelah lama sekali mendasarkan pada Undang-undang Pemerintahantahun 1993 (Publik Administration Act. 1993) yang memberikan dasarpemerintahan di daerah. Di dalam undang-undang tersebut, Pemerintah Daerahhanya berfungsi sebagai pelaksana saja. Segala sesuatu diputuskan dari Bangkok.Tetapi setelah konstitusi baru dibuat dan dilaksanakan sejak tahun 1998, perananpemerintah daerah semakin jelas. Pemerintah pusat di Bangkok mulaimemberikan beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah seperti di bidangpengumpulan pajak dan retribusi.Struktur Pemerintahan DaerahSistem pemerintahan daerah di empat negara Asean tersebut di atasmempunyai latar belakang sejarah yang berbeda, tetapi pada umumnya memilikiperanan pada tingkat bawah, yaitu bahwa semua pemerintah daerah mempunyaihubungan yang sangat erat dengan pemerintah tingkat yang lebih tinggi baikpemerintah propinsi maupun negara bagian, atau ke pemerintah pusat. BiasanyaYanto Supriyatno – Perbandingan Kebijakan Desentralisasi di Beberapa Negara Asia Tenggara | 19tingkat yang lebih tinggi mempunyai pengaruh yang besar tentang pemerintahlokal.Dilihat dari struktur pemerintahan masing-masing negara, kita dapatmelihat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan. Dari strukturpemerintahan di Indonesia, ada lima lembaga tinggi negara yaitu MPR, DPR,Presiden, MA dan BPK. Presiden merupakan jabatan eksekutif tertinggi, disamping itu MPR dan DPR merupakan lembaga legislatif. Presiden dan anggotalegislatif dipilih secara langsung oleh rakyat lewat Pemilihan Umum. Presidendibantu oleh para menteri. Pemerintah daerah dibagi menjadi Pemerintah DaerahPropinsi dipimpin oleh Gubernur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yangdipimpin oleh Bupati/Walikota. Di bawah Kabupaten/Kota terdapat Kecamatandan Pemerintah Daerah paling bawah adalah Desa/Kelurahan. Sementara itu ditingkat daerah (propinsi dan kabupaten/kota), kementerian sektoral mempunyaikantor-kantor wilayah, yang dalam UU No. 34 Tahun 2004 semua dihibahkan kepemerintah daerah.Struktur Pemerintahan di Malaysia menganut sistem Parlementer duakamar yang terdiri dari DPK dan Senat. Kabinet merupakan suatu Dewan Menteriyang dipimpin oleh Perdana Menteri dan terdiri dari anggota Parlemen yangditunjuk Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan lembaga eksekutif yang secarakolektif bertanggung jawab kepada Parlemen. Di tingkat Negara BagianKesultanan merupakan lembaga tertinggi, yang bertindak sebagai penasehatDewan Eksekutif Negara Bagian yang diketuai oleh seorang Menteri Besar. SemuaNegara bagian mempunyai sistem legislatif satu kamar. Di tingkat lokal dewandistrik dipimpin oleh seorang Walikota atau Presiden Komite yang bertanggungjawab atas segala kegiatan pemerintahan lokal. Kedua pemerintah daerah tersebutberada di bawah kendali pemerintah negara bagian.Dalam sistem federal, seperti yang dianut oleh Malaysia, pejabat distrikmerupakan pejabat kunci di dalam sistem pemerintahan daerah. Dewan Kotaterdiri dari pejabat sipil negara, seperti perencana kota dan pejabat kesehatan. Didewan yang lebih mapan, mayoritas dari mereka dipilih, di lain dewan tetapditunjuk dari warga setempat dan bukan dipilih. Pejabat Distrik pada banyakkasus merupakan seorang ketua. Pada dekade terakhir (1970-an) dewanpemerintah dan desa dengan anggota dan ketua yang dipilih telah diterapkanuntuk 27 distrik, dewan lokal, dengan anggota dewan dan ketuanya dipilih, telahdiberlakukan di 310 kota dan desa, tetapi sejak diberlakukannya Local GovernmentAct tahun 1976, restrukturisasi di pemerintah daerah dilaksanakan dan sejak itujabatan Walikota ditentukan dan ditunjuk oleh pemerintah pusat, dalam hal inidiwakili oleh Pemerintah Negara Bagian.20 | Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010Pemerintah Nasional Philipina terdiri dari: cabang eksekutif dipimpinoleh seorang Presiden, cabang legislatif dan cabang peradilan. Cabang eksekutifterdiri dari Menteri Kabinet (cabinet secretaries), birokrasi nasional dan militer.Cabang Legislatif atau Kongres terdiri dari 24 anggota Senat dan 220 anggota DPR.Cabang Peradilan terdiri dari Mahkamah Agung, Court of Appeals. PengadilanDaerah dan Pengadilan Khusus (Pengadilan anak dan keluarga) sub divisi danNegara adalah propinsi, Kota Besar, Kota Kecil dan Desa (Barangai).Struktur Pemerintahan Thailand yang menganut sistem Monarki,memiliki parlemen yang terdiri dari dua kamar: DPR (500 anggota) dan Senat(200 anggota dipilih). DPR terdiri dari 100 wakil proposional dari 400 anggotayang dipilih langsung dari 400 konstituen, Pemerintah Pusat (eksekutif) terdiridari kantor Perdana Menteri, 13 kementrian dan 30 Menteri dalam Kabinet.Gubernur Propinsi, Kepala Distrik dan Sub Distrik bertanggung jawab ataspemerintahan propinsi. Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan melalui BangkokMetropolitan Administration (BMA), kota-kota memerintah daerah pusatperkotaan di propinsi dan Kota Pattaya. Pemerintah daerah pedesaan termasukOrganisasi Pemerintahan Propinsi, Organisasi Pemerintahan Tambon danOrganisasi Pemerintahan Sukhapiban.Daftar PustakaSaffell, David C. dan Harry Basehart, 1994, Reading in State and Local Government:Problem and Prospect, New York: Mc Graw Hill Inc.Watt. Peter A., 1996, Local Government Principles and Practice, London: Whiterby.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*Drs. Yanto Supriyatno, M.Si. (Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPUNISMA Bekasi)

English

PERBANDINGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI DI BEBERAPA NEGARA ASIA TENGGARA

https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/kybernan/article/download/637/524

PERBANDINGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI DI BEBERAPA NEGARA ASIA TENGGARA

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Publikasi Jurnal Universitas Islam 45