Dalam penulisan penelitian ini membahas tentang pertimbanagan Seorang hakim untuk kejahatan melarikan diri anak kecil berdasarkan Bagian 332(1) KUHP Kedua untuk melarikan diri seorang wanita dengan penipuan, kekerasan atau ancaman Hukuman hingga 9 tahun penjara Kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan seorang wanita melalui atau tanpa perilaku pernikahan, dan pelaku perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan akibat perbuatan itu dapat dipidana apabila korban melakukan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode normati

Busyro, Marwan

Faisal, Muhammad

English

Portal Jurnal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

3399   JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398 http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 9 No. 7  Tahun 2022  PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA MEMBAWA LARI  ANAK DIBAWAH UMUR    Marwan Busyro, Muhammad Faisal  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan  ABSTRAK1  Dalam penulisan penelitian ini membahas tentang pertimbanagan Seorang hakim untuk kejahatan melarikan diri anak kecil berdasarkan Bagian 332(1) KUHP Kedua untuk melarikan diri seorang wanita dengan penipuan, kekerasan atau ancaman Hukuman hingga 9 tahun penjara Kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan seorang wanita melalui atau tanpa perilaku pernikahan, dan pelaku perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan akibat perbuatan itu dapat dipidana apabila korban melakukan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode normatif. Kata Kunci :  Pertimbanagan, Hakim, Hukuman.      PENDAHULUAN Indonesia negara hukum menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk untuk menjamin perlindungan terhadap anak, karena anak adalah merupakan penerus bangsa dan menjungjung tinggi harkat dan martabat terhadap anak, sesuai dengan judul penelitian penulis tersebut di atas dimana seorang terdakwa dalam melakukan tindak pidana melarikan anak dibawah umur, maka dalam hal pertimbangannya hakim harus jeli dalam melakukan  atau menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa baik dari segi surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan  Kemudian juga di dalam menjatuhkan hukuman itu pihak korban yaitu anak dibawah umur harus juga dilindungan karena anak tersebut dalam pengertiannya sebagaimana yang termuat dalam Undang-unang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaiaman yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penjelasannya mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  11E-Mail         : marwan.busyro@um-tapsel.ac.id    DOI           : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v9i7. 3399-3404     Publisher   : ©2022 UM- Tapsel Press Marwan Busyro, Muhammad Faisal | Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa...(Hal 3399-3404)   3400   Selanjutnya apabila dilihat dari penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut di atas, maka setiap anak harus dilindungi untuk menjamin adanya hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisifasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya dan tidak adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak tersebut Kemudian sebagaimana yang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 1 mengatakan :  1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi  Seorang anak dibawah umur sebagai korban kejahatan maupun sebagai korban tindak pidana sebagaibagamana yang terdapat dalam Pasal 332  Ayat (1) ke-2 KUHP maka dengan ini pihak korban atau keluarga korban seharusnya melakukan penuntutan dan melaporkannya ke pihak Kepolisian bahwa salah satu keluarganya telah menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan membawa lari  Menurut Sumiarti tentang pengertian Negara adalah penjamin kesejahteraan setiap warga negara, perlindungan hak asasi manusia, anak amanah, karunia Tuhan Yang Maha Esa, harkat dan martabat bangsa yang sedang bertunas, dan nilai potensi keturunan cita-cita bangsa. Mengenai tindak pidana buronan terhadap anak di bawah umur, Wojowasito, S menjelaskan bahwa perbuatan tersebut untuk melampiaskan keinginannya terhadap anak di bawah umur dengan cara mengeluarkan anak di bawah umur sebagai sarana gratifikasi, pelanggaran moral dan/atau hukum yang berlaku, sehingga sangat tidak manusiawi. jika anak di bawah umur menjadi korban pemerkosaan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana melarikan anak dibawah umur dalam proses pemeriksaan di Pengadilan sangat penting karena para Hakim yang meminpin persidangan dalam pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam menjatuhkan hukuman tidak semudah yang dibayangkan karena yang menjadikorban anak dibawah umur, dimana kita mengetahui bahwa anak sebagai korban atas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan merusak mental, pisik, psikisnya akibat perbuatan terdakwa,  Dalam hal ini apabila terjadai kasus sepreti itu Jaksa Penuntut harus secara detail dalam melakukan ataupun membuat surat dakwaan karena anak dibawah umur sebagai korbannya harus dilindungi baik dari segi Undang-undang perlindungan anak maupun system peradilan anak. Kejahatan melarikan anak dibawah umur dapat dikatakan sebagai schaking yang diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP penjelasan S. Wojowasito tindakan pidana ini adalah adalah delik aduan secara leksikal schaking berasal dari kata kerja schaken yang berarti menculik gadis atau wanita Marwan Busyro, Muhammad Faisal | Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa...(Hal 3399-3404)   3401   Terhadap uraian penulis dimana anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana yang dilakukan pelaku harus dilakukan pembinaan agar anak dapat menikmati masa kecilnya dalam hal ini pihak orang tua yang melakukan pengawasan dan bagi aparat penegak hukum dapat pro aktif melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat supaya masyarakat dapat mengerti apa hukum itu agar nantinya anak dibawah umur tersebut terhindar dari pelaku tindak pidana dan korban kejahatan yang dilakukan terdakwa seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 332  Ayat (1) ke-2 KUHP yaitu kejahatan tindak pidana melarikan anak dibawah umur  Terhadap kejahatan terhadap anak dibawah umur disebut Bullying dalam pengertian Bullying Mohammad Mahpur menjelaskan dampak ketidak berhasilan orangtua dan sekolah dalam mendidik anak terdapaat empat macam :  1. Bullying secara fisik, menarik rambut, meninju, memukul, mendorong, menusuk. 2. Bullying secara emosional, menolak, meneror, mengisolasi atau menjauhkan, menekan, memeras, memfitnah, menghina, dan adanya diskriminasi berdasarkan ras, ketidakmampuan , dan etnik. 3. Bullying secara verbal, memberikan nama panggilan, mengejek, dan menggosip. 4. Bullying secara seksual, berbuat cabul, dan adanya pelecehan seksual  Selanjutnya apabila dilihat dari segi Sistem Peradilan Anak dimana anak sebagai korban kejahatan tindak pidana seperti dalam penelitian penulis ini tentang terdakwa melarikan anak dibawah umur sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perdilan Anak yang mengatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut diatas apabila dikaitkan dengan judul penelitian masih tetap dalam kategori tentang anak dibawah umur karena yang menjadi korban dalam penelitian ini adalah anak dibawah umur, maka terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana melarikan anak dibawah umyr ini dalam persidangannyapun harus hati-hati karena sebagai anak masih belum mengerti tentang masalah hukum, kemudian juga terhadap Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa harus memikirkan agar nantinya anak dibawah umur ini tidak terbebani oleh pikiran yang menjatuhkan mentalnya dan trauma bagi dirinya sendiri   PEMBAHASAN  Dalam pembahasan tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam melakukantindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 332  Ayat (1) ke-2 KUHP yang mengatakan melarikan anak dibawah umur, harus mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya terhadap korban yaitu anak dibawah umur  Pengertian anak pada Pasal 34 Undang-undnag Dasar tahun 1945 yang Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sesuai dalam Pasal 34 Undang-undang Marwan Busyro, Muhammad Faisal | Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa...(Hal 3399-3404)   3402   Dasar 1945, anak-anak seharusnya dipelihara oleh Negara. Irma Setyowati Soemitri member defenisi  seorang anak yang harus memproleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau dapat juga dikatakan bahwa anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan Sedangkan pengertian anak dibawah umur dalam hukum pidana Jika anak di bawah umur dituntut untuk perilaku di bawah usia 16 tahun dan tidak dapat dihukum, itu dikembalikan kepada orang tua atau agen sosialnya. Pada hakikatnya pengertian status anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi Tidak bertanggung jawab atas tindak pidana. Mengembalikan hak-hak anak dengan mengganti hak-hak anak yang timbul dalam bidang hukum perdata, bidang ketatanegaraan, guna memajukan perkembangan anak. Rehabilitasi, yaitu hak anak atas suatu proses perbaikan psikis dan spiritual sebagai akibat dari tindak pidananya. Hak untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan. Hak-hak anak dalam proses pidana. Anak di bawah usia 16 tahun didefinisikan sebagai anak di bawah usia 16 tahun jika dilihat dari Pasal 45 KUHP. Dengan demikian terhadap penelitian yang dilakukan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana melarikan anak dibawah umurdalam surat dakwaannya harus sesuai dengan apa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara karena surat dakwaan ini adalah merupakan suatu azas yang fundamental dalam proses persidangan tindak pidana dimana dikatakan keharusan dalam membuat surat dakwaan  Sebagaimana seperti diatur oleh ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, bahwasanya suatu dakwaan tidak boleh menghindar dari syarat-syarat yang diatur, melainkan keabsahan suatu dakwaan untuk dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan sidang, harus dapat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan.Selanjutnya Pasal 143 ayat (2) KUHAP tentang isi surat dakwaan  Kemudian apabila sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP sudah terpenuhi, maka siding pemeriksaan terhadap terdakwa yang melarikan anak dibawah umur dan proses persidangannya dapat diperiksa atau disidangkan sesuai dengan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam pemeriksaan ini apabila korbannya anakdibawah umur dan pelakunya yang sudah dewasa sidangnya  terbuka untuk umu akan tetapi apabila pelakunya anak dan korbannya anak sidang pemeriksaannya tertutup untuk umum  Sesuai dengan hasil penelitian penulis tentang pertimbanagan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana melarikan anak dibawah umur, disini penulis akan menguraiak tentang pengertian pertimbangan Hakim karena pertimbangan Hakim sangat menentukan bagi terdakwa apakah terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang paling berat atau meringankan dan hal ini merupakan keputusan yang merupakan keadilan (ex aequo et bono), maka pertimbangan Hakim ini sangat bermanfaat bagi terdakwa untuk menentukan masa depan bagi terdakwa  Marwan Busyro, Muhammad Faisal | Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa...(Hal 3399-3404)   3403   Sesuai dengan penjelasan di atas tentang pertimbangan Hakim alam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa melarikan anak dibawah umur dimana dalam kasus yang diteliti dalam penulisan ini tentang putusan Pengedilan Negeri Padangsidimpuan terhadap kasus melarikan anak dibawah umur nomor, 601/PID.B/2013/PN.Psp, hasil penelitian dalam putusan tersebut Hakim mempertimbangkannya dengan dalil-dalil dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, maka Hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dan 4 (empat) hari apabila dilihat dari segi Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Sistem Peradilan AnakNomor 11 Tahun 2012, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak dibawah umur belum sesuai apa yang diharapkan korban dilihat dari Pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana melarikan anak dibawah umur sesuai dengan Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP, dimana dalam pasal tersebut apabila terjadi tindak pidana melarikan anak dibawah umur hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku hukumannnya selama-lamanya sembilan tahun  Namun alasan Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana melarikan anak dibawah umur dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dan 4 (empat) hari, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa melakukan dakwaan Primer karena sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP sudah memenuhi unsure-unsurnya dan untuk menjatuhkan hukumannya terhadap terdakwa tindak pidana melarikan anak dibawah umur itu Hakim harus mempertimbangkan hal-hal lain yang bersangkutan dengan perbuatan terdakwa seperti dasar dan fakta-fakta termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum   Selanjutnya untuk menjatuhkan hukuman Hakim harus melakukannya dengan hati-hati untuk menghindari adanya ketidak cermatan dalam memutuskannya baik dari segi formal maupun bersifat meteril, karena kehati-hatian sangat diperlukan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana melarikan anak dibawah umur, apabila dapat dihindari dari hal-hal negatif dalam menjatuhkan hukuman, maka putusan tersebut akan menjadi moral bagi korban tindak pidana  Selanjutnya juga hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana harus memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya baik dalam hal tunutannya dalam menagujukan hukuman terahdap terdakwa yang melakukan tindak pidana melarikan anak dibawah umur, sedangkan unsur-unsur yang dilanggar terdakwa yang melakukan tindak pidana melarikan anak dibawah umur agar nantinya hakim dalam memutus suatu perkara pidana tidak hanya dapat merugikan pihak korban atau dapat menguntungkan pelaku tindak pidana   PENUTUP  Dimana dalam hasil penelitian penulis terhadap kasus Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 601/PID.B/2013/PN.Psp, Hakim dalam  berdasarkan surat dakwaan Primair yang dibuat oleh Jaksa Penuntut, dengan demikia Hakim sudah cermat dalam putusan melihat terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan berdasarkan dalil-dali, fakta-fakta dan trpenuhinya unsur yang didakwakan Jaksa maka Hakim dapat Marwan Busyro, Muhammad Faisal | Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa...(Hal 3399-3404)   3404   menjatuhkan hukuman terdakwa berdasarkan KUHP Pasal 332 dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dan 4 (empat) hari    DAFTAR BACAAAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .  Jakarta  Sumiarni, 2000,  Perlindungan terhadap anak di bidang hukum.  Yogyakarta: Universitas Atma Jaya S, Wojowasito, S. 1978. Kamus umum belanda-indonesia,  Ichtiar Baru,  Jakarta Irma Setyowati Soemitri, 2021, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Rajawali  Pres, Jakarta R.Soesilo, 1979, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia. Bogor R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1989, Kitab Undang-undang Hukum  Perdata, Malta Printindo. Jakarta  Hilman Hadikusuma. 1979, Hukum Tentang Perkawinan. Rajawali Press.  Jakarta  Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,                       

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA MEMBAWA LARI ANAK DIBAWAH UMUR

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/8023/pdf

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA MEMBAWA LARI ANAK DIBAWAH UMUR

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Portal Jurnal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan