Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang multi dimensi, yang sulit dicari solusi tepat untuk menyelesaikannya. Meski sejak era kemerdekaan pemerintah Indonesia telah mencanangkan beberapa program dalam pengentasan kemiskinan dari program peningkatan kesejahteraan pasca kemerdekaan sampai dengan program khusus penanggulangan kemiskinan. Penanganan kemiskinan dengan model sistem kesejahteraan sosial di berbagai negara, dikenal empat model sistem, yang didasarkan pada alokasi anggaran yakni; 1) model universal di mana pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata; 2) model institusional, yaitu jaminan sosial dilaksanakan secara lembaga di mana konstribusi skim jaminan sosial berasal dari tiga pihak (payroll contribution), yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja; 3) model residual yaitu jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan pengangguran; dan 4) model minimal, yaitu Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, hanya di bawah 10 persen dari total pengeluaran negara. Di banyak daerah di Indonesia, pemerintah menggunakan konsep Program Kartu Keluarga Sejahtera untuk penanganan kemiskinan. Di kabupaten Sinjai, Program Kartu Keluarga Sejahtera telah berjalan dengan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan terkordinasi dengan baik oleh Pemerintah Desa dan seluruh element yang terlibat mulai dari tahap sosialiasi sampai proses pembagian bantuan yang telah dilakukan secara transparan. Program ini sangat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, guna menigkatkan kualitas gizi utama masyarakat agar terhindar dari malanutrisi.Kata kunci: Kemiskinan, Penanganan Kemiskinan, Program Kartu Keluarga Sejahter
