ariany, ria ariany

Document Repository

                               Laporan Kuliah Umum  Jurusan Administrasi Publik Tema : “Pembangunan dan Tata Kelola Desa” Refleksi atas Pemberdayaam Berbasis Gender dan Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pemateri : Muhammad Syukri, Ph.D Peneliti The SMERU Research Institut  HALAMAN PENGESAHAN  Kegiatan    : Kuliah Umum  Jurusan    : Administrasi Publik Fakultas   : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jumlah Peserta  : 100 Orang Waktu Pelaksanaan   : 28 April 2021 Tempat   : Ruang Zoom Meeting   Padang, 01 Mei 2021   Kepala  Labor Administrasi Publik     (Dr Hendri Koeswara, M.Soc, S.c)    MENGETAHUI   Dekan Ketua Fisip, UNAND  Jurusan Administrasi Publik         Drs Azwar, M.Si  Dr Ria Ariany, M.Si Nip. 196712261993031001 Nip. 197302132008122001       A. LATAR BELAKANG Pemerintah desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa yang membantunya untuk mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat, tugas utama yang harus ditempuh pemerintah desa adalah bagaimana cara untuk mengembangkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan.  Perkembangan suatu wilayah yang disebut Desa tidak berjalan secara bersamaan.  Hal ini dipengaruhi oleh beragam faktor dan potensi yang dimiliki sebagai karakteristik yang melekat secara khas di setiap desa.  Kondisi lingkungan geografis dan penduduk suatu desa dengan desa lainnya berbeda, maka potensi desa pun berbeda.  Pemahaman terhadap potensi yang tersimpan dan dimiliki oleh suatu desa seperti potensi sosial, ekonomi, demografis, agraris, politis, kultural dan sebagainya dapat menjadi instrumen penting untuk mentelaah permasalahan dan upaya pemecahannya.  Hal itulah yang mendasari munculnya berbagai pendekatan konseptual yang melihat perkembangan desa secara kategoris dan kemudian mengklasifikasikannya dengan merujuk pada karakteristik yang khas melekat.   Pada umumnya, Desa digambarkan sebagai wilayah yang mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek pembangunan seperti kesejahteraan, layanan publik dasar, infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia.  Pandangan ini juga dinyatakan oleh Johnson bahwa Desa biasanya sarat dengan permasalahan kemiskinan, rendahnya layanan publik, peluang pekerjaan dan sarana hiburan yang diperlukan publik. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi pemerintahan nasional dan stakeholder terkait yang kini telah menempatkan Desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan nasional. Berbagai permasalahan dalam lingkup perdesaan tentu harus dapat diatasi dengan bertumpu pada potensi yang dimiliki oleh desa dengan penduduknya sebagai subjek dalam pembangunan, serta didukung oleh kerangka kebijakan secara nasional yang secara konsisten diterapkan. Pergeseran paradigma pembangunan nasional yang kini menekankan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) didukung dengan pendekatan pembangunan manusia (human development) menjadi antitesa atas kegagalan paradigma pertumbuhan (growth paradigm) yang sangat teknokratis.  Paradigma pertumbuhan ini mengabaikan masalah distribusi pendapatan nasional, sehingga timbul masalah kemiskinan, penganguran dan kesenjangan pembagian pendapatan, urbanisasi dan kerusakan lingkungan. Pemerintahan desa diharapkan mampu mengembangkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, undang- undang ini memberikan wacana dan paradigma baru dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip keterbukaan. Selama ini masyarakat sering mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah desa yang dianggap hanya merupakan kebijakan sepihak dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat. Anggapan tersebut tidak mengherankan jika adanya kebijakan pemerintah desa yang muncul secara tiba – tiba dan pada akhirnya mendapatkan protes dan kritik dari masyarakat. Semua ini terjadi karena kurangnya transparansi seorang kepala desa dalam mengelola proses pemerintahan. Kurang transparannya sebuah pemerintahan akan menimbulkan kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kepala desa yang kurang transparan akan menimbulkan pemikiran yang buruk dari masyarakat salah satunya ketidak percayaan terhadap kinerja pemerintahan desa. Sangat penting jika prinsip tersebut dikembangkan dalam sebuah pemerintahan desa supaya dapat mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dari aparatur desa. Menurut Kaloh (2009:174), transparansi bukan berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktivitas kepala desa yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak. Permasalahan atau kendala yang sering dihadapi pada pemerintahan desa terkait prinsip transparansi yaitu mengenai pemberian akses informasi yang kurang memadai dan akurat terhadap masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tata kelola pemerintahan desa yang dirasa masih tertutup. Penentuan usulan proyek atau kegiatan cenderung didominasi oleh pemerintah desa sedangkan masyarakat tidak dapat memberikan masukan mengenai kegiatan tersebut. Pengembangan prinsip transparansi di mayoritas desa umumnya masih terbilang rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi kebijakan dan ketidak jelasan mekanisme dalam mengakses data. Hal tersebut terjadi akibat peran dari aparatur desa yang masih sangat rendah dan tidak adanya kepedulian pemerintah desa terhadap kepentingan masyarakat. Masalah tersebut dapat menjadi indikator peran dari perangkat desa dalam mengembangan prinsip transparansi pada pemerintahan desa pada umumnya.   B. MAKSUD DAN TUJUAN  Adapun maksud dan tujuan diadakan kuliah umum Jurusan Administrasi Publik ini, yaitu: a. Sebagai salah satu bentuk perkuliahan dengan menghadirkan pakar yang lebih paham mengenai bagaimana Pembangunan dan Tata Kelola Desa Refleksi atas Pemberdayaan Berbasis Gender dan Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa.  b. Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa maupun dosen Jurusan Administrasi Publik dan ASN mengenai bagaimana Pembangunan dan Tata Kelola Desa Refleksi atas Pemberdayaan Berbasis Gender dan Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa.  C. WAKTU DAN TEMPAT  Kegiatan kuliah umum Jurusan Administrasi Publik ini telah dilaksanakan pada : Hari   : Rabu Tanggal  : 28 April 2021 Tempat   : Ruang Zoom Meeting  D. PESERTA  Kegiatan kuliah umum Jurusan Administrasi Publik ini diikuti oleh sebanyak 100 orang, yang terdiri dari mahasiswa, alumni dan dosen Administrasi Publik dan beberapa peserta dari luar Universitas Andalas.   E. NARASUMBER DAN MODERATOR Narasumber  : Muhammad Syukri, Ph.D Moderator  : Dr Hendri Koeswara, M.Soc, S.c  F. KEPANITIAAN Sekretaris  : Ratih Melindo Acara   : Monika Safitri M.N Gemilang Wicaksono Evandes Travolta Humas   : Nurfadisa Infokom  : Mhd Havizh, AS Fathoni Nugraha Irkha Ahmad Rusdi  G. JADWAL KEGIATAN DAN BAHAN PAPARAN  (Terlampir)  H. PENUTUP Demikian Laporan Pelaksanaan Kuliah Umum Jurusan Administrasi Publik ini disusun untuk dapat diketahui oleh berbagai pihak. Atas terselenggaranya kegiatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan ini terselenggara dengan baik  Padang, 01 Mei 2021 Kepala Labor Administrasi Publik    Dr Hendri Koeswara, M.Soc, S.c       Lampiran I Jadwal Kegiatan  Susunan Acara Kuliah Umum Jurusan Administrasi Publik Refleksi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia No Hari/Tanggal Waktu Agenda 1 25 April – 27 Apr 2021 09.46 – 23.59 Pendaftaran Peserta 2 28 April 2021 09.15 – 09.50 Registrasi Peserta 3  10.15 – 10.20  Pembukaan Oleh MC 4  10.20 – 10.25 Kata Sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua Labor Administrasi Publik 5  10.25 – 12.30 Diskusi dan Tanya Jawab 6  12.30 – 12.35 Pemberian Sertifikat 7  12.35 – 12.40 Penutup  Lampiran II  Ringkasan Bahan Paparan Narasumber                     

Laporan Webinar Series-1 Laboratorium Administrasi Publik

http://repo.unand.ac.id/42968/1/Laporan%20webinar%201%20-%20PEMBANGUNAN%20DAN%20TATA%20KELOLA%20DESA.pdf

Laporan Webinar Series-1 Laboratorium Administrasi Publik

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

Document Repository