ABSTRAK Penulisan skripsi ini membahas mengenai Pengendalian Pencemaran Udara Terkait Pembangunan Jalan tol Bekasi-Kampung Melayu ( Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait penerapan Pasal 40 Perda Kota Bekasi No. 2 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara terkait pembangunan Jalan tol Bekasi. Penerapan Pasal 40 Perda Kota Bekasi No. 2 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara belum maksimal atau belum efektif karena dalam struktur hukum terlihat pola pikir birokrasi yang cenderung lama, sulit dan berbelit-belit. Kemudian substansi hukum yang masih terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh kontraktor pembangunan jalan tol Bekasi Kampung Melayu. Ditinjau dari budaya hukum bahwa budaya melanggar peraturan dan menggampangkan sesuatu yang mendasar merupakan sikap apatis / kurang bertanggungjawabnya kontraktor dalam hal pembangunan jalan tol ini. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan pasal 40 adalah belum adanya peraturan perundangan yang menampung permasalahan ini, Keterbatasan sarana dan sumber daya manusia Benturan kepentingan penanggung jawab kegiatan. Solusi untuk menghadapi hambatan itu adalah Solusi teknis berupa bentuk pengendalian yang dilakukan oleh DLH Kota Bekasi seperti kajian AMDAL. Solusi non teknis yaitu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang bisa mengatur, mengawasi segala macam bentuk kegiatan dari industry dan perkembangan teknologi.Pemberian sanksi salah satu cara agar bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang mendirikan minimarket tanpa SIUP. Kata Kunci : Penerapan, Pengendalian, Pencemaran Udara CONTROL OF AIR POLLUTIONS RELATED TO TOL BEKASI-KAMPUNG MELAYU ROAD (Study at Bekasi City Environment Agency) ABSTRACT Writing this thesis discusses about Air Pollution Control Related Development of Bekasi-Kampung Melayu Toll Road (Study In Environment Agency of Bekasi City). The problems discussed in this thesis is related to the application of Article 40 of Perda Kota Bekasi. 2 Year 2014 on Air Pollution Control related to the construction of Bekasi toll road. Implementation of Article 40 of Perda Kota Bekasi. 2 Year 2014 About Air Pollution Control has not been maximal or not effective because in the legal structure looks bureaucratic mindset that tend to be long, difficult and convoluted. Then the legal substance that still there is a legal gap that is utilized by contractor of Bekasi toll road development Kampung Melayu. Judging from the culture of the law that culture violates the rules and explains something basic is the apathy / lack of responsibility of contractors in terms of construction of this toll road. The obstacles of the Environmental Office in the application of article 40 are the absence of legislation that accommodates this problem, the limited of facilities and human resources. The solution to face the obstacles is technical solution in the form of control done by DLH Kota Bekasi such as study of AMDAL. Non-technical solutions are efforts to reduce and cope with pollution by creating legislation that can regulate, oversee all kinds of activities from industry and technological developments. Penalty is one way to create a deterrent effect for business actors who establish minimarket without SIUP.Keyword : Implementation, Control, Air PollutionÂ
